Telegraf – Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Nirwala Dwi Heryanto mengungkapkan DJBC Kementerian Keuangan mencatat realisasi sementara penerimaan kepabeanan dan cukai sepanjang 2024 mencapai Rp 300,2 triliun.
Menurutnya angka tersebut tidak mencapai target yang di patok dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar Rp 321 triliun
“Target berdasarkan lapsem dan persetujuan dengan DPR kita di Rp 296,5 triliun, akhir Desember 2024 kemarin kita bisa mencapai Rp 300,2 triliun,” ungkapnya dalam konfrensi ers di kantornya Jakarta.
Ia menyebutkan bahwa Penerimaan bea dan cukai sepanjang 2024 ini tercatat meningkat dari realisasi APBN 2023, yakni sejumlah Rp 286,3 triliun atau meningkat 4,9 persen year-on-year. Adapun rincian penerimaan bea dan cukai per kuartal, yaitu penerimaan di kuartal I sebesar Rp 69 triliun, kuartal II sejumlah Rp 65,2 triliun, kuartal III Rp 72,5 triliun, dan kuartal IV sebesar Rp 93,5 triliun.
Nirwala juga menjelaskan bea cukai juga mempunyai upaya tambahan atau extra effort penerimaan negara. Upaya tersebut mencakup penolakan keberatan sebesar Rp 1,071 miliar, nota pembetulan sebesar Rp 2,588 miliar, audit Rp 978 miliar, penelitian ulang Rp 443 miliar, sanksi sebesar Rp 62 miliar, penagihan juru sita Rp 43 miliar, dan ultimum remedium atau upaya terakhir penegakan hukum di bidang cukai sebesar Rp 66 miliar.
Untuk terus meningkatkan penerimaan cukai DJBC melalui tiga implementasi reformasi yang menjadi fungsi utama antara lain sebagai Trade dan Induatrial Facilitator, Community Protektor dan revenue collector.
“Bea cukai jugamendukung oleh tiap tiap unit vertical yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan pelayana, pengawasan dan optimalisasi penerimaan di sektor kepabeaan dan cukai,” kata Nirwala.
