Penerapan Cukai Plastik Masih Banyak Pro Kontra

Penerapan Cukai Plastik Masih Banyak Pro Kontra

"Saya baca dari LHK, yang pertama kalau kondisi sampah plastik sampai di Indonesia, di perkotaan, jumlahnya hapir 38,5 juta ton per tahun, di mana pertumbuhan setiap tahnnya sampai 2,4%. Secara nasional pertumbuhan sampai 200 ribu ton per hari. Di Bantar Gebang, 17%-nya sampai plastik, di mana 62%-nya berupa KBP atau Kantong Belanja Plastik. Organik 68%, karet logam baja 16%, plastik 17%, kertas 6%,"

Penerapan Cukai Plastik Masih Banyak Pro Kontra


Telegraf, Jakarta – Pencemaran limbah plastik semakin menghawatirkan, penemuan bangkai ikan paus yang perutnya penuh sampah plastik diperairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara, tutup botol plastik ditemukan di dalam bangkai burung Albatros di Amerika Serikat, penemuan sedotan sepanjang 12cm dihidung kura kura.

Kejadian diatas menandakan bahwa pengunaan plastik sudah melampaui batas ambang/ berlebihan, saatnya pemerintah mengintervensi terhadap konsumsi plastik yang pertama dengan pendekatan perintah dan kontrol, Hal itu di ungkapkan oleh Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Kementerian Keuangan Nirwala dalam diskusi “Maju Mundur Penerapan Cukai Plastik” di Gedung Ali Wardhana, Kemenko Perekonomian, Jakarta,.

“Saya baca dari LHK, yang pertama kalau kondisi sampah plastik sampai di Indonesia, di perkotaan, jumlahnya hapir 38,5 juta ton per tahun, di mana pertumbuhan setiap tahnnya sampai 2,4%. Secara nasional pertumbuhan sampai 200 ribu ton per hari. Di Bantar Gebang, 17%-nya sampai plastik, di mana 62%-nya berupa KBP atau Kantong Belanja Plastik. Organik 68%, karet logam baja 16%, plastik 17%, kertas 6%,” ungkap Nirwala.

Kedua, dengan market based approach, yakni dengan memahami betul karakteristik barang bisa kena cukai, konsumsi perlu dikendalikan, peredaran perlu diawasi, menyebabkan eksternalitas negatif bagi masyarakat maupun lingkungan, dan pengenaan pemungutan negara untuk menjamin asa keadilan dan keseimbangan.

“Menurutnya, jika dilihat dari empat karakteristik tadi, di Indonesia barangnya apa? Banyak sekali, kan. Hasil tembakau, minuman keras,” serunya.

Ia mencontohkan, di Thailand saja ada 16 macam barang kena cukai, sedangkan di Inggris ada 10, termasuk konsumsi gasolin. Rata-rata memang tadi, hasil tembakau, minuman etil alcohol, dan minuman mengandung alcohol. Tidak semua jenis plastik dikenakan cukai.

“Makanya, harus jelas jenisnya apa. Yang diusulkan selama ini, berdasarkan penelitian segala macam, kenapa yang diusulkan adalah KBP, karena hampir semua industri menggunakan plastik,” tuturnya.

Hanya saja, ia memastikan, dalam menerapkan cukai plastik pihaknya mengajak seluruh pemangu kepentingan untuk duduk bersama. Di antaranya untuk menentukan jenis plastik yang akan dikenakan? Bagaimana cara pemungutannya? “Gak mungkin, kan, tas kresek dikasih pita cukai? Di tingkat apa akan dikenakan?,” cetusnya.

Ia mengakui, sisi komersial dengan fiskal memang tidak bisa selamanya berjalan beriringan. “Titik temunya di mananya? Di ease of administration. Tapi, sedapat mungkin nanti akan kita atur supaya memenuhi kebutuhan masing-masing,” imbuhnya.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso juga mengomentari mengenai kebijakan rencana pemerintah untuk mengenakan pungutan cukai terhadap kemasan plastik atau kantong belanja plastik, produk plastik yang akan dikenakan cukai.

Baca Juga :   Milad Ke 7 Jamsyar terus Secure, Survive, Sustain dan Catat Aset 1,9 Triliun

“Kenapa pemerintah mengenakan cukai terhadap kantong plastik? Ada barang yang karakteristiknya bisa dipungut cukai. Barang yang pemakaiannya bisa menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat maupun lingkungan hidup, kalau melihat karaktersitiknya cocok untuk plastik,” kata Susiwijono.

Ia pun memaparkan beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menerapkan cukai plastik. Pertama, efektivitas penggunaan instrumen cukai yang tidak hanya untuk mendatangkan revenue tapi juga pengendalian terhadap barang-barang yang bisa memberikan dampak negatif bagi lingkungan.

Kedua, kejelasan jenis barang, sistem tarif, dan teknis pemungutan cukai plastik akan seperti apa. Ketiga, keberatan sektor industri juga perlu dipertimbangkan.

Sementara itu Sita Suparyono Peneliti Utama Lembaga Riset Visi Teliti Saksama misalnya. Berdasarkan penelitiannya, penerapan cukai plastik dinilai sangat tidak tepat jika dikenakan pada produsen plastik. Terlebih jika tujuan utamanya adalah merubah prilaku masyarakat terhadap konsumsi plastik.

Ia menuturkan, meski pada akhirnya bisa ada mekanisme shifting cukai ke konsumen, namun hasil studi Visi tidak melihat hal tersebut terjadi.

“Yang terjadi, produsen bebannya besar, dan perilaku tidak berubah, jadi rencana penerapan kepada produsen plastik dengan tujuan mengurangi permasalahan sampah plastik sangat tidak tepat. Potensi pendapatan pemerintah tinggi, namun konsekuensinya beban pada produsen tinggi, dan meski tinggi, pendapatan cukai bersifat tidak berkelanjutan (one shot),” kata Sita Selasa (18/12).

Ditambahkannya, konsumen tetap lebih memilih mengunakan kantong kresek meski berbayar dengan switching price rata-rata adalah Rp1.000. “Jika diterapkan kantong kresek berbayar harga Rp200 atau harga yang pernah diterapkan pada program kantong kresek berbayar sebelumnya, atau bahkan lebih rendah lagi, besar kemungkinan tujuan cukai mengurangi konsumsi kantong kresek, tidak akan tercapai,” tuturnya. (Red)


Credit photo : Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso usai mengisi  diskusi “Maju Mundur Penerapan Cukai Plastik” di kantornya/telegraf


Atti K.

close