Penahanan Djoko Tjandra Tidak Sah?

""Ada beberapa hal bahwa sebenarnya putusan PK itu batal demi hukum, karena dalam amar putusan, tidak ada kata-kata, 'Memerintahkan terdakwa untuk ditahan."

Penahanan Djoko Tjandra Tidak Sah?


Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia dan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, pada Kamis (30/0720).

Akan tetapi kuasa hukum Djoko Tjandra, Otto Hasibuan, menilai bahwa terkait soal penahanan kliennya itu tidak sah.

Menurut Otto dalam putusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung (MA), yang sebelumnya diajukan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada Oktober 2008 lalu, tak ada perintah penahanan terhadap Djoko.

“Ada beberapa hal bahwa sebenarnya putusan PK itu batal demi hukum, karena dalam amar putusan, tidak ada kata-kata, ‘Memerintahkan terdakwa untuk ditahan’. Berdasar Pasal 197 KUHAP, maka putusan PK itu batal demi hukum. Kalau sudah batal, penahanan yang dilakukan tidak sesuai, tidak sah karena tidak ada dasar hukumnya,” katanya, Senin (03/08/20).

MA akhirnya memutus Djoko hukuman dua tahun penjara dan harus membayar denda Rp 15 juta, serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Sedangkan Otto sendiri, rencananya sore ini berencana menemui Djoko, yang ditahan di Rutan Salemba cabang Mabes Polri.

Dalam pertemuan, sejumlah hal penting akan disampaikan atau ditanyakan kepada Djoko. Seperti menanyakan apa yang diinginkan Djoko.

“Tentu kita tanya apa yang diinginkan, apa yang bisa kita bantu. Itu hal-hal penting,” paparnya.


Photo Credit: Petugas kepolisian membawa buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra yang ditangkap di Malaysia setibanya di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Indra Christianto

close