Pemerintah Sentuh Perbatasan Papua Dengan Rusus

“Selain untuk MBR, pembangunan Rusus di Papua juga diperuntukan bagi pemuka agama/adat, masyarakat yang terimbas konflik, petugas, tenaga pendidikan dan kesehatan yang bertugas di daerah perbatasan dan eks anggota OPM”

Pemerintah Sentuh Perbatasan Papua Dengan Rusus

Telegraf, Jakarta – Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah saat ini tak hanya berpusat di Pulau Jawa dan kota-kota besar ,saja namun juga di kawasan perbatasan, pulau terdepan, dan terpencil.

Salah satunya adalah penyediaan hunian yang layak sebagai infrastruktur dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di kawasan perbatasan dan pulau terpencil di Provinsi Papua melalui program Rumah Khusus (Rusus) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Selain untuk MBR, pembangunan Rusus di Papua juga diperuntukan bagi pemuka agama/adat, masyarakat yang terimbas konflik, petugas, tenaga pendidikan dan kesehatan yang bertugas di daerah perbatasan dan eks anggota OPM,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (12/1/19).

Bernard Sie (62), salah seorang penghuni Rusus di Kampung Skow, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, misalnya, mengaku dirinya bahagia bisa tinggal di tanah kelahirannya dengan menempati rumah yang dibangun Pemerintah.
Rusus yang ditempatinya itu merupakan salah satu dari 50 unit Rusus yang dibangun Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan pada 2015.

“Saya bahagia karena Pemerintah memberikan pelayanan untuk membuat kehidupan masyarakat lebih baik. Harus saya katakan, Pemerintah Indonesia salah satu yang terbaik dari banyak negara yang saya tahu,” kata Bernard Sie yang tinggal bersama istri dan 8 orang anaknya.

Sementara itu, Frans Wally (48), Kepala Suku di Kampung Kehira, Kabupaten Jayapura, menceritakan bahwa sebelum ada program Rusus, satu rumah dihuni oleh bapak, ibu, anak, hingga cucu. Dengan dibangunnya Rusus, maka sekarang anak yang sudah menikah harus pindah dan tidak lagi tinggal bersama orang tua.

“Secara ekonomi kami tidak bisa bangun rumah seperti ini. Tapi dengan adanya perhatian Pemerintah dari Pusat sampai Daerah, mereka juga punya hati untuk rakyat, akhirnya kami bisa punya rumah seperti ini,” kata Frans.
Rusus yang ditempati Frans adalah satu dari 50 Rusus yang dibangun di Kampung Kehiran I, Kabupaten Jayapura, pada 2016.

Selain itu, pembangunan Rusus juga menyentuh Kampung Ariepi, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen.

Sebanyak 25 unit Rusus dibangun di daerah tersebut pada 2017 dan saat ini sudah dihuni. Salah satunya adalah Kris Nussy, mantan Panglima TPN-OPM Yapen Timur yang telah mendeklarasikan integrasi pada 17 Agustus 2017, mengatakan sebelumnya satu rumah dihuni oleh 2-3 keluarga sehingga sangat sempit.

“Saya sangat berterima kasih. Kalau boleh jangan pembangunan ini sampai putus. Maju terus di tahun 2019 dan 2020. Maju terus agar saudara-saudara kita yang belum mengerti bisa dapat. Tempat-tempat yang belum dibangun harus dibangun,” jelasnya.

Pada 2018, pembangunan Rusus yang diperuntukan masyarakat terpencil dan eks OPM di Yapen Timur dan Yapen Barat sendiri sebanyak 24 unit.
Rusus yang dibangun Kementerian PUPR pada umumnya merupakan rumah tipe 36 yang telah dilengkapi meubelair dan prasarana sarana dan utilitas (PSU) seperti jalan lingkungan, drainase, listrik, dan air. Kondisi tersebut pun diharapkan meningkatkan kenyamanan penghuni.

Secara nasional, pembangunan Rusus oleh Kementerian PUPR pada periode 2015-2018 adalah sebanyak 22.358 unit. Pada 2019, pembangunan Rusus ditargetkan sebanyak 3.230 unit. (Red)


Credit Photo : Pemerintah Sentuh Perbatasan Papua Dengan Rusus/Istimewa


Share



Komentar Anda