PBNU: Alasan Apapun Stop Jangan Lagi Ada Politisasi Agama Pada Pilkada DKI 2017

PBNU: Alasan Apapun Stop Jangan Lagi Ada Politisasi Agama Pada Pilkada DKI 2017

PBNU: Alasan Apapun Stop Jangan Lagi Ada Politisasi Agama Pada Pilkada DKI 2017

Telegraf, Jakarta – Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU Dr H Rumadi Ahmad mengimbau kepada masyarakat agar segera menghentikan politisasi agama.  Menurutnya, apa yang terjadi belakangan terkait Pilkada DKI adalah bagian dari fenomena politisasi agama. Baik yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) maupun pihak-pihak yang selama ini menentang Ahok.

“Tak henti-hentinya kami mengingatkan agar kita semua berhati-hati menggunakan isu yang terkait dengan agama dalam politik perebutan kekuasaan. Apa yang terjadi belakangan ini terkait Pilkada DKI adalah bagian dari fenomena politisasi agama, ” ujar Rumadi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad (9/10).

Direktur Program The Wahid Institute ini mengungkapkan, jika hal ini tidak terkendali, akan merusak sendi-sendi keberagaman bangsa kita. Jangan main-main dengan persoalan agama dalam politik perebutan kekuasaan.

“Kalau hal ini tidak terkendali, akan merusak sendi-sendi keberagaman bangsa kita. Jangan main-main dengan persoalan agama dalam politik perebutan kekuasaan,”

Bisa saja, imbuhnya, Ahok tidak bermaksud menistakan Islam dalam pidato lepasnya di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Ahok memang sedang mengkritik sejumlah kalangan yang menggunakan agama (Islam) sebagai alat kampanye agar tidak memilih dirinya –dalam hal ini larangan bagi muslim untuk memilih pemimpin non-muslim.

Namun, lanjutnya, ungkapan Ahok itu bagi sebagian kalangan yang memang sejak awal tidak suka dengannya, bisa dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap ajaran Islam. Ahok dan para pendukungnya juga harus menyadari persoalan seperti ini akan mudah dipolitisasi dan potensial dijadikan sebagai alat untuk memojokkan dirinya.

“Saya tidak bisa melarang jika ada orang yang tidak mau memilih Ahok karena keyakinan agamanya. Itu sepenuhnya hak Anda! Tapi jangan jadikan hal tersebut sebagai bahan kampanye negatif,” tegas salah satu Komisioner Informasi Pusat (KIP) ini.

Menurut tokoh muda NU ini, mengajak untuk memilih calon Gubernur DKI yang seagama harus diungkapkan secara positif. Jangan diungkapkan secara negatif untuk menjatuhkan seseorang.

“Meski saya memaklumi untuk mengajak memilih calon pemimpin seagama secara positif, tapi saya merasa perlu mengingatkan agar hal tersebut tidak menggunakan tempat-tempat ibadah sebagai mediumnya,” ujar Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan STAINU Jakarta ini.

Politik tetap saja politik, tambahnya, arena perebutan kekuasaan. Melibatkan agama dalam urusan politik yang penuh intrik dan kerakusan, hanya akan mengotori agama yang kita sucikan.

“Atas dasar itu, saya mengingatkan: Stop politisasi agama! Mari kita menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang menghentikan itu semua,” tutup Rumadi. (red)

Foto : Rumadi Ahmad Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU. | Andreas Pamakayo

KBI Telegraf

close