PA GMNI Akan Kawal Proses Pemindahan Ibu Kota Negara

“Tentu saja hal ini, membawa konsekuensi logis dalam pembangunan Jakarta. Pembangunan Jakarta pun tidak boleh asal-asalan. Pembangunan Jakarta harus juga melibatkan daerah-daerah penyangganya sebab daerah-daerah tersebut punya banyak sekali keterkaitan dengan Jakarta. Konsep Megapolitan atau satu provinsi yang mengikutkan daerah penyangga lainnya merupakan opsi menarik dalam membangun citra Jakarta yang humanis dan bersahabat bagi semua orang.”

PA GMNI Akan Kawal Proses Pemindahan Ibu Kota Negara

Telegraf, Jakarta – Acara pelantikan DPD PA GMNI (Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Jakarta Raya yang berlangsung di Gedung CCM, Cikini Menteng, Sabtu, (22/02/20) berlangsung penuh antusias dan sangat meriah. Acara pelantikan yang dihadiri langsung oleh Wakil Ketua MPR periode 2019-2024, Ahmad Basarah yang juga Ketua Umum PA GMNI dan juga hadir para aktifis nasional. Pujadi Ario Sanjaya dan Miartico Gea telah resmi dilantik menjadi nahkoda baru kepengurusan DPD PA GMNI Jakarta Raya.

Aryo Sanjaya dalam sambutannya menyampaikan bahwa alumni GMNI harus banyak berkiprah dalam politik nasional. PA GMNI harus mampu jadi simulator semangat kebangsaan kita ditengah hantaman pemahaman-pemahaman transnasionalisme dan radikalisme.

PA GMNI Akan Kawal Proses Pemindahan Ibu Kota Negara

“Dalam kepengurusan kedepannya kami akan mengkonslidasikan semua elemen nasionalis yang ada dalam menghadapi tantangan zaman. Hari ini kebangsaan kita selalu dipersoalkan, Pancasila banyak telah mengalami perubahan makna dan dipersoalkan menjadi hal-hal yang tidak subtantif dalam membangun Indonesia.” katanya.

“Dengan mendukung program pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia, hal tersebut telah didasari oleh semangat dan cita-cita Bung Karno, Bung Karno telah lama mengindam-idamkan pindahnya ibu kota dan Bung Karno sangat ingin ibu kota negara ini pindah ke daerah Kalimantan. Kita sebagai kader GMNI harus mengapresiasikan rencana pemerintah ini.” tegasnya.

Lebih lanjut Aryo mengatakan bahwa proses pemindahan ibu kota memang sudah sesuai dengan harapan para founding father dan cita-cita proklamasi 1945, segenap kader bangsa harus mengawal dari mulai proses legalitas, pembangunannya dan sosio-kulturalnya agar berdampak positif bagi masyarakat. DKI Jakarta sebagai ibu kota yang akan ditinggalkan juga harus mempunyai kejelasan nasib hukum dan pembangunan kedepannya. Apapun ceritanya ketika Jakarta tidak menjadi ibu kota negara ini, Jakarta tetap menjadi ikon dan miniatur mini Indonesia.

PA GMNI Akan Kawal Proses Pemindahan Ibu Kota Negara

“Tentu saja hal ini, membawa konsekuensi logis dalam pembangunan Jakarta. Pembangunan Jakarta pun tidak boleh asal-asalan. Pembangunan Jakarta harus juga melibatkan daerah-daerah penyangganya sebab daerah-daerah tersebut punya banyak sekali keterkaitan dengan Jakarta. Konsep Megapolitan atau satu provinsi yang mengikutkan daerah penyangga lainnya merupakan opsi menarik dalam membangun citra Jakarta yang humanis dan bersahabat bagi semua orang.” imbuhnya.

Dari rangkaian penjelasan diatas disebutkan bahwa DPD PA GMNI Jakarta Raya pasti akan mengawal proses pemindahan ibu kota agar dapat bermanfaat bagi semua orang baik terhadap ibu kota baru maupun Jakarta yang nanti akan ditinggalkan.

“Ikon Jakarta sebagai kota pergerakan kebangsaan dan bisnis harus bisa diselaraskan. Jangan sampai Jakarta hanya lebih ke pembangunan yang berorientasi hanya pada bisnis dan jasa saja, tanpa menyertakan gagasan-gagasan dan ikon-ikon kebangsaan kita yang banyak lahir dari sana.” paparnya.

“Jakarta belum ditinggal ke ibu kota baru, tapi ikon Taman Ismail Marzuki saja mau dihilangkan apalagi kalau pindah, apa yang akan terjadi,” pungkas Aryo Sanjaya yang juga mantan Komisioner KPUD Jakarta Timur. []


Photo Credit : Ketua PA GMNI Jakarta Raya, Aryo Sanjaya bersama dengan Ketua Umum PA GMNI Ahmad Basarah. TELEGRAF/Kawat Berita Indonesia

Tanggapi Artikel