Telegraf – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa pasar saham domestik mengalami penurunan yang signifikan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global. Pada 28 Februari 2025, pasar saham domestik ditutup melemah sebesar 11,80 persen month-to-date (MTD), dengan indeks saham mencapai level 6.270,60. Penurunan ini juga tercermin dalam kapitalisasi pasar yang turun 11,68 persen MTD menjadi Rp10.879,86 triliun.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan bahwa pasar saham domestik terimbas oleh sentimen global yang tidak stabil, terutama dengan adanya penurunan di sektor energi dan infrastruktur. “Secara keseluruhan, pasar saham Indonesia tercatat melemah 11,43 persen year-to-date (YTD). Non-resident tercatat melakukan net sell sebesar Rp18,19 triliun MTD,” ungkap Mahendra dalam konferensi pers Selasa (04/3).
Di sisi lain, pasar obligasi mencatatkan kinerja yang lebih baik. Indeks pasar obligasi ICBI tercatat menguat 1,14 persen MTD, sementara yield Surat Berharga Negara (SBN) turun 13,61 basis poin MTD. Investor non-resident juga mencatatkan net buy sebesar Rp8,86 triliun MTD di pasar obligasi.
Pada sektor pengelolaan investasi, OJK melaporkan penurunan nilai Asset Under Management (AUM) yang tercatat sebesar Rp822,65 triliun, turun 0,78 persen MTD dan 2,16 persen YTD. Namun, penghimpunan dana di pasar modal tetap menunjukkan tren positif dengan nilai Penawaran Umum tercatat mencapai Rp20,74 triliun, serta 123 pipeline Penawaran Umum dengan nilai indikatif Rp42,56 triliun.
Sementara itu, OJK juga mencatatkan perkembangan signifikan di sektor Securities Crowdfunding (SCF) dan Bursa Karbon. Sejak diberlakukan peraturan mengenai SCF, OJK telah mengeluarkan izin kepada 18 penyelenggara SCF, yang berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp1,43 triliun. Sedangkan pada Bursa Karbon, telah tercatat 110 pengguna jasa dengan total volume transaksi mencapai 1.578.443 tCO2e dan nilai sebesar Rp77,25 miliar.
Efisiensi Belanja OJK dan Langkah Penghematan Anggaran
Di tengah penurunan kinerja pasar, OJK juga memfokuskan upaya pada efisiensi anggaran, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Wakil Ketua Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, menegaskan bahwa OJK terus berupaya mematuhi instruksi tersebut dengan melakukan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran.
“OJK telah mengidentifikasi berbagai kegiatan yang dapat dilakukan efisiensi, seperti perjalanan dinas dan seminar. Kebijakan ini bertujuan untuk mengalokasikan nilai efisiensi ke kegiatan yang lebih mendesak, seperti pengembangan sumber daya manusia dan penguatan infrastruktur teknologi informasi,” ujar Mirza.
Mirza juga menambahkan bahwa OJK akan mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang ada, baik di kantor pusat maupun daerah, untuk mendukung kegiatan rapat atau sosialisasi yang sifatnya strategis atau mendesak. “Kami memastikan bahwa penggunaan fasilitas OJK akan dilakukan dengan lebih efisien, dengan mempertimbangkan tarif akomodasi yang lebih hemat, serta memanfaatkan media daring untuk kegiatan rapat atau sosialisasi,” tambahnya.
Melalui langkah-langkah efisiensi ini, OJK berharap dapat mendukung pelaksanaan anggaran yang lebih baik dan tetap berfokus pada pengembangan sektor keuangan Indonesia yang lebih stabil, meskipun di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.
