OJK Lengkapi Aturan Perusahaan Asuransi

Kewajiban perusahaan untuk menunjuk satu orang anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan tidak dirangkap oleh anggota direksi yang membawahkan fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan atau fungsi pemasaran"

OJK Lengkapi Aturan Perusahaan Asuransi

Telegraf, Jakarta – Banyaknya kasus asuransi yang gagal membayar premi ke nasabahnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lakukan penyempurnaan Peraturan OJK (POJK)Nomor 43/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 73/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

“Kewajiban perusahaan untuk menunjuk satu orang anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan tidak dirangkap oleh anggota direksi yang membawahkan fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan atau fungsi pemasaran,” ungkap Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 1A OJK Ariastiadi di kantor OJK, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).

Ariastiadi aturan yang mulai berlaku 31 Desember 2019 ini, memastikan kegiatan usaha perusahaan asuransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang asuransi, yanh menjadi pedoman pemain asuransi dalam menerapkan tata kelola yang baik.

Sejalan dengan itu, pengaturan fungsi kepatuhan sudah diselaraskan dari aturan sebelumnya yakni POJK Nomor 73/POJK 05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang disempurnakan. “Bahwa sampai dengan 31 Desember 2019 adalah masa transisi pemenuhan Direktur Kepatuhan sesuai POJK 73/2016. Yang belum menunjuk Direktur Kepatuhan, maka menunjuk satu direktur yang membawahi fungsi kepatuhan namun tidak fungsi yang membawakan fungsi teknik asuransi, pasal 8 ayat 1 dan 2,” jelas Ariastiadi.

Oleh karena itu, diminta kepada perusahaan asuransi untuk memastikan seluruh aktivitas bisnis dan operasional mematuhi peraturan yang berlaku. Budaya kepatuhan, tegasnya harus ada di industri asuransi dan menjadi komitmen perusahaan.

Hal itu dilakukan untuk memudahkan pengawasan industri asuransi melalui penilaian bobot resiko, selain itu juga akan dibuat rating 1-5 . Untuk rating ini mengacu kepada tingkat kesehatan asuransi. Misalnya rating 5 sudah tidak sehat sehingga bagaimana treatmen untuk menyehatkanya, dan persiapan apa saja yang harus di perlukan.

Baca Juga :   Dukung Program Pemerintah BNI Syariah Pasarkan KPR Bersubsidi

Ariastiadi menambahkan adapun empat penilaian bobot resikonya antara lain rating dari penerapaan Good Corporate Governance, bagaimana porsi resikonya dan penerapan resikonya, implikasi pada keduanya itu tentunya pada keuangan seperti apa baik atau tidak lalu permodalannya seperti apa baik atau tidak. (AK)


Photo Credit : Gedung OJK/Istimewa


Tanggapi Artikel