Connect with us

Nasional

Mahfud: China Banyak Sekali Orang Islam, Hanya Uighur Yang Separatis

Published

on



Telegraf, Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim telah berbicara dengan Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian mengenai etnis Uighur di Xianjiang, China.

Mahfud mengatakan jika Xiao menyebut etnis Uighur separatis karena memiliki agenda di luar kerangka negara China.

“Saya pribadi sudah bicara dengan Duta Besar China tentang Uighur khusus. Saya tanya bagaimana sih tentang Uighur? Karena orang Indonesia itu banyak bertanya, banyak protes,” ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (19/12/19).

“Dia menjelaskan di China itu kan banyak sekali orang Islam, di berbagai penjuru, ndak apa-apa. Kecuali Uighur katanya. Kenapa Uighur? Itu mempunyai agenda sendiri di luar kerangka negara, separatis lah kalau istilah,” kata Mahfud.

Mahfud menuturkan pembicaraan dengan Xiao dilakukan di Kantor Kemenko Polhukam beberapa hari lalu. Selain untuk kepentingan diplomasi, dia menyebut pertemuan dengan Xiao sengaja untuk membahas tentang Uighur.

Lebih lanjut, Mahfud meminta semua pihak untuk mempercayakan Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi untuk mengatasi polemik etnis Uighur. Sejauh ini, dia menyampaikan Kemenlu mengedepankan diplomasi lunak terkait dengan hal tersebut.

“Diplomasi kita itu diplomasi lunak aja. Kita tidak ikut mencampuri, kita melihatnya secara objektif,” imbuhnya.

Selain pemerintah, dia menyampaikan utusan dari kalangan organisasi kemasyarakatan di Indonesia juga sudah mengutus perwakilannya melihat etnis Uighur di China. Dia berkata mereka juga memiliki kompetensi untuk menjelaskan situasi etnis Uighur di sana.

Sebelumnya, Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian menjelaskan bahwa pemberitaan mengenai tindakan represif pemerintah China terhadap muslim Uighur tidak benar.

Dia bahkan mempersilakan masyarakat Indonesia untuk melihat langsung kondisi muslim Uighur, di Xinjiang, China. Xiao Qian juga menyatakan kondisi wilayah Xinjiang aman untuk dikunjungi.

Xiao Qian menyampaikan itu saat bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/12/19).

“Silakan jika ingin berkunjung, beribadah, dan bertemu dengan masyarakat muslim Uighur,” kata Xiao Qian dalam keterangan resminya.

Sementara itu, mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin meminta pemerintah Indonesia mendorong agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Tim Pencari Fakta internasional untuk mengungkap kasus etnis Uighur di Xinjiang, China.

Hal tersebut, katanya agar terbukti betul apakah ada pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di kamp deradikalisasi di sana.

Baca Juga :   Indonesia Berharap Akan Kehadiran Xi Jinping di KTT G20

“Kalau menurut saya cobalah bentuk Tim Pencari Fakta internasional. Melibatkan banyak pihak. Lihat apa yang sesungguhnya terjadi. Pemerintah Indonesia bersuaralah seperti yang saya rasakan itu. Bukan karena itu Islam, tapi karena manusia,” tuturnya di bilangan Pejaten, Jakarta Selatan pada Kamis (19/12/19).

Pemerintah China menyatakan tidak ada pelanggaran HAM di sana, sedangkan Muhammadiyah serta media asing memberitakan ada tindakan melanggar kemanusiaan. Kata Din, perbedaan pandangan itu bisa diselesaikan dengan Tim Pencari Fakta.

Din juga mengingatkan seyogyanya Indonesia tidak bisa bias terhadap negara apapun ketika berbicara mengenai pelanggaran HAM. Apalagi karena takut akan negara tertentu.

“Sikap kita tidak bisa bias karena pro negara tertentu, seperti Amerika atau China. Apalagi bukan pro karena kita takut. Jadi tidak ada urusan apakah ini permainan Amerika terhadap China dalam perang dagang,” tuturnya.

Persoalan yang dialami muslim etnis Uighur di Xinjiang, China, mencuat sejak 2018. Isu ini belakangan semakin berembus kencang setelah sebuah laporan dari Wall Street Journal menyebut pemerintah China merayu ormas Islam di Indonesia agar bersikap lunak terkait isu Uighur.

Cara Beijing merayu, berdasarkan laporan WSJ, dengan menggelontorkan sejumlah donasi dan program beasiswa terhadap sejumlah ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah ketika isu Uighur mencuat sekitar akhir 2018 lalu.

Pemerintah China juga membiayai puluhan tokoh petinggi NU, Muhammadiyah, MUI, akademisi, dan sejumlah wartawan Indonesia untuk berkunjung ke Xinjiang.

Muhammadiyah, MUI dan NU telah membantah laporan WSJ. Sementara pemerintah China telah berulangkali membantah dugaan pelanggaran HAM terhadap muslim etnis Uighur. (Red)


Photo Credit : Menko Polhukam Mahfud MD. FILE/DOK/Angga Yuniar

Indra Christianto
Latest posts by Indra Christianto (see all)

Bagikan Artikel
Advertisement
Click to comment

Nasional

Indonesia Berharap Akan Kehadiran Xi Jinping di KTT G20

Published

on

By

Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin. AFP/Sergei Bobylyov

Telegraf – Indonesia selaku tuan rumah KTT G-20 kembali menyampaikan harapannya agar Presiden China Xi Jinping memenuhi agenda pertemuan G20 di Bali pada November 2022.

Hal itu berdasar kepastian yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya bahwa Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin bakal menghadiri pertemuan tersebut.

Keinginan tersebut kembali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat resepsi virtual HUT ke-73 berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Luhut memuji pencapaian Negeri Tirai Bambu itu diberbagai bidang dan meningkatkan pengaruh internasional dalam 73 tahun terakhir.

Luhut juga berterima kasih kepada China karena menyediakan pasokan medis anti-covid. China sudah menunjukkan hubungan erat antara inisiatif Sabuk dan Jalan dan Strategi Poros Maritim Global, meningkatkan perdagangan dan investasi dua arah, hasil yang bermanfaat dari kerja sama dalam rantai pasokan, transisi hijau, vaksin dan genomik.

“Indonesia mendukung Global Development Initiative dan siap berpartisipasi aktif di dalamnya. Indonesia menantikan kehadiran Presiden Xi Jinping pada KTT G-20 di Bali pada November,” ungkap Luhut baru-baru ini.

Resepsi juga menampilkan video klip yang menunjukkan pencapaian pembangunan ekonomi dan sosial China dan kerja sama praktis China-Indonesia yang membuahkan hasil, kumpulan karya kompetisi film pendek ‘Halo Tiongkok’ dan tarian tradisional China yang dibawakan para diplomat KBRI.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping akan menghadiri KTT G-20 di Bali tahun ini. Pengumuman itu membuat Amerika Serikat (AS) dilema apakah akan ikut bergabung atau tidak. Hal ini mengingat konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.

Baca Juga :   Ketua MA Sikapi Masukan KPK, Ini Yang Akan Dilakukan

Indra Christianto
Latest posts by Indra Christianto (see all)

Bagikan Artikel
Continue Reading

Nasional

Ketua MA Sikapi Masukan KPK, Ini Yang Akan Dilakukan

Published

on

By

Ketua Mahkamah Agung (MA) H.M. Syarifuddin. FILE/MA
Ketua Mahkamah Agung (MA) H.M. Syarifuddin. FILE/MA

Telegraf – Ketua Mahkamah Agung (MA) H.M. Syarifuddin menyikapi saran dan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Info terkini di MA sedang dilakukan rolling dalam jumlah besar pegawai-pegawai di MA.

Sikap tegas juga ditunjukan dengan langsung memberhentikan sementara pegawai MA yang terjaring OTT.

Syarifuddin tercatat dalam sejarah sebagai Ketua Mahkamah Agung RI yang ke-14 mengajak seluruh hakim agung mengucapkan di depan umum dan menandatangani pakta integritas dengan menggunakan pakaian Hakim Agung lengkap.

“Meminta badan pengawas memeriksa atasan langsung dari semua yang kena OTT,” katanya dalam keterangan resminya, Rabu (28/09/2022).

Diketahui, hingga MA melakukan langkah internal memperbesar dan mengaktifkan tim intelijen pengawasan di internal.

Pasalnya menurut KPK, ada oknum panitera atau bisa disebut kelompok lama.

“Nah ini harus dipecahkan kelompoknya. Merekalah yang merusak serta mampu menembus dinding sakral, yang sistemnya terus menerus diperbaiki di MA,” kata KPK.

Adanya upaya peningkatan fungsi manajemen penanganan perkara di Mahkamah Agung yang cepat dan tepat dilakukan dengan cara peningkatan di Kamar Perdata dan Kamar Pidana yang terus diperbaki hari ke hari.

KPK sendiri telah menelusuri oknum pegawai yang mengurus keperluan hakim, yang menjadi batu sandungan atau penyelenggaraan peradilan bergeser dari hati nurani.

“Kita semua perlu bahu-membahu, merapatkan barisan, meluruskan niat, dan membulatkan tekad, untuk memberikan pengabdian terbaik kita bagi pembangunan hukum dan peradilan Indonesia,” tegas KPK.

Baca Juga :   Indonesia Berharap Akan Kehadiran Xi Jinping di KTT G20

Ketua KPK, Firli Bahuri dengan lugas meminta pimpinan MA untuk merolling dalam jumlah besar pegawai di Mahkamah Agung.

Kemudian, pegawai MA yang terkena atau terjaring OTT oleh KPK diminta untuk langsung diberhentikan, juga para hakim agung untuk perlu diingatkan kembali tentang Pakta Integritas.

“Kalau menurut saya ada beberapa langkah yang perlu diambil diantaranya. Pertama adalah penerapan eksaminasi putusan, Kedua keterbukaan publik untuk pelaksanaan sidang kasasi dan PK dan ketiga adalah perekaman pelaksanaan sidang, dan keempat mapping SDM. Kemudian kelima rotasi pegawai,” saran Firly.

Indra Christianto
Latest posts by Indra Christianto (see all)

Bagikan Artikel
Continue Reading

Nasional

Pengamat Nilai Pengangkatan Suharso Monoarfa Sudah Tepat

Published

on

By

Photo Credit: Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimis, target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 ada di kisaran 4,5-5,5 Persen. FILE/Setkab/Muchlis Jr
Photo Credit: Presiden Joko Widodo (Jokowi) FILE/Setkab/Muchlis Jr

Telegraf – Pengamat Kebijakan Publik dan Dekan FEB Universitas Prof Dr Moestopo Dr Usmar mengatakan sudah tepat Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengangkat Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa yang sekarang menjabat Koordinator Pelaksana Dewan Pengarah Nasional Untuk Pencapaian Sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2024.

“Karena Suharso Monoarfa merupakan seorang dengan figur visioner ke depan, berbasis kan pada etos kerakyatan yang kuat. Apalagi ini merupakan tahun ke 10 dari pembangunan berkelanjutan yang sangat membutuhkan arah dan fokus yang kuat. Tanpa itu, bisa salah sasaran dan akan membuang waktu serta enerji yang percuma,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (27/9).

Ia juga mengungkapkan penunjukan ini secara politis juga memberi sinyal bahwa Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tak terpengaruh atas konflik internal PPP, dimana Suharso Monoarfa dikudeta secara tak etis. Jokowi, tetap melihat bahwa kinerja dan performa Suharso Monoarfa masih dalam posisi terbaik.

Diketahui Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa sebagai koordinator pelaksana pada Dewan Pengarah Nasional untuk pencapaian sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Nasional Tahun 2024. Tim dibentuk karena berdasarkan dekade aksi (Decade of Action), pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah memasuki tahun ke-10.

Penunjukan tersebut berlandasan pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 13 September 2022.

Baca Juga :   Ketua MA Sikapi Masukan KPK, Ini Yang Akan Dilakukan

Melalui Perpres ini, Presiden Joko Widodo memberi Suharso Monoarfa dua tugas. Pertama menyusun dan menetapkan pemutakhiran Peta Jalan SDGs Tahun 2017-2030. Kedua, mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan Rencana Aksi Nasional SDGs sampai dengan Tahun 2024.

Indra Christianto
Latest posts by Indra Christianto (see all)

Bagikan Artikel
Continue Reading

Nasional

Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Itu Keharusan

Published

on

By

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam wawancara dengan Tempo di kantornya di Jakarta, 25 Februari. Tempo/Tony Hartawan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam wawancara dengan Tempo di kantornya di Jakarta, 25 Februari. Tempo/Tony Hartawan

Telegraf – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan pemulihan ekonomi dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19 yang memperhatikan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan adalah sebuah keharusan, bukan pilihan.

Hal itu di ungkapkan dalam acara Kick-Off Akselerasi Bisnis (AKSI) Perempuan melalui Virutal Press Conference, Kamis (22/9).

“Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi akan mampu menaikkan pendapatan negara secara signifikan. Maka dari itu, saya menegaskan bahwa pemulihan ekonomi dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19 yang memperhatikan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan adalah sebuah keharusan, bukan pilihan,” tuturnya.

Program Akselerasi Bisnis (AKSI) hadir lewat kolaborasi dengan platform community Stellar Women sebagai mitra pelaksana ini memberi peluang inkubasi bagi bisnis-bisnis yang dirintis perempuan Indonesia. Ada pula kesempatan memenangkan pendanaan hingga miliaran rupiah.

“Kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat mengapresiasi hadirnya Tjufoo berkolaborasi dengan Stellar Women yang hari ini meluncurkan AKSI Perempuan. Kerja-kerja kolaborasi seperti inilah yang dapat mengantar langkah kaki perempuan Indonesia untuk lebih cepat meningkatkan potensinya dan mencapai ketahanan ekonomi,” kata I Gusti Ayu Bintang.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Angela Tanoesoedibjo, perempuan sangat penting bagi perkembangan ekonomi nasional.

Ia juga menguraikan data, “Lebih dari 64% UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan dengan proyeksi kontribusi senilai US$ 135 miliar pada tahun 2025. Sangat besar, namun masih banyak tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha perempuan, khususnya dari akses permodalan. Hanya 2,3% startup yang dipimpin oleh perempuan yang mendapatkan pendanaan. Oleh karenanya, sudah tepat sekali langkah program AKSI Perempuan pada hari ini, yang menunjukkan keberpihakan terhadap perempuan dengan peningkatan kapasitas dan kualitas. Hal ini sangatlah diperlukan, terutama dalam mempersiapkan pelaku usaha menghadapi era digitalisasi yang semakin terakselerasi oleh pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Baca Juga :   Indonesia Berharap Akan Kehadiran Xi Jinping di KTT G20

Sementara itu Co-Founder & Chief Executive Officer Tjufoo, TJ Tham, menerangkan perempuan masih membutuhkan dukungan untuk menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan bisnis. Berdasarkan hasil studi Smeru Research Institute, 82.3% UMKM milik perempuan mengeluhkan kekurangan modal sebagai hambatan di masa pandemi di tengah penjualan yang turun dan biaya produksi yang meningkat.

Ia juga mengungkapkan ada dua tantangan utama yang mereka hadapi adalah strategi bisnis yang perlu diubah (80.4%) dan operational cash flow yang terganggu (79.4%) .

“Untuk itu, Tjufoo dan Stellar Women menghadirkan AKSI Perempuan sebagai wujud kepedulian dan upaya mendorong kesetaraan peluang dan kesempatan bagi womenpreneur dalam memperkuat fundamental bisnis mereka, membentuk skalabilitas yang jelas untuk mengukur peluang pasar, menentukan tujuan untuk proses identifikasi merek mereka, dan juga merancang strategi bisnis yang kuat untuk menjawab berbagai tantangan,” tutup TJ.

Indra Christianto
Latest posts by Indra Christianto (see all)

Bagikan Artikel
Continue Reading

Nasional

Resmi, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Dijabat I Nengah Duija

Published

on

By

Photo Credit : Prof. I Nengah Duija resmi di lantik menjadi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dijabat/Doc/Kemenag

Telegraf – Setelah dilantik oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas pada hari Jumat (16/09/2022), Nengah Duija, resmi menjabat sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

I Nengah Duija mengatakan membangun Hindu di seluruh Nusantara dengan aspiratif terhadap nilai-nilai kearifan lokal secara adil tanpa diskriminasi dan perbedaan, melaksanakan kajian terhadap situasi sosial yang berkembang dalam proses pengambilan keputusan, memiliki Big Data yang Tansparan dan bisa diakses oleh umat Hindu di seluruh Indonesia, serta pembenahan tata kelola Organisasi yang sehat” merupakan bagian dari Visi dan Misi.

“Jabatan Dirjen adalah sebuah amanah yang sejatinya semua komponen umat Hindu harus bersatu dengan semangat yang sama dalam membangun dan memajukan Hindu Nusantara,” ungkapnya.

Pria kelahiran Bangli tahun 1967 mengawali karirnya Aparatur Sipil Negara di tahun 2001 dengan jabatan Assisten Ahli pada Unit Peneliti dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan pangkat Penata Muda Tk.I Golongan III/b pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar kini menjadi Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI dengan pangkat Pembina Utama Golongan IV/e.

I Nengah Duija juga pernah menjabat Guru Besar Mata Kuliah Antropologi Budaya pada Kelompok Jabatan Fungsional Pascasarjana UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, dan terlibat aktif dalam organisasi Majelis Kebudayaan Bali dengan jabatan Ketua Komisi Penguatan Objek Sakral di tahun 2021.

Baca Juga :   Indonesia Berharap Akan Kehadiran Xi Jinping di KTT G20

Indra Christianto
Latest posts by Indra Christianto (see all)

Bagikan Artikel
Continue Reading

Lainnya Dari Telegraf

close