Connect with us

Nasional

Balas Kritik MUI, Jokowi Ajak Adu Bukti

Published

on

Photo Credit: Presiden Joko Widodo (Jokowi) diapit Menag dan Anwar Abbas. (BPMI Setpres)

Telegraf – Presiden RI Joko Widodo menyentil balik Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, yakni ketika Abbas mengkritik pemerintah di depan Presiden Jokowi dan di antara peserta Kongres Ekonomi Umat II MUI, Jumat (10/12/2021). Kongres itu sendiri secara resmi ditutup, Minggu (12/12/2021), oleh Wapres Ma’ruf Amin.

Kritik yang disampaikan oleh Abbas pada saat pembukaan acara tersebut membuat Jokowi langsung merespons. Jokowi bahkan mengesampingkan terlebih dahulu teks pidato yang sudah dipegangnya demi menjawab Anwar Abbas.

“Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya (sambil menunjukkan teks pidato), tapi setelah saya mendengar tadi Dr Buya Anwar Abbas menyampaikan (sambutan) itu, saya enggak jadi juga pegang (teks pidato) ini. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr Buya Anwar Abbas,” kata Jokowi.

Anwar Abbas pada acara itu mendapat kesempatan pertama memberikan sambutan. Ia menggantikan Ketua Umum MUI, KH Miftachul Akhyar yang berhalangan hadir.

Saat hendak membacakan sambutan, Anwar Abbas masih menyampaikan soal kebebasan berekspresinya di depan presiden dan menteri agama.

“Sebenarnya saya ingin memberikan sambutan secara bebas supaya saya lebih leluasa berekspresi di depan Pak Presiden tetapi karena beliau sangat sibuk nampaknya, sehingga saya baca (teks sambutan) saja,” kata Abbas, dilansir dari Youtube TV MUI, (14/12/2021).

Membaca teks, Anwar Abbas mengatakan, tugas negara sesuai Konstitusi adalah melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan rakyat, serta ikut menjaga ketertiban dunia.

Menurutnya, pemerintah sudah berhasil menyejahterakan rakyatnya. Namun, rakyat yang sudah bisa tersejahterakan dan disejahterakan itu kebanyakan adalah kelompok usaha besar, menengah, dan kecil. Sementara level usaha mikro dan ultra mikro belum begitu terjamah, terutama oleh dunia perbankan.

Akibatnya, kata Abbas, kesenjangan sosial dan ekonomi semakin terjal.

“Itu bisa kita lihat dalam indeks gini ekonomi kita yang berada pada angka 0,39. Kalau saya tidak salah sebelum Pak Jokowi 0,41 ya, tetapi begitu kepemimpinan negeri ini diambil oleh Pak Jokowi turun menjadi 0,39,” ucapnya.

Melanjutkan soal kesenjangan, Abbas menyebut bidang pertanahan.

“Indeks gini kita sangat memprihatinkan yaitu 0,59, artinya 1 persen penduduk menguasai 59 persen lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya sekitar 99 persen itu hanya menguasai 41 persen lahan yang ada di negeri ini,” ujarnya.

Anwar mengungkap data jumlah usaha besar yang hanya 0,01 persen atau hanya sebanyak 5.550 pelaku usaha dan usaha menengah besar hanya 0,09 persen atau 60.702 pelaku usaha. Plus, usaha kecil besarnya 1,22 persen dengan jumlah pelaku 783.132.

“Jadi, dari data ini yah kita ketahui total mereka-mereka yang sudah terperhatikan oleh pemerintah dan dunia perbankan itu ada di sekitar angka 1,32 persen atau lebih kurang kalau dari jumlah pelaku yaitu 849.334 pelaku usaha,” imbuhnya.

Anwar Abbas membandingkan jumlah usaha mikro dan ultra mikro yang sebanyak 98,68 persen atau sekitar 63,3 juta pelaku usaha tidak atau belum terurus.

Dalam gambarannya, struktur dunia usaha di negeri ini bak piramid. Paling besar adalah di lapis bawah, yakni usaha mikro dan ultra mikro. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan sosial yang dari tahun ke tahun menajam sehingga akan sangat berbahaya karena berpotensi mengganggu stabilitas dan rasa persatuan dan kesatuan sebagai warga bangsa.

Anwar mengusulkan agar pemerintah memiliki affirmative action yang jauh lebih hebat dan besar dari pada hari ini yang bentuknya berupa kebijakan-kebijakan yang benar-benar berpihak kepada mereka yang ada di lapis bawah.

Anwar Abbas juga sangat berharap sistem ekonomi yang diusung dan kembangkan adalah sistem ekonomi yang sudah digariskan oleh Konstitusi.

“Ini penting kita sampaikan dan garis bawahi pada kesempatan ini karena saat ini sistem ekonomi liberalisme kapitalisme tampak sangat dominan mewarnai kehidupan ekonomi kita. Sementara kita tahu, sistem tersebut tidak sesuai dengan falsafah Pancasila dan hukum dasar UUD 45,” tegasnya.

Jokowi Menanggapi

Akan semua kritikan Abbas diatas tersebut, Jokowi pun langsung menanggapinya. Ia menyatakan apa yang disampaikan Anwar Abbas berkaitan dengan lahan dan penguasaan lahan adalah betul. Namun Jokowi menegaskan bahwa membagi-bagikan lahan kepada para pemodal kakap bukan di era pemerintahannya.

“Berkaitan dengan lahan, dengan tanah, penguasaan lahan, penguasaan tanah, apa yang disampaikan oleh Buya (Anwar Abbas) betul, tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab, harus saya jawab,” katanya.

Menurutnya, pemerintah saat ini dalam proses reforma agraria pendistribusian lahan. Sekarang sudah mencapai 4,3 juta hektar, dari target 12 juta.

Selain itu, negara sudah memiliki Bank Tanah. HGU (Hak Guna Usaha) maupun HGB (Hak Guna Bangunan) yang ditelantarkan akan dicabut dan dimasukkan ke Bank Tanah. Konsesi yang sudah lebih 20 atau 30 tahun namun tidak dimanfaatkan akan diambil kembali dan diberikan ke pihak lain.

Jokowi bahkan menantang siapa yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar dipersilakan menyampaikannya kepadanya.

“Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? Sepuluh ribu hektare, bukan meter persegi, hektare. Lima puluh ribu hektare? Tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang feasible, artinya ada feasibility study yang jelas,” tegasnya.

Sambil mempersilakan datang padanya dengan diantar oleh Anwar Abbas.

Terkait dengan kesenjangan dan angka gini ratio, Jokowi mengaku hal itu sudah menjadi perhatiannya.

“Gini ratio waktu saya masuk 0,41 (persen) lebih. Kepikiran, Bapak-Ibu sekalian. Gap seperti itu kepikiran, jangan dipikir saya enggak kepikiran. Kepikiran. Karena saya merasakan jadi orang susah, saya merasakan betul. Dan enak menjadi orang yang tidak susah, memang,” ungkapnya.

Lagi-lagi Jokowi menyebut Anwar Abbas ketika menjawab mengenai usaha mikro dan ultra mikro.

“Yang kedua, mengenai usaha mikro, usaha ultra mikro. Memang banyak yang enggak tahu, tapi nanti bulan-bulan Januari, Februari kalau boleh saya ajak nanti dari MUI dipimpin juga Pak Buya Anwar Abbas. Enggak apa-apa, entah lima orang, entah 10 orang, akan saya ajak (melihat) apa yang sudah kita bangun, yang namanya Mekaar PNM,” katanya.

PNM Mekaar yang dimaksud Jokowi adalah PT Pemodalan Nasional Madani yang memiliki layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui program Mekaar, singkatan dari Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera.

“Itu 2015 kita hanya bisa mengumpulkan 500.000 usaha mikro, usaha ultra mikro… Sekarang nasabahnya sudah mencapai 9,8 juta,” jelasnya.

Jokowi juga menyebut Grameen Bank, organisasi kredit mikro di Bangladesh yang memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu. Pola Grameen Bank ini telah diadopsi oleh hampir 130 negara didunia dan bank ini menerima penghargaan Nobel pada 2006.

“Grameen Bank itu totalnya 6,5 juta, dia mendapatkan Nobel. Ini kita sudah 9,8 (juta), tapi enggak dapat Nobel. Akan saya tunjukkan bagaimana Mekaar, PNM Mekaar ini bekerja, yang kecil-kecil dikelompokkan kemudian gandeng renteng, kalau satu enggak bisa mengangsur, siapa yang membantu. Sistem ini sudah berkembang. Insyaallah nanti sampai 2024 akan mencapai target kita 20 juta. Tapi memang masih banyak, karena usaha kecil, usaha mikro, ultra mikro kita ada 64 juta,” tandasnya.

Photo Credit: Presiden Joko Widodo (Jokowi) diapit Menag dan Anwar Abbas. (BPMI Setpres)

A. Chandra S.

Bagikan Artikel
Advertisement
Click to comment

Nasional

Relawan Jawa Tengah Bahas Jalan Menuju Kesejahteraan Bangsa

Published

on

Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi. TWITTER@ganjarpranowo
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. FILE/Ist. Photo

Telegraf – Unsur relawan dari berbagai latar belakang di Provinsi Jawa Tengah akan berkumpul sehari, pada Rabu 10 Agustus 2022 besok, untuk membicarakan arah pembangunan bangsa. Perhelatan sehari itu bakal berlangsung di Wisma Perdamaian, Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang dengan tajuk “Agenda 45: .Jalan Kesejahteraan Indonesia.”

Dalam pertemuan itu para peserta akan membahas 5 pilar yakni kebudayaan, enerji, pangan, tata kelola pemerintahan dan politik global. Kehadiran mereka menunjukkan partisipasi public yang demokratis dalam menentukan jalan menuju Indonesia emas 2045 mendatang.

“Ini adalah pertemuan untuk menindaklanjuti FGD (Focus Group Discussion) 11 Juli lalu di Jakarta, yang telah menghasilkan rumusan awal,” kata Plt. Ketua Seknas Jokowi Jawa Tengah, Ripana Puntarasa, Selasa (09/08/2022).

Selanjutnya rumusan itu diperdalam lagi lewat FGD di tingkat provinsi untuk mendapat masukan lebih jauh dari para wakil masyarakat di seluruh Indonesia.

“Sebagai organisasi relawan, Seknas Jokowi menginisiasi dan bekerjasama dengan berbagai unsur kerelawanan dan organisasi masyarakat sipil, akademisi, praktisi, professional untuk berembug,” imbuhnya.

Hasil pertemuan oleh para wakil warga Jawa Tengah itu akan diserahkan ke Dewan Pengurus Pusat Seknas Jokowi. Sebuah tim akan bekerja untuk merangkum semua masukan dari seluruh Indonesia. Hasilnya akan dibawa dalam sebuah uji publik sebelum terformulasi dalam sebuah rumusan akhir yang diharapkan akan diujudkan oleh pemerintahan baru hasil Pemilu 2025 mendatang.

Penyerahan rumusan inisiatif RPJP 2025-2045 kepada Presiden Jokowi itu rencanakan akan dilakukan dalam sebuah pertemuan besar di Jombang, Jawa Timur, bulan September 2022 mendatang. Agenda 45 diharapkan akan menjadi inisiatif penuntun menuju Indonesia Sejahtera sesuai tujuan Kemerdekaan 1945.

A. Chandra S.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Nasional

Seknas Jokowi Jatim Gelar FGD Agenda 45

Published

on

Photo Credit: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengimbau Gubernur di seluruh Indonesia untuk tidak lagi menerbitkan izin pertambangan mineral dan batu bara (minerba) baru. Hal ini terkait dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) pada tanggal 10 Juni 2020 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 173C UU No.3. / 2020 (UU Pertambangan Indonesia baru). REUTERS
Photo Credit: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengimbau Gubernur di seluruh Indonesia untuk tidak lagi menerbitkan izin pertambangan mineral dan batu bara (minerba) baru. Hal ini terkait dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) pada tanggal 10 Juni 2020 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 173C UU No.3. / 2020 (UU Pertambangan Indonesia baru). REUTERS

Telegraf – Hari ini, Sabtu (06/08/2022) Seknas Jokowi Provinsi Jawa Timur gelar Focus Group Discussion (FGD) di  kampus Universitas PGRI Argopuro Jember.

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses penyusunan rumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045 inisiatif masyarakat.

Hajatan bertajuk “Agenda 45 Jalan Kesejahteraan Indonesia” ini akan dilaksanakan di 12 Provinsi di Indonesia yang merepresentasikan kawasan Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur.

Sebanyak 5 topik pilar menjadi bahan pembahasan yakni Kedaulatan Pangan, Kebudayaan, Energi, Geopolitik Global, dan Tata Kelola Pemerintahan.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Seknas Jokowi Sapto Raharjanto menerangkan bahwa selama ini penyusunan RPJP selalu diinisiasi oleh pemerintah dan DPR. Seknas Jokowi sebagai organisasi masyarakat sipil, berinisitiasif memberi masukan bagi RPJP 2025-2045, sebagai ikhtiar mengakomodasi aspirasi rakyat.

Terlebih ruang bagi kontribusi warga, dijamin oleh konstitusi dan sesuai pula dengan prinsip demokrasi.

“RPJP 2025-2045 ini sendiri bermakna strategis, mengingat akan menjadi panduan pembangunan menuju tahun emas RI 2045. Kita berharap rakyat Indonesia akan semakin sejahtera, sesuai cita-cita para pendiri bangsa. Itu sebabnya tema besar FGD kali ini adalah ‘Agenda 45: Jalan Kesejahteraan Indonesia’,” ungkap Sapto Raharjanto.

Menurut Sapto FGD ini akan berkelanjutan di beberapa kota seperti Jember, Surabaya dan Malang. Para peserta berasal dari jajaran birokrasi, akademisi, tokoh-tokoh dan para penggerak masyarakat sipil.

Hasil FGD tingkat provinsi akan dirangkum oleh tim perumus Dewan Pemimpin Nasional Seknas Jokowi. Rumusan tersebut nantinya akan diumumkan ke publik dan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dalam sebuah acara rapat Akbar Seknas Jokowi yang direncanakan akan berlangsung di Jombang Jawa Timur, bulan September yang akan datang.

A. Chandra S.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Nasional

Hadi Tjahjanto: Berikan Kontribusi Terbaik Untuk Layani Masyarakat

Published

on

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto. Ist. Photo

Telegraf – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi D.I. Yogyakarta pada Kamis (28/07/2022).

Mengawali agenda, Menteri ATR/Kepala BPN menghadiri malam sambung rasa memperingati Hari Bakti ke-75 TNI AU yang dilaksanakan di Museum Pusat Dirgantara Mandala TNI AU, D.I. Yogyakarta.

Dalam acara ini Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa Hari Bakti TNI AU mencerminkan dua hal, yaitu semangat cinta tanah air serta jiwa patriotisme yang pantang menyerah dan rela berkorban, dan juga semangat inovasi dan kreativitas prajurit-prajurit TNI AU.

“Semangat-semangat itulah yang saya pikir sangat relevan, tidak hanya di masa perjuangan 75 tahun yang lalu, tetapi juga di masa kini, maupun di masa-masa mendatang. Oleh kita dan generasi-generasi penerus nantinya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut ia juga berpesan semangat cinta tanah air dan patriotisme harus terus membara.

“Semangat cinta tanah air dan patriotisme harus tetap di dada seluruh prajurit TNI AU. Dengan semangat cinta tanah air dan patriotisme yang terus membara, kita akan dapat memberikan pengabdian dan karya terbaik bagi bangsa dan negara,” pesannya.

Dalam kegiatan sambung rasa tersebut, Hadi juga mengatakan bahwa tidak ada perbedaan dengan tanggung jawab sebagai Menteri ATR/Kepala BPN yang saat ini diembannya.

“Tidak ada perbedaan yang dirasakan, hanya beda sektor saja, tapi tujuan utama dan kontribusi kita sama, yaitu untuk melayani masyarakat dimana pun kita bertugas,” ujar Hadi Tjahjanto.

Ia juga mengingatkan pentingnya semangat inovasi dan kreativitas yang tidak boleh lekang.

“Semangat inovasi dan kreativitas justru harus tetap kita miliki karena tantangan dan ancaman yang kita hadapi di masa mendatang semakin kompleks. Tantangan dan ancaman itu menuntut adaptasi yang hanya dapat dilakukan dengan inovasi dan kreativitas tinggi,” tambahnya.

Turut mendampingi Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) Kementerian ATR/BPN, Nanny Hadi Tjahjanto, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementrrian ATR/BPN.

A. Chandra S.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Nasional

Inilah Alasan Jokowi Pilih Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto Jadi Menteri

Published

on

Photo Credit: Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakin masyarakat Indonesia akan menjadi konsumen yang loyal terhadap produk-produk buatan dalam negeri. FILE/BPMI/Lukas

Telegraf – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Zulkifli menggantikan pendahulunya Muhammad Lutfi sedangkan Hadi menggantikan Sofyan Djalil, Rabu (15/06/2022).

Jokowi mengungkapkan penunjukan kedua menteri tersebut didasari sejumlah aspek, di antaranya rekam jejak, pengalaman, hingga manajerial skill untuk dapat melihat dan menyelesaikan persoalan secara detail.

“Sekarang memang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detail dikerjakan. Saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record, rekam jejak yang panjang, saya kira akan sangat bagus untuk menteri perdagangan,” katanya mengungkapkan alasannya menunjuk Zulkifli Hasan jadi Mendag.

Jokowi pun menekankan salah satu tantangan yang krusial di bidang perdagangan adalah pemenuhan kebutuhan pokok atau pangan bagi masyarakat. Dalam menyelesaikan tantangan tersebut dibutuhkan sosok yang memiliki pengalaman lapangan untuk melihat langsung dan menyelesaikan persoalan yang ada.

“Kalau urusan ekspor, saya kira juga menjadi urusan Menteri Perdagangan ya, tapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri harus bisa kita jaga,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait penunjukan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, Jokowi meyakini bahwa mantan Panglima TNI itu memiliki penguasaan terhadap teritori Indonesia. Selain itu, Jokowi menilai Hadi juga merupakan sosok yang mampu bekerja sangat detail di lapangan, yang dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan terkait agraria dan pertanahan.

“Urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan, harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan, yang kedua urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan, dan saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu,” pungkasnya.

 

A. Chandra S.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Nasional

Jokowi Resmi Lantik Dua Menteri Baru

Published

on

Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat usai melantik menteri dan wamen sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/06/2022).(Foto: Setkab/Rahmat)
Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat usai melantik menteri dan wamen sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/06/2022).(Foto: Setkab/Rahmat)

Telegraf – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik dua orang menteri dan tiga orang wakil menteri (wamen) yang akan membantunya dalam pemerintahannya bersama Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pada sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Pelantikan dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/06/2022).

Pelantikan para menteri negara sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti. Keppres tersebut ditetapkan oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2022.

Adapun dua menteri yang dilantik adalah Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) serta Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sementara, para wamen negara sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/M Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 yang juga ditetapkan oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2022.

Adapun tiga nama wamen yang dilantik yaitu Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR/Wakil Kepala BPN.

Usai pembacaan Keppres, Presiden Joko Widodo kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan para menteri dan wamen Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 tersebut.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Jokowi mendiktekan sumpah jabatan.

Turut hadir dalam pelantikan antara lain Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa.

 

A. Chandra S.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Lainnya Dari Telegraf

close