Connect with us

Nasional

Atasi Polemik UU MD3, Presiden Disarankan Keluarkan Perppu

Published

on



Jakarta – Pakar hukum tata negara dari Universitas Jember, Bayu Anggoro mengusulkan kepada Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap pasal-pasal yang ditolak publik dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) hasil revisi. Menurut Bayu, langkah ini merupakan langkah tepat dibandingkan Presiden Jokowi tidak menandatangani UU MD3 tersebut.

“Jika memang presiden berpihak kepada aspirasi publik, maka lebih baik segera menandatangani UU MD3 dan kemudian disusul membuat Perppu yang membatalkan pasal-pasal yang ditolak publik,” ujar Bayu di Jakarta, Kamis (22/02/2018). Menurutnya, jika Jokowi tidak menandatangani UU tersebut, tidak otomatis Presiden dianggap prorakyat. Presiden bisa saja dinilai tidak tertib ketatanegaraan.

“Presiden harus aspiratif terhadap kehendak publik yang keberatan terhadap beberapa pasal dalam UU MD3. Namun, hendaknya sikap aspiratif dan memperhatikan kehendak publik diwujudkan dengan tetap mengacu kepada konstitusi,” terangnya.

“Dampak lain jika presiden tidak menandatangani UU MD3 tersebut, maka akan menghambat publik untuk dapat menguji UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, yang dapat menjadi objek gugatan ke MK hanya UU yang telah diundangkan.” Tegasnya.

“Adapun mengenai apakah pengujian ini nantinya dikabulkan oleh MK bukan bergantung pada sikap Presiden yang tidak menandatangani, melainkan MK hanya menilai apakah pasal-pasal dalam UU MD3 yang kontroversial tersebut bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak,” katanya.

Selain itu, tambah Bayu, dengan tidak menandatangani UU MD3 yang disetujui dengan DPR akan mengesankan Presiden tidak mau ikut bertanggung jawab bersama DPR. Padahal, UU MD3 adalah produk bersama DPR dengan pemerintah. “Sikap cuci tangan Presiden akan berpengaruh kepada relasi Istana dan DPR dalam berbagai pembahasan RUU ke depn,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bayu berpandangan bahwa tidak tepat jika menafsirkan Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945 untuk memberikan pilihan bagi Presiden agar dapat menandatangani atau tidak menandatangani suatu RUU yang telah disetujui bersama dengan DPR. Menurut dia, seharusnya presiden mengacu kepada Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945 yang memberikan kewajiban kepada Presiden untuk mengesahkan RUU yang telah disetujui dan disahkan.

“Pasal 20 Ayat (5) muncul saat perubahan kedua UUD 1945 pada 2000. Tujuan pasal itu lebih pada menjamin kepastian suatu RUU yang telah dibahas dan disetujui bersama antara DPR dan Presiden, tetap dapat sah berlaku sebagai UU meskipun presiden tidak mengesahkannya. Jadi keberadaan Pasal 20 Ayat (5) sebenarnya lebih pada menjamin keberlakuan suatu RUU yang telah disetujui bersama dan bukan memberikan alternatif kepada Presiden untuk tidak mengesahkan RUU yang sebenarnya telah disetujuinya,” jelasnya.

Senada dengan itu, mantan Ketua MK Mahfud MD juga mengusulkan agar Presiden Jokowi segera menandatangani UU MD3 dan setelahnya langsung mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU MD3 tersebut. Isi Perppunya, kata dia, adalah mencabut revisi UU MD3 yang telah disahkan tersebut.

Menurut Mahfud, langkah tersebut merupakan langkah yang tepat dan konstitusional. “Dulu, pada waktu Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) menandatangani undang-undang tentang pemilihan kepala daerah pada hari ini. Kemudian, besok paginya, dikeluarkan Perppu dan dicabut (UU yang sudah ditandatangani). Ini solusi yang cepat dan tidak melanggar undang-undang,” tuturnya.

Presiden Jokowi, menurut Mahfud memang harus segera menandatangani UU MD3 agar masyarakat yang tidak setuju dengan UU ini juga bisa melakukan uji materi ke MK. Pasalnya, UU yang diuji di MK adalah UU yang sudah diformalisasikan dengan penandatanganan dari presiden dan telah diberi nomor. “Meskipun harus diakui bahwa uji materi di MK membutuhkan waktu lama, karena untuk memutuskan harus meminta pendapat para ahli dan melalui perdebatan panjang,” katanya. (Red)


Photo Credit : Presiden Jokowi disarankan untuk terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap pasal-pasal yang ditolak publik dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) hasil revisi. Johan Tallo

Bagikan Artikel
Advertisement
Click to comment

Nasional

Relawan Jawa Tengah Bahas Jalan Menuju Kesejahteraan Bangsa

Published

on

Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi. TWITTER@ganjarpranowo
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. FILE/Ist. Photo

Telegraf – Unsur relawan dari berbagai latar belakang di Provinsi Jawa Tengah akan berkumpul sehari, pada Rabu 10 Agustus 2022 besok, untuk membicarakan arah pembangunan bangsa. Perhelatan sehari itu bakal berlangsung di Wisma Perdamaian, Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang dengan tajuk “Agenda 45: .Jalan Kesejahteraan Indonesia.”

Dalam pertemuan itu para peserta akan membahas 5 pilar yakni kebudayaan, enerji, pangan, tata kelola pemerintahan dan politik global. Kehadiran mereka menunjukkan partisipasi public yang demokratis dalam menentukan jalan menuju Indonesia emas 2045 mendatang.

“Ini adalah pertemuan untuk menindaklanjuti FGD (Focus Group Discussion) 11 Juli lalu di Jakarta, yang telah menghasilkan rumusan awal,” kata Plt. Ketua Seknas Jokowi Jawa Tengah, Ripana Puntarasa, Selasa (09/08/2022).

Selanjutnya rumusan itu diperdalam lagi lewat FGD di tingkat provinsi untuk mendapat masukan lebih jauh dari para wakil masyarakat di seluruh Indonesia.

“Sebagai organisasi relawan, Seknas Jokowi menginisiasi dan bekerjasama dengan berbagai unsur kerelawanan dan organisasi masyarakat sipil, akademisi, praktisi, professional untuk berembug,” imbuhnya.

Hasil pertemuan oleh para wakil warga Jawa Tengah itu akan diserahkan ke Dewan Pengurus Pusat Seknas Jokowi. Sebuah tim akan bekerja untuk merangkum semua masukan dari seluruh Indonesia. Hasilnya akan dibawa dalam sebuah uji publik sebelum terformulasi dalam sebuah rumusan akhir yang diharapkan akan diujudkan oleh pemerintahan baru hasil Pemilu 2025 mendatang.

Penyerahan rumusan inisiatif RPJP 2025-2045 kepada Presiden Jokowi itu rencanakan akan dilakukan dalam sebuah pertemuan besar di Jombang, Jawa Timur, bulan September 2022 mendatang. Agenda 45 diharapkan akan menjadi inisiatif penuntun menuju Indonesia Sejahtera sesuai tujuan Kemerdekaan 1945.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Nasional

Seknas Jokowi Jatim Gelar FGD Agenda 45

Published

on

Photo Credit: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengimbau Gubernur di seluruh Indonesia untuk tidak lagi menerbitkan izin pertambangan mineral dan batu bara (minerba) baru. Hal ini terkait dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) pada tanggal 10 Juni 2020 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 173C UU No.3. / 2020 (UU Pertambangan Indonesia baru). REUTERS
Photo Credit: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengimbau Gubernur di seluruh Indonesia untuk tidak lagi menerbitkan izin pertambangan mineral dan batu bara (minerba) baru. Hal ini terkait dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) pada tanggal 10 Juni 2020 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 173C UU No.3. / 2020 (UU Pertambangan Indonesia baru). REUTERS

Telegraf – Hari ini, Sabtu (06/08/2022) Seknas Jokowi Provinsi Jawa Timur gelar Focus Group Discussion (FGD) di  kampus Universitas PGRI Argopuro Jember.

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses penyusunan rumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045 inisiatif masyarakat.

Hajatan bertajuk “Agenda 45 Jalan Kesejahteraan Indonesia” ini akan dilaksanakan di 12 Provinsi di Indonesia yang merepresentasikan kawasan Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur.

Sebanyak 5 topik pilar menjadi bahan pembahasan yakni Kedaulatan Pangan, Kebudayaan, Energi, Geopolitik Global, dan Tata Kelola Pemerintahan.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Seknas Jokowi Sapto Raharjanto menerangkan bahwa selama ini penyusunan RPJP selalu diinisiasi oleh pemerintah dan DPR. Seknas Jokowi sebagai organisasi masyarakat sipil, berinisitiasif memberi masukan bagi RPJP 2025-2045, sebagai ikhtiar mengakomodasi aspirasi rakyat.

Terlebih ruang bagi kontribusi warga, dijamin oleh konstitusi dan sesuai pula dengan prinsip demokrasi.

“RPJP 2025-2045 ini sendiri bermakna strategis, mengingat akan menjadi panduan pembangunan menuju tahun emas RI 2045. Kita berharap rakyat Indonesia akan semakin sejahtera, sesuai cita-cita para pendiri bangsa. Itu sebabnya tema besar FGD kali ini adalah ‘Agenda 45: Jalan Kesejahteraan Indonesia’,” ungkap Sapto Raharjanto.

Menurut Sapto FGD ini akan berkelanjutan di beberapa kota seperti Jember, Surabaya dan Malang. Para peserta berasal dari jajaran birokrasi, akademisi, tokoh-tokoh dan para penggerak masyarakat sipil.

Hasil FGD tingkat provinsi akan dirangkum oleh tim perumus Dewan Pemimpin Nasional Seknas Jokowi. Rumusan tersebut nantinya akan diumumkan ke publik dan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dalam sebuah acara rapat Akbar Seknas Jokowi yang direncanakan akan berlangsung di Jombang Jawa Timur, bulan September yang akan datang.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Nasional

Hadi Tjahjanto: Berikan Kontribusi Terbaik Untuk Layani Masyarakat

Published

on

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto. Ist. Photo

Telegraf – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi D.I. Yogyakarta pada Kamis (28/07/2022).

Mengawali agenda, Menteri ATR/Kepala BPN menghadiri malam sambung rasa memperingati Hari Bakti ke-75 TNI AU yang dilaksanakan di Museum Pusat Dirgantara Mandala TNI AU, D.I. Yogyakarta.

Dalam acara ini Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa Hari Bakti TNI AU mencerminkan dua hal, yaitu semangat cinta tanah air serta jiwa patriotisme yang pantang menyerah dan rela berkorban, dan juga semangat inovasi dan kreativitas prajurit-prajurit TNI AU.

“Semangat-semangat itulah yang saya pikir sangat relevan, tidak hanya di masa perjuangan 75 tahun yang lalu, tetapi juga di masa kini, maupun di masa-masa mendatang. Oleh kita dan generasi-generasi penerus nantinya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut ia juga berpesan semangat cinta tanah air dan patriotisme harus terus membara.

“Semangat cinta tanah air dan patriotisme harus tetap di dada seluruh prajurit TNI AU. Dengan semangat cinta tanah air dan patriotisme yang terus membara, kita akan dapat memberikan pengabdian dan karya terbaik bagi bangsa dan negara,” pesannya.

Dalam kegiatan sambung rasa tersebut, Hadi juga mengatakan bahwa tidak ada perbedaan dengan tanggung jawab sebagai Menteri ATR/Kepala BPN yang saat ini diembannya.

“Tidak ada perbedaan yang dirasakan, hanya beda sektor saja, tapi tujuan utama dan kontribusi kita sama, yaitu untuk melayani masyarakat dimana pun kita bertugas,” ujar Hadi Tjahjanto.

Ia juga mengingatkan pentingnya semangat inovasi dan kreativitas yang tidak boleh lekang.

“Semangat inovasi dan kreativitas justru harus tetap kita miliki karena tantangan dan ancaman yang kita hadapi di masa mendatang semakin kompleks. Tantangan dan ancaman itu menuntut adaptasi yang hanya dapat dilakukan dengan inovasi dan kreativitas tinggi,” tambahnya.

Turut mendampingi Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) Kementerian ATR/BPN, Nanny Hadi Tjahjanto, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementrrian ATR/BPN.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Nasional

Inilah Alasan Jokowi Pilih Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto Jadi Menteri

Published

on

Photo Credit: Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakin masyarakat Indonesia akan menjadi konsumen yang loyal terhadap produk-produk buatan dalam negeri. FILE/BPMI/Lukas

Telegraf – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Zulkifli menggantikan pendahulunya Muhammad Lutfi sedangkan Hadi menggantikan Sofyan Djalil, Rabu (15/06/2022).

Jokowi mengungkapkan penunjukan kedua menteri tersebut didasari sejumlah aspek, di antaranya rekam jejak, pengalaman, hingga manajerial skill untuk dapat melihat dan menyelesaikan persoalan secara detail.

“Sekarang memang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detail dikerjakan. Saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record, rekam jejak yang panjang, saya kira akan sangat bagus untuk menteri perdagangan,” katanya mengungkapkan alasannya menunjuk Zulkifli Hasan jadi Mendag.

Jokowi pun menekankan salah satu tantangan yang krusial di bidang perdagangan adalah pemenuhan kebutuhan pokok atau pangan bagi masyarakat. Dalam menyelesaikan tantangan tersebut dibutuhkan sosok yang memiliki pengalaman lapangan untuk melihat langsung dan menyelesaikan persoalan yang ada.

“Kalau urusan ekspor, saya kira juga menjadi urusan Menteri Perdagangan ya, tapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri harus bisa kita jaga,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait penunjukan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, Jokowi meyakini bahwa mantan Panglima TNI itu memiliki penguasaan terhadap teritori Indonesia. Selain itu, Jokowi menilai Hadi juga merupakan sosok yang mampu bekerja sangat detail di lapangan, yang dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan terkait agraria dan pertanahan.

“Urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan, harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan, yang kedua urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan, dan saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu,” pungkasnya.

 

Bagikan Artikel
Continue Reading

Nasional

Jokowi Resmi Lantik Dua Menteri Baru

Published

on

Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat usai melantik menteri dan wamen sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/06/2022).(Foto: Setkab/Rahmat)
Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat usai melantik menteri dan wamen sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/06/2022).(Foto: Setkab/Rahmat)

Telegraf – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik dua orang menteri dan tiga orang wakil menteri (wamen) yang akan membantunya dalam pemerintahannya bersama Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pada sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Pelantikan dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/06/2022).

Pelantikan para menteri negara sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti. Keppres tersebut ditetapkan oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2022.

Adapun dua menteri yang dilantik adalah Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) serta Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sementara, para wamen negara sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/M Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 yang juga ditetapkan oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2022.

Adapun tiga nama wamen yang dilantik yaitu Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR/Wakil Kepala BPN.

Usai pembacaan Keppres, Presiden Joko Widodo kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan para menteri dan wamen Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 tersebut.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Jokowi mendiktekan sumpah jabatan.

Turut hadir dalam pelantikan antara lain Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa.

 

Bagikan Artikel
Continue Reading

Lainnya Dari Telegraf

close