Naiknya Cukai Rokok Berpotensi Turunnya Produksi Hingga 15 Persen

"Selama ini, pemerintah menaikkan cukai rata-ratanya sekitar 10%, kecuali tahun 2020. Dengan adanya keputusan pemerintah yang menaikkan rata-rata cukai 23% dan HJE 35% yang sangat eksesif, tentu akan menyebabkan dampak negatif untuk industri. Saat ini, kondisi usaha IHT masih mengalami tren negatif (turun 1%-3% dalam tiga tahun terakhir, data AC Nielsen, produksi semester I tahun 2019 turun 8,6% yoy) Dengan naiknya cukai 23% dan HJE 35% diperkirakan akan terjadi penurunan volume produksi sebesar 15% di tahun 2020"

Naiknya Cukai Rokok Berpotensi Turunnya Produksi Hingga 15 Persen

Telegraf, Jakarta – Keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai rokok yang mencapai 23 persen dan harga jual eceran (HJE) sebesar 35 persen menuai kontradiksi dari berbagai kalangan, baik dari petani, Industri dan konsumen rokok.

Kenaikan tersebut akan berpotensi menurunnya produksi rokok hingga mencapai 15 persen di tahun 2020, sementara penyerapan tembakau dan cengkeh akan menurun sebesar 30 persen dan pabrik rokok kecil menengah sebanyak 400 an pabrik terancam tutup. Hal tersebut diungkapkan oleh Willem Petrus Riwu, Sekjen Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok, (GAPPRI) dalam diskusi media dengan tema “Masa depan induatri hasil tembakau (IHT) Pasca Kanaikan Cukai di Jakarta.

“Selama ini, pemerintah menaikkan cukai rata-ratanya sekitar 10%, kecuali tahun 2020. Dengan adanya keputusan pemerintah yang menaikkan rata-rata cukai 23% dan HJE 35% yang sangat eksesif, tentu akan menyebabkan dampak negatif untuk industri. Saat ini, kondisi usaha IHT masih mengalami tren negatif (turun 1%-3% dalam tiga tahun terakhir, data AC Nielsen,
produksi semester I tahun 2019 turun 8,6% yoy) Dengan naiknya cukai 23% dan HJE 35% diperkirakan akan terjadi penurunan volume produksi sebesar 15% di tahun 2020,” ungkap Willem.

Willem menjelaskan IHT merupakan industri yang strategis, yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan Negara sebesar 10% dari APBN atau sebesar Rp.200 Triliun (cukai, Pajak Rokok daerah, dan PPN). IHT juga menyerap 7,1 juta jiwa yang meliputi petani, buruh, pedagang eceran, dan industri yang terkait.

DPP PKB Dita Indah Sari meyampaikan kepada pemerintah mengurangi besaran cukai rokok agar beban petani tembakau tidak berat dan bisa tetap hidup. IHT, dalam kalkulasi Dita, menyerap lebih dari 150.000 buruh dan 60.000 karyawan. Di luar jumlah tadi, saat ini ada sekitar 2,3 petani tembakau dan 1,6 juta petani cengkeh yang menggantungkan hidupnya dari industri rokok.

Baca Juga  Wakaf Saham Syariah Melenggang Ke Bursa Melalui SOTS

“Banyaknya perantara istilah kata maklar yang masih banyak yang mengakibatkan harga yang di terima petani kecil, sementara masuk perusahan akan berbeda, kenapa tidak diberikan harga eceran beli terendah, sehingga para petani tidak harus tawar menawar,” ungkap Dita Senin (23/9).

Selain hal tersebut Dita juga mengusulkan bahwa adanya saksi pidana kepada orang tua atau orang dewasa di sekitar anak anak yang merokok. “Tapi kalau mengatasi jumlah perokok dengan menaikan cukai itu solusi yang salah, klo tujuannya itu yah lakukan kamanye, jangan cara membunuh induatrinya,” kata Dita.

Hal serupa juga dikatakan oleh Ekonom Enny Sri Hartati Ada 4 urgensi kebijakan terhadap cukai yang terdapat di UU no 39 tahun 2007 antara lain konsumsinya yang harus di kendalikan peredarannya harus diawasi pemakaiannya yang dapat menimbulkan esternalitas negatif pada aspek kesehatan dan pemakaiannya perlu pembebanan terhadap negara dalam bentuk cukai. “Rokok memang harus dikendalikan, namun kenaikan cukai harus penuh perhitungan,”  tutur Enny.

Lanjut Enny apabila kenaikan cukai terlalu berlebihan, justru akan semakin sulit untuk mengendalikan karena banyak yang lari ke rokok ilegal.

Enn menambahkan peran pemerintah seharusnya sebagai pengarah, yang mengarahkan industri untuk bergerak tanpa adanya paksaan. (Red)


Credit photo : Willem Petrus Riwu – Sekjen GAPPRI, Enny Sri Hartati -Peneliti dan Ekonom Dita Sari – Ketua DPP PKB Bidang Ketenagakerjaan dan Migran, Moh. Sobari – Budayawan dan Evert Haryanto Hilman, Direktur LPSDM YMIK (ka-ki) /TELEGRAF


Bagikan Artikel



Komentar Anda