Moeldoko: Pilihan Saya Adalah Hak Politik

"Saya rela mempertaruhkan leher saya untuk terus menegakkan Pancasila dan berkibarnya Merah Putih. Tetapi, jika ada yang berusaha merusak ke-Indonesiaan kita, saya akan berdiri memimpin untuk meruntuhkannya,"

Moeldoko: Pilihan Saya Adalah Hak Politik

Telegraf – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang kembali mengeluarkan pernyataannya. Kali ini Moeldoko menegaskan, bahwa dirinya tak pernah mengemis untuk mendapatkan pangkat dan jabatan.

“Saya tidak pernah mengemis untuk mendapat pangkat dan jabatan. Apalagi, menggadaikan yang selama ini saya perjuangkan, saya konsisten,” katanya dalam video pernyataan di akun Instagram pribadinya, @dr_moeldoko, Selasa (30/03/2021).

Dalam videonya itu, Moeldoko meyakini jika prajurit TNI tidak akan mudah diprovokasi, karena selama memimpin ia selalu menanamkan kebajikan. Juga kesejahteraan, profesionalisme, dan tidak pernah membuat prajurit merintih.

“Pilihan saya ini adalah hak politik saya sebagai seorang sipil. Ketika saya bertugas di militer, tugas saya mengawal stabilitas dan juga demokrasi,” tegasnya.

Ia pun bercerita saat ketika masih bertugas sebagai panglima TNI, ia menyebut tugas besarnya adalah menjaga stabilitas dan mengawal jalannya demokrasi.

“TNI bermain di ruang sempit, tetapi dengan seni kepemimpinan yang dihadapi. Saat ini, saya sebagai sipil, saya tetap konsisten dengan tugas tersebut. Yaitu tugas menjaga demokrasi yang telah melekat di hati saya,” terangnya.

Lalu Moeldoko juga menyinggung orang-orang yang berpolitik dengan cara-cara mencari perhatian dan membonceng kanan-kiri. Juga mengorbankan jiwa nasionalisme dan Pancasila.

“Saya rela mempertaruhkan leher saya untuk terus menegakkan Pancasila dan berkibarnya Merah Putih. Tetapi, jika ada yang berusaha merusak ke-Indonesiaan kita, saya akan berdiri memimpin untuk meruntuhkannya,” ungkapnya.


Photo Credit: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai keputusan pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan tak perlu sampai melakukan referendum. TELEGRAF/Koes W. Widjojo

 

A. Chandra S.

close