MK: Hak Angket Tidak Berlaku Pada KPK

MK: Hak Angket Tidak Berlaku Pada KPK

"Karena KPK merupakan lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif, maka KPK dapat menjadi obyek penggunaan hak angket DPR sebagai wakil rakyat yang melaksanaan fungsi pengawasan. Namun, bukan dalam konteks kewenangan yudisial KPK,"

MK: Hak Angket Tidak Berlaku Pada KPK


Telegraf, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan soal kewenangan yudisial Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa menjadi objek hak angket DPR. Kewenangan tersebut mencakup tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Hal ini disampaikan oleh juru bicara MK Fajar Laksono saat menjelaskan putusan MK terkait hak angket DPR tehadap KPK. Dia menilai ada pemahaman yang keliru terkait putusan MK itu. Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menguji Pasal 79 ayat (3) UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) khususnya frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” dibacakan oleh MK pada 8 Februari 2018.

“Penggunaan hak angket DPR tidak dapat diterapkan dalam hal KPK menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sebab independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,” ujar Fajar Laksono saat konferensi pers di gedung MK, Jakarta, Kamis (15/02/2018).

Dalam putusan itu, kata Fajar, MK menempatkan KPK ke dalam lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif. Pasalnya, tugas KPK dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan korupsi, sejatinya sama dengan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan.

“Karena KPK merupakan lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif, maka KPK dapat menjadi obyek penggunaan hak angket DPR sebagai wakil rakyat yang melaksanaan fungsi pengawasan. Namun, bukan dalam konteks kewenangan yudisial KPK,” jelasnya.

Menurut Fajar, putusan ini sebenarnya pada satu sisi menegaskan hak angket sebagai hak konstitusional DPR untuk melakukan fungsi pengawasan, khususnya pemberantasan korupsi, yang juga menjadi kewenangan KPK.

“Meski menjadi objek hak angket DPR, tetapi hak angket dibatasi bukan pada tugas dan kewenangan yudisial KPK, yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tidak termaktub sedikit pun dalam pendapat MK yang kemudian mengesankan bahwa putusan ini merupakan bentuk atau upaya pelemahan KPK,” ungkap dia.

Fajar mengatakan, dalam pendapat MK justru ditegaskan berkali-kali mengenai KPK sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen. Walaupun tidak boleh dimaknai tidak tercakup dalam pengawasan, dalam hal ini DPR sebagai wakil rakyat.

“Putusan ini sesungguhnya menegaskan penataan hubungan kelembagaan antara DPR dengan KPK yang dilandasi prinsip konstitusi dan sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar paradigma checks and balances berdasarkan UUD 1945,” tegasnya. (Red)


Photo Credit : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa menjadi objek hak angket DPR. Getty Images/Bay Ismoyo

KBI Telegraf

close