Militer China Sita Drone Bawah Laut AS Yang Beroperasi di Kawasan Sengketa LCS

Militer China Sita Drone Bawah Laut AS Yang Beroperasi di Kawasan Sengketa LCS

"Drone itu berada di bawah kedaulatan AS. Kami menyerukan China untuk segera mengembalikannya dan mematuhi semua kewajiban China di bawah hukum internasional,"

Militer China Sita Drone Bawah Laut AS Yang Beroperasi di Kawasan Sengketa LCS


Telegraf, Pentagon – Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyebutkan China telah secara ilegal menyita drone bawah laut AS di wilayah sengketa Laut China Selatan, perairan yang dianggap Washington sebagai perairan internasional.

Juru bicara Pentagon Kapten Jeff Davis mengatakan, perangkat bawah laut tak berawak itu disita sekitar 90 kilometer barat laut dari Subic Bay di Filipina pada Kamis (15/12). Insiden tersebut terjadi saat sejumlah kru sipil USNS Bowditch mengambil perangkat ‘glider angkatan laut’ yang rutin dipasang guna mengumpulkan informasi kadar garam dan suhu air di wilayah itu.

Sebuah kapal selam penyelamat China, Dalang-III, tiba-tiba berhenti sekitar 500 meter di bawah kapal Bowditch dan menyita salah satu drone AS tersebut. Sementara drone satunya berhasil diangkut kru USNS ke atas kapal mereka.

Meski personel USNS telah memperingatkan kapal selam China untuk mengembalikan drone milik AS itu melalui sambungan radio, namun tak ada respons yang datang dari kapal selam tersebut.

“Satu-satunya yang mereka katakan saat telah berlayar menjauh adalah ‘kita akan kembali melakukan operasi normal,'” ungkap David seperti dikutip AFP, Jumat (16/12).

Menanggapi insiden ini, Washington mengeluarkan permintaan resmi melalui jalur diplomatik guna meminta kembali perangkat angkatan laut AS yang bernilai sekitar US$150 ribu atau Rp2 miliar.

“Drone itu memiliki tanda jelas yang menunjukan bahwa benda itu milik kami (AS). Kami ingin drone itu kembali dan kejadian ini tidak terulang lagi,” kata Davis.

“Drone itu berada di bawah kedaulatan AS. Kami menyerukan China untuk segera mengembalikannya dan mematuhi semua kewajiban China di bawah hukum internasional,” ucap juru bicara Pentagon lain, Peter Cook.

Insiden ini terjadi di tengah tingginya tensi hubungan Washington dan Beijing menyusul sejumlah sikap dan pernyataan Presiden AS terpilih Donald Trump yang menimbulkan protes dari China, khsusunya mengenai isu Taiwan.

Pernyataan Trump beberapa waktu lalu dianggap mendiskreditkan prinsip Satu China, yang selama ini digaungkan Beijing sebagai upaya mempertahankan Taiwan yang berupaya memerdekakan diri dari China.

“Penyitaan ini sangat mungkin dilakukan China guna menunjukan negara itu tidak akan menganggap remeh setiap pernyataan Trump (yang menyinggung kedaulatan China),” kata Harry Kazianis, Direktur Studi Pertahanan di Pusat Konservatif Kepentingan Nasional.

“Beijing menunjukan bahwa negaranya memiliki kapabilitas untuk menentukan cara mereka merespons sesuatu yang menyinggung mereka,” tutur Kazianis menambahkan.

Baru-baru ini, China semakin memperjelas klaim teritorinya di wilayah LCS. Beijing disebut telah memasang sistem persenjataan seperti peralatan anti serangan udara dan anti rudal di tujuh pulau buatan yang dibuat negara itu di perairan LCS.

Selama ini, China memiliki sengketa wilayah di LCS dengan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Meskipun AS tidak memiliki klaim wilayah di perairan itu, Washington berulang kali menekankan “kebebasan bernavigasi” di perairan internasional itu dengan melayarkan sejumlah kapalnya di perairan itu, yang memicu amarah Beijing. (Red)

Photo credit : Reuters/Peter D. Blair


KBI Telegraf

close