Mien Usihen : Undang Undang Cipta Kerja Akan Membawa Kesejahteraan

"Banyaknya Undang-Undang di Indonesia berpotensi terjadinya disharmoni perundang-undangan. Maka itu hadirnya Cipta Kerja dimaksudkan mengatasi persoalan ini"

Mien Usihen : Undang Undang Cipta Kerja Akan Membawa Kesejahteraan

Telegraf – Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, pro dan kontra terkait pengesahan RUU ini masih terus tumbuh. Beragam penolakan, mulai dari media sosial hingga unjuk rasa di sebagian wilayah dilakukan. Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial Mien Usihen mengungkapkan padahal Undang-Undang (UU) Cipta Kerja mengharmonisasikan seluruh produk perundang-undangan dari berbagai instansi pemerintah. Imbasnya, ketika perundang-undangan ini diimplementasikan akan berpotensi membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data, jumlah regulasi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah mencapai total 245.883 buah. Dengan rincian produk hukum tingkat pemerintah instansi pusat mencapai 57.528 aturan dan produk hukum tingkat daerah mencapai 188.355 aturan. Bengkaknya jumlah aturan tersebut sangat berpotensi terjadi tumpang tindih kebijakan.

“Banyaknya Undang-Undang di Indonesia berpotensi terjadinya disharmoni perundang-undangan. Maka itu hadirnya Cipta Kerja dimaksudkan mengatasi persoalan ini,” ungkap Mien diskusi media Forum Merdeka Barat 9 bertajuk “Reformasi dan transformasi Ekonomi” Rabu lalu.

Ia mengungkapkan dengan adanya Omnibus Law Cipta Kerja, maka membuat regulasi menjadi lebih harmonis. Aturan ini akan memangkas aturan yang saling tumpang tindih atau berlawanan. Hasilnya, kebijakan strategis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dapat dioptimalkan.

Tanpa adanya UU Cipta Kerja, kata Mien, maka proses pemangkasan aturan yang tumpang tindih akan memakan waktu yang sangat lama dan biaya yang sangat besar. Contohnya, ketika pemerintah mengajukan revisi terhadap perundang-undangan, maka akan memakan waktu yang relatif lebih di lembaga legislatif. Di sana memerlukan kajian yang mendalam dalam memangkas satu UU.

Ia menilai Langkah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam menerbitkan UU Cipta Kerja dianggap banyak kalangan tepat. Karena, pemangkasan yang dilakukan secara cepat ini akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia ke depannya.

“Sudah tepat apa yang dilakukan Presiden untuk melakukan penataan regulasi dengan Omnibus Law,” katanya.

Mien menutup urgenitas pelaksanaan perundang-undangan ini saat ini sangat diperlukan sehingga, berbagai permasalahan yang disebabkan dari tumpang tindihnya peraturan dapat segera diselesaikan dan saat ini, merupakan waktu yang tepat dalam mengimplementasikan. (AK)


Photo Credit : Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial Mien Usihen/ Doc/Kemenkumham


 

Atti K.