Menyelesaikan Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan BIG Percepat Wujudkan KSP

"Upaya perwujudan peta dengan satu referensi dan satu standar sebagai acuan bersama dalam penyusunan berbagai kebijakan terkait perencanaan dan pemanfaatan ruang sehingga tidak terjadi satu kementrian memberikan perijinan dasarnya peta juga tapi referensinya beda beda sehingga resiko tumpang tindihnya menjadi lebih besar"

Menyelesaikan Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan BIG Percepat Wujudkan KSP

Telegraf, Jakarta – Wujudkan Peraturan Presiden NO 9 tahun 2016, tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, melalui Rapat Koordinasi (rakor) aksi penyelengara Informasi Geospasial (IG) dibuka oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.

Menyelesaikan permasalahan tumpang tindih perencanaan ruang serta satu referensi dan juga satu setandar bersama sesuai kebutuhan seperti pemukiman, hak guna usaha, infrastruktur, jaringan listrik sehingga perencanaan analisis ekonomi semakin tajam, dan juga infrastruktur.

Hal itu diugkapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam pidatonya di Jakarta, Rabu (3/21/2018).

“Upaya perwujudan peta dengan satu referensi dan satu standar sebagai acuan bersama dalam penyusunan berbagai kebijakan terkait perencanaan dan pemanfaatan ruang sehingga tidak terjadi satu kementrian memberikan perijinan dasarnya peta juga tapi referensinya beda beda sehingga resiko tumpang tindihnya menjadi lebih besar,” tuturnya.

Lebih lanjut Darmin menjelaskan Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui kebijakan satu peta mengintegrasikan semua dalam hal ini untuk kementrian dan lembaga saat ini memiliki peta masing masing, dengan mengintegrasikan di harapkan mempunyai satu peta dasar secara Nasional yang nanti semua Kementrian, Lembaga dan pengunaannya mengunakan peta itu dan yang buat tematik.

Bukan itu saja melainkan pemerintah sedang membuat aturan siapa siapa saja yang boleh melihat Informasi Geospasial Tematik (IGT), dengan contoh Presiden berhak melihat semua IGT tersebut sementara kementrian tidak.

Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin juga menjelaskan untuk mengelola negara sebesar Indonesia maka IG hukumnya wajib untuk dimanfaatkan dalam perencanaan pengawasan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Kendala tetunya masih ada tetapi dengan tekad IG bisa di laksanakan semaksimal mungkin.

Hasanudin menerangkan bahwa saat ini BIG sedang membuat Inageoportal yang menghubungkan dengan 57 kementrian lembaga 34 provinsi 514 kabupaten kota 34 Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spesial (PPIDS) diperguruan tinggi negeri. Tidak ada artinya kita memproduksi banyak peta banyak informasi IG tapi tidak bias dimanfaatkan oleh stakholder bangsa dan negara ini,”  kata Hasanuddin.

“Jadi sinkronisasi akan terus dilaksanakan setiap tema IGT walaupun memiliki banyak unit produksi banyak yang dikeluarkan melalui satu pintu yaitu walidata IGT yg di sepakati,” ungkapnya. (Red)


Credit Photo: Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, didampingi Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin, saat memberi keterangan kepada awak media/telegraf.co.id/Atti Kurnia


Share