Menkeu Targetkan Defisit Anggaran Lebih Rendah

"Negara akan tetap fokus kepada berbagai bidang sumber daya manusia, infrastruktur, belanja sosial dan untuk kelompok masyarakat miskin. Kita berharap Belanja Negara makin bisa dirasakan oleh masyarakat,"

Menkeu Targetkan Defisit Anggaran Lebih Rendah


Telegraf, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah mentargetkan defisit APBN 2019 ditarget lebih rendah dari outlook 2018.

“Defisit APBN 2019 tetap bersifat ekspansif dan ditetapkan sebesar Rp296 triliun atau 1,84 persen terhadap PDB. Defisit ini lebih rendah dari outlook 2018 sebesar 2,12 persen terhadap PDB atau sebesar Rp314,2 triliun. Rasio defisit APBN dan defisit keseimbangan primer ini yang terendah sejak tahun 2013,” jelas Sri Mulyani dalam siaran persnya mengenai pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2019 menjadi Undang-Undang di Auditorium Utama Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diterima oleh redaksi Rabu, (07/11/18).

Untuk menutup defisit APBN 2019, pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp296 triliun atau turun 5,8 persen dari outlook APBN tahun 2018. Pembiayaan anggaran berasal dari pernbiayaan utang baik berupa Surat Berharga Negara (SBN) Konvensional dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Pembiayaan utang tersebut tumbuh negatif sebesar minus 7,3 persen dari outlook APBN tahun 2018. Pembiayaan utang tahun 2019 menurun dari tahun-tahun sebelumnya dan bahkan menjadi yang terendah dari 5 (lima) tahun terakhir.

Belanja Pusat Meningkat

Dalam kesempatan yang sama Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa Belanja Pusat meningkat karena juga mencakup antisipasi dana kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam.

“Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2019 sebesar Rp1.63453 triliun (meningkat Rp27,0 triliun dari usulan RAPBN 2019). Jumlah tersebut terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp855,4 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp778,9 triliun. Selain itu, untuk mengantisipasi kebutuhan dana bagi kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam akan dibentuk pooling fund bencana yang bersumber dari APBN,” jelasnya.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp826,8 triliun atau meningkat Rp63,2 triliun dari outlook APBN 2018. Pengalokasian TKDD tersebut diharmonisasikan dengan kebijakan belanja K/L, dan diarahkan untuk dikelola berdasarkan prinsip value for money untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Baca Juga :   Kuartal II 2021 BTN Bukukan Laba Sebesar Rp920 miliar

“Negara akan tetap fokus kepada berbagai bidang sumber daya manusia, infrastruktur, belanja sosial dan untuk kelompok masyarakat miskin. Kita berharap Belanja Negara makin bisa dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Sri Mulyani. (Red)


Photo Credit : Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8). Rapat tersebut membahas tentang penerbitan saham terbatas atau “rights issue” empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk serta membahas rencana pembentukan “holding” BUMN. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

 

KBI Telegraf

close