Menkeu Bantah Sebut Nama 8 Orang Terkaya Yang Tak Punya NPWP

"Pernyataan yang menyebutkan delapan orang terkaya Indonesia tidak memiliki NPWP disampaikan Menteri Keuangan dalam pertemuan bersama 270 Wajib Pajak prominen, yaitu yang tergolong Wajib Pajak besar berdasarkan daftar orang terkaya versi majalah Forbes dan Globe Asia tahun 2015. "

Menkeu Bantah Sebut Nama 8 Orang Terkaya Yang Tak Punya NPWP


Telegraf, Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, membantah telah menyebutkan sejumlah nama-nama dari delapan orang terkaya di Indonesia tidak memiliki bukti sebagai warga negara yang patuh terhadap pemenuhan kewajiban pajaknya alias ber-NPWP (nomor pokok wajib pajak).

Subdit Humas Perpajakan Direktorat P2Humas, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (13/12), menyatakan klarifikasinya terkait pemberitaan pernyataan Menteri Keuangan bahwa terdapat 8 orang terkaya Indonesia tidak memiliki NPWP dengan menyebutkan nama-nama wajib pajak tersebut.

“Pernyataan yang menyebutkan delapan orang terkaya Indonesia tidak memiliki NPWP disampaikan Menteri Keuangan dalam pertemuan bersama 270 Wajib Pajak prominen, yaitu yang tergolong Wajib Pajak besar berdasarkan daftar orang terkaya versi majalah Forbes dan Globe Asia tahun 2015. Dalam pernyataannya, Menteri Keuangan tidak menyebutkan secara spesifik nama delapan orang yang tidak memiliki NPWP,” tulisnya.

Sesuai Pasal 34 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pegawai Direktorat Jenderal Pajak dilarang mengungkapkan segala sesuatu terkait Wajib Pajak dalam rangka pekerjaan. Dengan demikian, daftar nama yang beredar di media adalah tidak jelas sumbernya sehingga tidak dapat dipastikan kebenarannya.

Dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dijelaskan bahwa warga negara Indonesia dapat tidak memiliki NPWP karena beberapa sebab salah satunya karena WNI yang bersangkutan tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan sehingga bukan merupakan subyek pajak dalam negeri. Walaupun demikian, Ditjen Pajak tetap melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki para WNI tersebut.

Baca Juga :   Pasca Kebakaran Kilang Cilacap, Nicke: Tinggal Masalah Waktu

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara dan untuk itu Ditjen Pajak mengajak seluruh masyarakat untuk mengambil bagian bergotong royong dalam mendanai pembangunan nasional dengan menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara jujur dan benar. Saat ini pemerintah menawarkan kesempatan bagi seluruh Wajib Pajak untuk memperbaiki catatan perpajakan masa lalu melalui program Amnesti Pajak. (Red)

Photo credit : Setkab/Jay


KBI Telegraf

close