Meningkatnya Perdagangan Elektronik Kemendag Tingkatkan Implementasi UU Perlindungan Konsumen

“Konsumen memiliki peran penting agar ekonomi bangsa dapat terus meningkat. Hal ini membuat perlunya penyeimbangan dengan perlindungan hak konsumen. Disitulah negara harus hadir"

Meningkatnya Perdagangan Elektronik Kemendag Tingkatkan Implementasi UU Perlindungan Konsumen


Telegraf – Pemerintah melalui Kementrian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya meningkatkan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam menyelesaikan berbagai persoalan konsumen yang timbul. Pada tahun 2019, Indeks Keberdayaan Konsumen Indonesia adalah 41,70 atau baru berada pada level mampu. Pada level ini, artinya konsumen sudah mengenali haknya, namun belum terlalu aktif memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen.

Seiring dengan meningkatnya peradagangan sistem elektronik pasti akan timbul resiko yang akan terjadi dan dapat merugikann konsumen, untuk itu tdak cukup hanya perlindungan konsumen peningkatan pemahaman konsumen terhadap hak menjadi kunci penting untuk terciptanya lingkungan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang aman.

“Konsumen memiliki peran penting agar ekonomi bangsa dapat terus meningkat. Hal ini membuat perlunya penyeimbangan dengan perlindungan hak konsumen. Disitulah negara harus hadir,” ungkap Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Veri Anggrijono, dalam kegiatan Media Gathering dengan tema “Perlindungan Konsumen Menuju Indonesia Maju” pada Senin (2/11). Media Gathering merupakan rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2020.

Veri menjelaskan Kemendag dalam melaksanakan kebijakan perlindungan konsumen, berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, salah satunya adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Hadir dalam Media Gathering Ketua BPKN Rizal E. Halim yang menyatakan, “sesuai UU Perlindungan Konsumen, BPKN melaksanakan fungsi dengan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Pelaksanaan fungsi ini dilakukan melalui memberikan wadah untuk menindaklanjuti pengaduan konsumen sebagai dasar pemberian rekomendasi kepada pemerintah untuk dapat ditindaklanjuti.

Baca Juga :   Ini Kata Presiden FSPPB Terkait Penanganan Kebakaran Kilang Minyak Cilacap

“Peningkatan transaksi elektronik selama masa pandemi Covid-19, menambah risiko kerugian bagi konsumen. Untuk itu, perlu ditingkatkan kesadaran konsumen dalam membela haknya melalui saluran pengaduan atau penyelesaian sengketa konsumen yang dibentuk oleh masing-masing instansi pemerintah terkait seperti Kementerian Perdagangan”, ujar Rizal.

Rizal berharap dengan adanya UU perlindungan konsumen akan menjadi catatan buat kita semua untuk memotifasi semua konsumen mendorong penguatan perlindungan konsumen, agar konsumen semakin berjaya semakin cerdas dan kritis, karena jika kritis akan mendapatkan kepercayaan publik, “mudah mudahan harkornas memberikan luang terhadap hak hak konsumen,” tutupnya.

Veri menegaskan diharapkan partisipasi masyarakat baik di dalam kota maupun luar daerah, karena ini onilne silahkan masyarakat mengikuti kegiatan ini dan puncaknya dilakukan di transmart cibubur, dan sekalian kan memberikan penganugerahan sebagi daerah aktif searta memberikan edukasi terkait perlindungan konsumen. (AK)


Photo Credit: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Veri Anggrijono Berbaju Batik kiri. Telegraf/Atti Kurnia

 

Atti K.

close