Mendagri Tjahjo Minta Tegasi Pada Ormas Yang Anti-Pancasila

Mendagri Tjahjo Minta Tegasi Pada Ormas Yang Anti-Pancasila

“Kalau ada ormas berbau komunis, apalagi PKI (Partai Komunis Indonesia) harus disikat siapapun dia. Kalau ada ormas menyebarkan atheisme, marxisme, leninisme juga harus disikat. Kemudian kalau ada ormas yang mau mengubah ideologi kita, mengubah pembukaan UUD, membahayakan NKRI dan kemajemukan harus kita ingatkan dan bubarkan organisasinya,”

Mendagri Tjahjo Minta Tegasi Pada Ormas Yang Anti-Pancasila


Telegraf, Jakarta – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menggelar Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pembekalan untuk pemimpin daerah hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) Angkatan ke-3 tersebut digelar di Kantor BPSDM Kemdagri, Jakarta, Rabu (06/12/2017).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka secara resmi kegiatan pembekalan. Pada awal sambutannya, Tjahjo mengingatkan agar pemerintah daerah (pemda) mewaspadai organisasi masyarakat (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila.

“Kalau ada ormas berbau komunis, apalagi PKI (Partai Komunis Indonesia) harus disikat siapapun dia. Kalau ada ormas menyebarkan atheisme, marxisme, leninisme juga harus disikat. Kemudian kalau ada ormas yang mau mengubah ideologi kita, mengubah pembukaan UUD, membahayakan NKRI dan kemajemukan harus kita ingatkan dan bubarkan organisasinya,” tegas Tjahjo.

Baca Juga : Jokowi: Kalau PKI Bangkit Gebug Saja, Payung Hukumnya Sudah Jelas

Dia menjelaskan, konstitusi UUD 1945 memberikan kebebasan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk berhimpun dan berserikat. Diungkapkan, jumlah ormas di Tanah Air kini mencapai 344.039 organisasi.

“Ada di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ada yang tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Seluruh kepala daerah prinsipnya tidak boleh menghalangi masyarakat berhimpun dan berserikat,” jelasnya.

Bentuk-bentuk ormas juga beragam. Ada yang bersifat keagamaan, sosial dan politik. Tjahjo mengingatkan, ormas-ormas yang itu perlu terus menerus dicermati. Ditambahkan, seluruh ormas wajib tunduk dan taat pada aturan negara.

“Jangan sampai seperti Ormas Gafatar, izin sidatnya organisasi sosial. Tahap rekrutmen terbuka dan tertutup kita tidak tahu, saat hijrah, melawan, ingin mengganti Pancasila kita bubarkan,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan alasan pemerintah membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurutnya, pemerintah tidak pernah melarang ormas untuk berdakwah, termasuk menyiarkan ajaran agama masing-masing. “Silakan mau dakwah sesuai kitab suci, tapi tidak boleh ada niat ingin ganti dasar negara,” katanya.

Ditambahkan, proses pembubaran HTI tidak dilakukan secara mendadak. Keberadaan HTI, lanjutnya, dicermati selama 10 tahun. “Tidak hanya ini (HTI) saja, ormas-ormas lain juga kita cermati. Ini harus dipertegas di daerah,” imbuhnya. (Red)

Photo Credit : Dok/Ist. Photo


KBI Telegraf

close