Mendagri: Pembekalan Anti Korupsi Sadarkan Para Calon Kepala Daerah

Tanggal:



Telegraf, Bandung – Banyaknya operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK), mudah-mudahan menjadi yang terakhir di Jawa Barat (Jabar), setelah terjadi di Bandung Barat.

“Kalau sampai terjadi lagi ya mau bilang apa. Mudah-mudahan dengan forum ini menyadarkan semua calon untuk memahami area rawan korupsi,” tegas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo usai memberi arahan dalam acara pembekalan anti korupsi yang digelar di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/04/18).

Menurut Mendagri, efek jera memang belum terasa. Sebab faktanya, kemarin ada kepala daerah yang sudah membuat dan meneken fakta integritas, tapi akhirnya terjerat OTT KPK.

Mendagri pun mengingatkan, menjadi pemimpin itu berat. Karena selain harus memanggul amanah rakyat, seorang pemimpin pun tindak tanduknya akan selalu disorot publik dan media massa. Bahkan, selalu diawasi oleh aparat penegak hukum. Itu adalah isyarat agar kepala daerah dalam menjalankan tugas hati-hati dan taat aturan.

“Mari, ini jangan sampai tercoreng. Jangan sampai ada yang OTT dan sebagainya. Karena apapun di UU walaupun dia tertangkap tangan OTT sebelum kekuatan hukum tetap, atau meninggal dunia, dia belum bisa diganti,” ulas Tjahjo.

Karena itu, menurut Mendagri, jangan sampai masih berstatus calon tapi sudah ditetapkan jadi tersangka. Ditahan pula. Meski memang ada kasus, yang sudah ditahan, ternyata menang mutlak. Walau kemudian diberhentikan ketika sudah ada putusan hukum tetap.

Sebagai Mendagri, Tjahjo mengaku hanya taat pada aturan dan hukum. “Apapun, ini negara hukum yang harus kita hormati. Makanya, ini saya sudah ke Lampung, Jatim, sekarang ke Jabar, dan besok ke semua daerah ada 17 provinsi yang akan kita datangi semua (untuk acara pembekalan anti korupsi),” jelas Tjahjo.

Mendagri mengaku kadang dirinya masygul dan heran, kenapa masih saja ada kepala daerah yang kena jerat kasus. Padahal berulang kali diingatkan. Seperti kemarin, saat memberi pembekalan anti korupsi di Lampung, tiba-tiba datang kabar Bupati Bandung Barat kena jerat.

Baca Juga :   Penanganan Covid-19 di Indonesia Dapatkan Apresiasi Dari PBB

“Kalau sudah ada semacam ini kan harusnya sadar, hati-hati karena apapun gerak langkah pasti akan diikuti oleh semua pihak,” ujar Tjahjo.

Sekarang, Mendagri menjelaskan, yang harus diwujudkan adalah Pilkada bermartabat. Pemilihan yang bebas dari racun demokrasi, mulai dari politik uang, ujaran kebencian, hoax, dan kampanye SARA. Pemimpin bersih dan amanah yang diharapkan lahir dari Pilkada Serentak 2018.

“Memilih pemimpin yang bersih, yang amanah menjaga kehormatan, menjaga kewibawaan pemerintah daerah, masyarakat daerah yang nantinya akan memilih para calon. Itu yang harus kita jaga dengan baik,” tegas Tjahjo.

Saat ditanya para wartawan apa pemicu yang membuat banyak kepala daerah kena jerat, Mendagri menjawab, secara sistem sudah baik. Pengawasan pun kian diperkuat. Sudah didorong penerapan e-planning dan e-budgeting. Komisi anti rasuah pun turun ke bawah.

“Tapi memahami area rawan korupsi masih ada belum bisa dipahami dengan baik. Dari mayoritas (kasus) yang ada itu soal perencanaan anggaran. Itu disusun bersama-sama dengan SKPD, pemerintah, dan DPRD. Itu terjadi seperti di Sumut, Jambi, Malang dan sebagainya,” ungkap Tjahjo.

Kasus lain yang banyak menjerat kepala daerah, lanjut Mendagri, terkait mekanisme jual beli barang dan jasa. Tjahjo juga menegaskan, mau berapa pun gaji kepala daerah dinaikkan, bila mentalnya memang korup, maka tetap saja akan ada kongkalingkong. “Saya kira mau gaji naik 1.000 kali lipat kalau mentalnya mental korup ya tetap (korup),” ujarnya. (Red)


Photo Credit : Mendagri Tjahjo Kumolo tegaskan bahwa Pembekalan Anti Korupsi penting bagi calon kepala daerah. | Antara/Wahyu Putro


 

Artikel Terbaru

Artikel Lainnya
Telegraf

PLN Buka Program Tambah Daya, Bisa Lewat Aplikasi

Telegraf - PT PLN (Persero) mengajak masyarakat memanfaatkan program...

Membangun Generasi Emas Di Era Digital

Telegraf - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) bersama...

Penyaluran Kredit Bank BTN di Wilayah Timur Indonesia Capai 171 Persen

Telegraf - Program Bank Tabungan Negara (BTN) Solusi yang...

Penanganan Covid-19 di Indonesia Dapatkan Apresiasi Dari PBB

Telegraf - Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia mendapatkan apresiasi...