Megawati: Masyarakat dan Politisi Yang Menolak Ahok Mereka Itu Bayaran

"Satu dibayar, kedua enggak tahu aturan. Negara kita negara hukum, baca aturan,"

Megawati: Masyarakat dan Politisi Yang Menolak Ahok Mereka Itu Bayaran

Telegraf, Jakarta – Warga dan politisi yang menolak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta, menurut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dibayar. Tapi, Megawati tidak menjelaskan secara rinci siapa yang membayar warga penolak Ahok.

“Satu dibayar, kedua enggak tahu aturan. Negara kita negara hukum, baca aturan,” kata Megawati di hadapan kader PDIP di Kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, hari ini.

Beberapa kali, kampanye Ahok di sejumlah wilayah ibu kota ditolak warga. Tak jarang penolakan diwarnai kericuhan. Dua hari lalu, warga di Gang Mandiri, Ciracas, Jakarta Timur, mengusir Ahok.

Kata Megawati, meski berstatus tersangka penistaan agama, Ahok tetap berhak maju di pemilihan orang nomor satu di Jakarta.”Ahok punya hak untuk dipilih,” kata Megawati

Status tersangka Ahok tidak menggugurkan pencalonannya. Sebab, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016, pasal 88 ayat 1 butir b disebutkan hanya calon kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU dapat dibatalkan pencalonannya. Dan, telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.

Sedangkan Ahok, belum diadili sehingga belum berkekuatan hukum tetap (inkracht). (Red)

Foto : Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebut ada massa dan politisi bayaran yang tolak Ahok. | Antara Photo


KBI Telegraf

close