Masuk DK PBB, Indonesia Pengalaman Menjaga Perdamaian

Masuk DK PBB, Indonesia Pengalaman Menjaga Perdamaian

"Tidak banyak negara yang mempunyai fasilitas latihan khusus untuk pasukan keamanan itu. Jadi, kalau dilihat kenapa kita berhasil? Ya, karena kerja keras teman-teman di Kementerian Luar Negeri dan juga tentu karena lobi dari kita semua,"

Masuk DK PBB, Indonesia Pengalaman Menjaga Perdamaian


Telegraf, Tokyo – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) berpandangan bahwa Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) karena pengalamannya terlibat dalam penjagaan perdamaian di sejumlah negara melalui Kontingen Garuda.

“Yang penting, juga benar, bahwa negara lain melihat pengalaman Indonesia dan juga sumbangannya dalam perdamaian. Sejak 1950-an, Indonesia selalu mengirim peacekeeping force (pasukan penjaga perdamaian) apakah itu di Timur Tengah, dahulu di Semenanjung Sinai, kemudian Kongo di Afrika, di Bosnia juga, di mana-mana pasukan Indonesia ikut serta,” katanya di Tokyo, Jepang, Senin (11/06/18) lalu.

Kontingen Garuda, lanjut JK, yang turut serta dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di negara-negara berkonflik menjadi salah satu nilai lebih terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk keempat kalinya.

Menurut JK, tidak banyak negara lain yang memiliki pasukan khusus untuk memperkuat pasukan penjaga perdamaian PBB.

“Tidak banyak negara yang mempunyai fasilitas latihan khusus untuk pasukan keamanan itu. Jadi, kalau dilihat kenapa kita berhasil? Ya, karena kerja keras teman-teman di Kementerian Luar Negeri dan juga tentu karena lobi dari kita semua,” tambahnya.

Sebelumnya, pada Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Jumat (08/06/18) lalu, Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2019-2020 bersama empat negara lainnya, yakni Jerman, Afrika Selatan, Belgia, dan Republik Dominika. (Red)


Photo Credit : Kontingen Pasukan Garuda dari Indonesia sebagai Pasukan Kemanan PBB atau peace keeper force PBB di Sudan. FLICK/Isaac Billy

 

KBI Telegraf

close