Masalah Sampah Ibu Kota, DKI Tetap Butuh Bekasi

Masalah Sampah Ibu Kota, DKI Tetap Butuh Bekasi

"Pernyataan Anies ditanggapi oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi yang menyatakan sulitnya bertemu dengan Anies dibandingkan Gubernur sebelumnya."

Masalah Sampah Ibu Kota, DKI Tetap Butuh Bekasi


Telegraf, Jakarta – DPRD DKI Jakarta menilai selama belum ada tempat pengolahan sampah terpadu dalam kota (Intermediate Treatment Facility-ITF), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tetap membutuhkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk penanganan sampah warga Jakarta.

Karena itu, pemberian dana hibah selain dana kompensasi sebagai tipping fee, merupakan sebuah kewajaran. Karena Bekasi adalah daerah mitra Kota Jakarta. Sehingga harus dibangun sebuah hubungan yang saling menguntungkan dalam jangka panjang antar kedua kota.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono mengatakan Pemprov DKI harus melihat kondisi yang dimiliki Jakarta saat ini. Yakni tidak memiliki tempat penampungan sampah yang mampu menampung volume sampah warga Jakarta sebanyak 7.000 ton lebih per hari. Sekaligus mengelola sampah tersebut menjadi hasil yang ramah lingkungan.

“Nah, Bekasi kebetulan memiliki tempat yang luas dan bisa dimanfaatkan sebagai TPST. Kemudian, Jakarta punya uang. Dan pemberian dana hibah tidak dilarang oleh undang-undang,” kata Gembong pada wartawan, Senin (22/10/18).

Dana hibah yang diminta Pemkot Bekasi tidak digunakan sembarangan. Melainkan untuk memfasilitasi pengiriman sampah dari Jakarta. Yakni, membangun Flyover yang diklaim nilainya mencapai triliunan rupiah.

Meski dinilai permintaan Bekasi juga terlalu besar, Gembong melihat hal itu masih bisa dinegosiasikan antar dua kepala daerah. “Seharusnya Gubernur Anies melobi Walikota Walikota untuk nilai yang lebih proporsional,” ujarnya.

Ia juga menyayangkan pernyataan Gubernur DKI, Anies Baswedan yang tersirat tidak seharusnya Bekasi meminta dana untuk pembangunan jalan layang itu ke Pemprov DKI. Karena Bekasi ada di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Pernyataan Anies ditanggapi oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi yang menyatakan sulitnya bertemu dengan Anies dibandingkan Gubernur sebelumnya.

“Saling lempar komentar di media massa malah memperkeruh suasana. Kalau Pemkot Bekasi melarang truk sampah melintas dampaknya sangat besar bagi Jakarta. Sampah yang tidak terbuang bakal menumpuk di Jakarta,” tegasnya.

Ditempat terpisah, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Iman Satria meminta Pemprov DKI Jakarta menjaga komitmen baik dengan Pemkot Bekasi, Jawa Barat. Dengan hubungan yang baik, semua kebijakan bersama antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi, tidak akan ada yang terganggu. Sehingga kasus puluhan truk sampah milik DKI Jakarta ditahan Pemkot bekasi saat hendak membuang sampah ke Bantargebang.

“Pemprov DKI jaga hubungan baik dong, komitmen harus dijalankan kalau memang sudah komit. Nggak boleh Pemprov DKI main tahan-tahan gitu saja kayak kita baru kenal gitu,” kata Iman.

Sementara itu Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI, Bestari Barus menyambut baik rencana pertemuan Gubernur DKI dengan Wali Kota Bekasi di Balai Kota DKI. Dengan begitu relasi antara kedua kepala daerah ini bisa diperbaiki dan ditingkatkan demi kepentingan warga yang mereka layani.

“Jadi, apa yang sudah diperjanjikan di masa zaman Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) itu direalisasikan. Jadi penting dan perlu segera diadakan pertemuan yang digagas Pemprov DKI dan Wali Kota Bekasi. Kalau dibiarkan berlarut-larut nanti menjadi bencana nasional sampah. Karena wajah DKI itu, wajah nasional,” terang Bestari.

Kepada Wali Kota Bekasi, ia meminta pengertiannya. Karena kemampuan atau daya kerja Gubernur DKI masih baru dan harus menyesuaikan dengan permasalahan yang ada di Jakarta. Tetapi ia juga meminta Anies mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pemkot Bekasi bersama warganya. Yang setiap hari menerima sampah DKI lebih dari 7.000 ton beserta dengan dampak dari sampah tersebut.

“Masyarakat Bekasi terdampak harus mencium bau sampah setiap hari. Hanya dikasih kompensasi Rp 600.000 per bulan. Artinya Rp 20.000 per hari. Kalau saya sih bilang, satu hari kasih uang bau Rp 50.000, jadi sebulannya Rp 1 juta. Itu baru benar. Kan APBD DKI saja enggak bisa dibelanjakan sama Gubernur. Kenapa tidak kasih saja ke Bekasi,” ungkapnya.

Pemprov DKI Jakarta sudah membayar kewajiban tahun 2018 pada Mei lalu sebesar Rp 138 miliar dengan tambahan utang DKI tahun 2017 sebesar Rp 64 miliar.

Pemprov DKI Jakarta, juga sudah mengalokasikan anggaran untuk dana kompensasi bau pada 2019 sebesar Rp 141 miliar. Sementara itu, dana kemitraan atau hibah bukanlah kewajiban Pemprov DKI. Dana itu diajukan pemerintah daerah lain kepada Pemprov DKI.

Dana Rp 2,09 triliun yang diajukan Pemkot Bekasi, menurut Gubernur DKI Anies Baswedan, termasuk kategori dana kemitraan. “Jadi, mari kita tempatkan ini sesuai proporsinya, ada urusan kewajiban terkait persampahan, ada soal kemitraan. Nah, yang mereka ajukan ini kemitraan,” kata Anies. (Red)


Photo Credit : Aktivitas pembuangan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. DPRD Kota Bekasi berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta terkait klarifikasi adanya pelanggaran perjanjian kerjasama nomor 4 tahun 2009 tentang pemanfaatan lahan TPST Bantar Gebang, diantaranya persoalan standarisasi kendaraan dan jam operasional serta kewajiban Pemprov DKI tentang pembayaran tipping fee. ANTARA FOTO/Risky Andrianto

KBI Telegraf

close