Lambatnya Kinerja Pemerintah Anies-Sandi Dipertanyakan PDIP Terkait Program Sertifikat Gratis Presiden Jokowi

Lambatnya Kinerja Pemerintah Anies-Sandi Dipertanyakan PDIP Terkait Program Sertifikat Gratis Presiden Jokowi

Target Pemerintah Joko Widodo seperti menemui tantangan yang cukup berat di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan penelusuran kami dari target 332.655 bidang tanah yang akan diberikan sertifikat gratis di Jakarta hingga bulan juli 2018 ini masih jauh dari harapan Pemerintah Pusat.

Lambatnya Kinerja Pemerintah Anies-Sandi Dipertanyakan PDIP Terkait Program Sertifikat Gratis Presiden Jokowi


Telegraf, Jakarta – Terkait Program Sertifikat Gratis Pertanahan yang menjadi program unggulan Pemerintahan Presiden Jokowi. Diterangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah  menargetkan pengukuran serta pemberian sertifikat tanah sejumlah 7,5 juta bidang tanah pada tahun 2018.

Kaitan tersebut merupakan kelanjutan target Presiden RI ke 7 Bapak Joko Widodo dalam pemberian Program Sertifikat Gratis yang sudah mencapai tujuh juta bidang pada tahun ini.

Nyatanya target Pemerintah Joko Widodo di Provinsi DKI Jakarta menemui tantangan yang cukup berat. Berdasarkan penelusuran dari target 332.655 bidang tanah yang akan diberikan Program Sertifikat Gratis di wilayah Jakarta hingga bulan Juli 2018 ini masih jauh dari harapan Pemerintah Pusat.

Saat seorang warga ditemui menuturkan, bahwa menurutnya proses pengurusan dan Birokrasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang rumit dan kurang melayani menjadi kendala utama, serta sosialisasi ke masyarakat menjadi penyebab banyaknya warga yang tidak mengetahui program tersebut.

Seperti yang diketahui bersama bahwa Program Setifikat Gratis atau biasa disebut sebagai Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) melibatkan langsung unsur dari BPN/ATR dan Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan dalam Tim PTSL.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo, menyoroti kondisi ini, dimana “Fraksi PDI Perjuangan mendapatkan banyak pengaduan warga terkait lambatnya Birokrasi Pemerintah DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan yang berkaitan dengan Persyaratan pendaftaran PTSL ini” ujarnya.

Dalam Program Sertifikasi Pertanahan peran Birokrasi Camat, Lurah, RT / RW sangat menentukan, karena sebagian besar persyaratan pendaftaran sertifikat tanah ini posisinya ada dikewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebut saja seperti Surat Riwayat Tidak Sengketa, Surat penguasaan fisik / sporadik, hingga surat Rekomendasi hingga berkas pendukung lainnya.

Dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap lamban dalam memberikan pelayanan bagi warga yang mengajukan pendaftaran Sertifikat Gratis.

“Ini memang Program Nasional, Program Unggulan Pak Jokowi tapi seharusnya DKI Jakarta juga ikut mendukungnya, ditambah DPRD sudah menyetujui alokasi Hibah APBD DKI Sebesar 120 M untuk program ini” tutup Dwi Rio Sambodo yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Pokja Pertanahan DPRD DKI Jakarta ini. (Red)


Photo Credit : Presiden Jokowi membagikan sertifikat tanah di Garut. (Hakim Ghani/detikcom)

KBI Telegraf

close