Kumpulkan Bukti KPK Mulai Selidiki Aliran Dana E-KTP ke Ganjar

"Untuk itu saya ketemu. Penasaran, saya menanyakan apakah sudah selesai dari teman-teman, gitu. Pak Ganjar waktu jawab, 'ya itu semua urusan yang tahu pak Chairuman'. Itu saja yang perlu ditanggapi,"

Kumpulkan Bukti KPK Mulai Selidiki Aliran Dana E-KTP ke Ganjar


Telegraf, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tinggal diam atas pengakuan mantan Ketua DPR, Setya Novanto yang menyebut adanya aliran dana proyek e-KTP kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (08/02/2018), Novanto yang duduk di kursi terdakwa mengaku mengetahui adanya aliran dana sekitar USD 500 ribu terkait proyek e-KTP kepada Ganjar berdasarkan laporan yang diterimanya dari mantan anggota Komisi II dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani; mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar (alm) Mustokoweni; mantan anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat, (alm) Ignatius Mulyono dan pengusaha yang juga terpidana korupsi e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengaku, pihaknya sudah berulang kali mendapat informasi mengenai aliran dana kepada Ganjar terkait proyek e-KTP. Saat ini, KPK masih terus mencari bukti pendukung mengenai informasi tersebut.

“Informasi mengenai itu berkali-kali sudah disampaikan yah. Jadi ada yang sampaikan kemudian tapi sampai hari ini KPK belum menemukan alat bukti yang cukup menyakinkan mengenai itu,” kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (09/02/2018).

Agus mengatakan, informasi mengenai aliran dana kepada Ganjar ini telah diterima KPK dari sejumlah saksi, salah satunya Miryam S Haryani. Namun, Agus menyatakan, keterangan-keterangan itu masih perlu didukung data dan alat bukti lainnya agar dapat ditindaklanjuti dan didalami lebih jauh.

“Jadi kita sudah pernah mendengar yang sampaikan Miryam kalau tidak salah. Tapi kita belum temukan data pendukung. Untuk itu masih kita cari,” jelasnya

Diketahui, pengakuan mengenai aliran dana ini disampaikan Novanto saat diberi kesempatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menanggapi keterangan Ganjar yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan, Kamis (08/02/2018). Dalam kesempatan ini, Novanto menjelaskan mengenai maksudnya menyampaikan “jangan galak-galak” dan “apakah sudah selesai” terkait dengan proyek e-KTP yang anggarannya sedang dibahas di Komisi II kepada Ganjar saat keduanya bertemu di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

Novanto menjelaskan, maksud pernyataannya itu untuk mengonfirmasi mengenai uang e-KTP yang berdasarkan laporan Miryam, Mustokoweni, Ignatius Mulyono dan Andi Narogong telah diterima oleh Komisi II DPR, termasuk Ganjar yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II.

“Untuk itu saya ketemu. Penasaran, saya menanyakan apakah sudah selesai dari teman-teman, gitu. Pak Ganjar waktu jawab, ‘ya itu semua urusan yang tahu pak Chairuman’. Itu saja yang perlu ditanggapi,” kata Setnov menirukan percakapannya dengan Ganjar.

Baca Juga :   Pendemi Belum Reda, Istiqlal Kembali Tiadakan Sholat Idul Fitri

Ganjar yang dihadirkan sebagai saksi membantah pernyataan Novanto. Calon petahana Gubernur Jawa tengah itu mengklaim telah menolak saat Mustokoweni menawarkan uang terkait proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

“Yang pertama Mustokoweni pernah menjanjikan kepada saya mau berikan langsung dan saya tolak. Sehingga publik mesti tahu sikap menolak saya,” tuturnya.

Selain itu, kata Ganjar, Miryam juga telah membantah telah memberikan uang kepada dirinya ketika dikonfrontasi oleh penyidik KPK Novel Baswedan saat proses pemeriksaan. Tak hanya itu, menurut Ganjar, Andi juga membantah telah memberikan uang dari proyek e-KTP kepada dirinya.

“Saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh pak Nov dari cerita itu tidak benar,” katanya.

Usai persidangan, Maqdir Ismail, kuasa hukum Novanto meminta KPK untuk menindaklanjuti dugaan aliran dana proyek e-KTP kepada Ganjar Pranowo seperti yang diungkapkan kliennya. Maqdir menyatakan, penelusuran aliran uang ini penting lantaran dalam dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto, KPK menyebut proyek e-KTP telah merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Kerugian keuangan negara ini salah satunya disebabkan adanya fee sebesar 5 persen dari nilai proyek sekitar Rp 5,8 triliun kepada sejumlah anggota DPR. Nama Ganjar sendiri disebut dalam dakwaan Irman dan Sugiharto menerima aliran dana sebesar USD 520 ribu dari proyek e-KTP.

“Terhadap uang itu kan sudah jelas, di dalam dakwaannya pak Irman dan Sugiharto sudah disebut sejumlah nama dan kerugian keuangan negara dalam perkara ini disebut Rp 2,3 triliun. Sumber dari keuangan negara Rp 2,3 triliun ini adalah karena ada pembagian 5% kepada anggota DPR, khususnya Komisi II. Fakta ini saya kira kewajiban dari penyidik untuk menelisik lebih jauh,” katanya. (Red)


Photo Credit : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai selidiki aliran dana proyek e-KTP yang seperti disebutkan oleh Setnov bahwa ada aliran dana ke Ganjar Pranowo. SP/Joanito De Saojoao

KBI Telegraf

close