KPK: Penegakan Hukum Dikorbankan Hanya Demi Setya Novanto

KPK: Penegakan Hukum Dikorbankan Hanya Demi Setya Novanto

"Negara dan rakyat secara keseluruhan sebagai korbannya. Ini sangat menyedihkan. Apalagi ini hanya untuk kepentingan seorang Setya Novanto. Masa sih penegakan hukum dikorbankan hanya demi seseorang,"

KPK: Penegakan Hukum Dikorbankan Hanya Demi Setya Novanto


Telegraf, Jakarta – Terbitnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan terhadap Pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang berpotensi munculnya kembali kegaduhan antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi hal itu hanya untuk memenuhi kepentingan seorang Setya Novanto.

Hal itu disampaikan mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshari Saleh di Jakarta, Kamis, (09/11/2017). Ia menegaskan, kalau dibiarkan kehaduhan itu berlangsung akan merugikan penegakan hukum di Indonesia.

“Negara dan rakyat secara keseluruhan sebagai korbannya. Ini sangat menyedihkan. Apalagi ini hanya untuk kepentingan seorang Setya Novanto. Masa sih penegakan hukum dikorbankan hanya demi seseorang,” ujarnya.

Untuk itulah, lanjutnya, Presiden Joko Widodo harus turun tangan. Saatnya Presiden turun tangan atas kegaduhan Polri-KPK. Dalam konteks ini Presiden sebagai penengah. Karena kegaduhan itu sudah menyangkut dua institusi penegak hukm yang semestinya bekerja sama dengan baik untuk menegakkan hukum,” ujarnya.

Agus dan Saut dilaporkan ke kepolisian oleh Sandy Kurniawan, kuasa hukum Novanto, karena dianggap memalsukan surat perintah penyidikan (sprindik) dan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang dikeluarkan KPK.

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan bahwa polisi telah memulai penyidikan terhadap kedua pimpinan KPK tersebut. “Saut Situmorang selaku pimpinan KPK menerbitkan surat larangan bepergian ke luar negeri untuk Setya Novanto pada 2 Oktober 2017 setelah PN Jaksel memutus praperadilan yang dimenangkan Novanto pada 29 September 2017,” kata Setyo.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Eddy Wijaya Kusuma mengatakan tidak ada yang keliru dalam penerbitan SPDP oleh Bareskrim Polri terhadap dua pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.

Menurutnya, Polri dalam hal ini sudah menjalankan prosedur hukum yang semestinya dilakukan, yakni ketika sebuah laporan ditemukan indikasi pidana maka polisi harus segera menyidiknya. Ia menilai justru Kepolisian tidak tebang pilih dalam menangani perkara.

“Harusnya penegakan hukum begitu. Tidak ada orang kebal hukum dan tidak boleh tebang pilih. Setelah didapatkan bukti ada pelanggaran pidana, itu dilanjutkan dengan proses penyidikan. Kalau itu sudah proses penyidikan, Polri harus mengirimkan SPDP tersebut ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). SPDP kan diatur dalam KUHAP, yang memang aturan dalam proses hukumnya begitu yang diatur oleh KUHAP,” ujar Eddy.

Penerbitan SPDP merupakan tindak lanjut temuan Kepolisian atas laporan masyarakat yang mengarah pada adanya tindak pidana. SPDP kepada Saut dan Agus diterbitkan pada Selasa (7/11) dan ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Herry Rudolf Nahak. Ia menilai justru Kepolisian tidak tebang pilih dalam menangani perkara. Begitupun dengan KPK. Oleh karena itu ia menilai kalau KPK melakukan kesalhaan harus menaati aturan hukum yang berlaku pula.

“KPK kalau salah ya harus melalui proses hukum seperti itu, artinya harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Untuk Polri, kalau sudah dikeluarkan SPDP Polri harus mengusutnya secara tuntas,” pungkasnya. (Red)

Photo Credit : Antara/Hafidz Mubarak


KBI Telegraf

close