KPK Minta Setnov Agar Beberkan Keterlibatan Ganjar dan Yasonna Laoly

"Kalau memang karena kami melihat pihak kuasa hukum Novanto agak sering menyebut beberapa nama, kalau memang Novanto mengetahui beberapa informasi. Minimal membuka dugaan keterlibatan pihak-pihak lain akan sangat bagus disampaikan di persidangan atau jika dilakukan pemeriksaan di tahap penyidikan jika memang memiliki info itu‎,"

KPK Minta Setnov Agar Beberkan Keterlibatan Ganjar dan Yasonna Laoly


Telegraf, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ketua DPR nonaktif, Setya Novanto untuk membeberkan keterlibatan pihak lain dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP. Tak hanya di persidangan yang menempatkannya di kursi terdakwa, Novanto juga diminta membeberkan keterlibatan pihak-pihak itu saat diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan untuk dua tersangka lainnya.

Hal ini disampaikan Jubir KPK, Febri Diansyah menanggapi pernyataan tim kuasa hukum Novanto yang mencurigai adanya main mata yang dilakukan KPK dalam menyusun dakwaan terhadap mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Hal ini lantaran dalam surat dakwaan Novanto nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly tak disebut turut menerima aliran dana proyek e-KTP. Padahal, dalam surat dakwaan mantan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, nama Ganjar dan Yasonna tertera sebagai pihak yang diduga diperkaya dalam proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu.

“Kalau memang karena kami melihat pihak kuasa hukum Novanto agak sering menyebut beberapa nama, kalau memang Novanto mengetahui beberapa informasi. Minimal membuka dugaan keterlibatan pihak-pihak lain akan sangat bagus disampaikan di persidangan atau jika dilakukan pemeriksaan di tahap penyidikan jika memang memiliki info itu‎,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Febri membantah adanya peristiwa atau fakta yang hilang dalam surat dakwaan terhadap Novanto. Tidak disebutnya nama-nama politikus Senayan seperti Ganjar dan Yasonna lantaran dalam surat dakwaan itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK ‎fokus menguraikan perbuatan Novanto dalam perkara yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.

Febri menegaskan, nama pihak-pihak yang diduga diperkara dalam proyek e-KTP masih tetap dicantumkan dalam surat dakwaan Novanto. Hanya saja berbeda dengan dakwaan Irman dan Sugiharto, dalam dakwaan terhadap Novanto, nama-nama itu masuk dalam satu kesatuan dengan anggota DPR periode 2009-2014 yang secara total disebut menerima uang e-KTP sejumlah US$ 12,8 juta dan Rp 44 miliar.

“Kalau kita cermati, nama-nama dan sejumlah uang yang masuk dalam dakwaan sebelumnya itu ada di bagian pihak-pihak yang diperkaya dalam kasus KTP elektronik. Nah, pihak-pihak yang diperkaya itu termasuk sejumlah anggota DPR RI. Itu masih tercantum di dakwaan,” katanya.

Febri menyatakan, masih terbuka kemungkinan bagi KPK untuk tetap mengusut dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus e-KTP, termasuk Ganjar dan Yasonna. Menurut Febri, kemungkinan itu sangat terbuka karena KPK masih mengusut dan mengembangkan kasus ini.

“Tentu saja kemungkinan tersebut tetap ada sepanjang bukti-bukti yang kita miliki cukup untuk mendalami hal tersebut,” katanya.

Febri memastikan, Novanto bukanlah terdakwa terakhir yang diseret KPK dalam kasus e-KTP. Saat ini, KPK masih meyidik kasus e-KTP dengan tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo dan anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari. Selain itu, tak tertutup kemungkinan adanya pihak lain yang bakal dijerat sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup.

“Apakah mungkin akan diproses org ke-7, ke-8 atau pihak-pihak lain? Karena bagi kami tentu Setnov bukan terdakwa terakhir yang akan diproses,” katanya.

Diketahui, nama Ganjar dan Yasonna hilang dari surat dakwaan Novanto yang dibacakan JPU KPK dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/12/2017). Padahal, nama dua kader PDIP itu disebut dalam dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto sebagai pihak yang turut menerima aliran dana proyek e-KTP. Ganjar disebut menerima uang sebesar US$ 520ribu, dan Yasonna sebesar US$ 84ribu.

Bahkan, Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menegaskan bahwa Ganjar telah menerima uang panas itu sebesar US$ 500 ribu. Hilangnya dua nama itu dipertanyakan tim kuasa hukum Novanto. Salah seorang kuasa hukum Novanto, Maqdir Ismail mencurigai adanya main mata hingga nama-nama itu hilang dalam dakwaan kliennya. (Red)

Photo Credit : Antara


KBI Telegraf

close