KPK: Irjen Firli Tidak Pernah Diperiksa dan Disidang Soal Dugaan Pelanggaran

KPK: Irjen Firli Tidak Pernah Diperiksa dan Disidang Soal Dugaan Pelanggaran

"Tiga pimpinan KPK membela mantan Deputi Penindakan Irjen Firli Bahuri. Mereka sepakat menghentikan polemik kasus dugaan pelanggaran kode etik calon pimpinan (capim) KPK."

KPK: Irjen Firli Tidak Pernah Diperiksa dan Disidang Soal Dugaan Pelanggaran

 


Telegraf, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebutkan bahwa Irjen Pol Firli Bahuri telah menyelesaikan tugasnya dengan hormat sebagai Deputi Penindakan KPK dan kembali bertugas ke Polri.

Menurut Alexander, Irjen Firli belum pernah diperiksa maupun disidang terkait dugaan pelanggaran.

“Pak Firli kita kembalikan ke Polri tanpa catatan dan diberhentikan dengan hormat. Waktu itu semua pimpinan menandatangani,” ujar Alex saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin (12/9/2019)

Alexander Marwata yang saat ini sedang mengikuti seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK Petahana mengaku tidak mengetahui ada konferensi pers soal pelanggaran etik Firli. Yang pasti menurutnya surat formal yang dikeluarkan KPK adalah menyelesaikan tugas dengan hormat.

“Yang jelas itu bukti formal yang di keluarkan KPK itu surat terkait pak Firli itu terakhir adalah diberhentikan dengan hormat, yang bersangkutan ke kepolisian,” katanya.

Menurut Alexander kasus pelanggaran etik oleh Firli masih dugaan. Karena Firli belum diperiksa, sehingga belum ada putusan akhir soal kasus pelanggaran etika tersebut.

“Putusan terakhir yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. Kalau dugaan ada, tetapi yang bersangkutan sudah pernah dilakukan pemeriksaan, itu belum,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Alexander, tiga pimpinan KPK membela mantan Deputi Penindakan Irjen Firli Bahuri. Mereka sepakat menghentikan polemik kasus dugaan pelanggaran kode etik calon pimpinan (capim) KPK.

“Tiga pimpinan menginginkan kasus Pak Firli itu ditutup,” tutur Alex

Alex menjelaskan kesepakatan itu dinyatakan dirinya bersama Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Basaria Panjaitan.

Mereka menilai kasus itu layak dihentikan karena Firli sudah ditarik kembali ke kepolisian.

Alexander Marwata juga menegaskan dirinya tidak tahu soal konferensi pers yang dibuat Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bersama Penasehat KPK Tsani Annafari soal dugaan pelanggaran Firli, Kamis, 11 September 2019. Pengumuman itu juga dibuat tanpa melibatkan Agus dan Basaria.

Menurut dia, langkah Saut mengumumkan soal dugaan kode etik Firli tidak sah.

Pasalnya, pimpinan KPK sudah mengambil keputusan secara kolektif kolegial bila kasus Firli ditutup.

“Mekanisme pengambilan keputusan kalau tiga orang (setuju) ya sudah (kasus) naik. Apa pun keputusan pimpinan itu dianggap kolegial karena otomatis disetujui. Tapi, kalau tiga pimpinan sudah menyatakan ditutup tapi yang dua atau satu masih terus jalan, bertentangan dengan tiga pimpinan,” jelas dia.

Sebelumnya anggota Komisi III memberondong pertanyaan ke Alex soal adanya salah satu Komisioner KPK menggelar konferensi pers pada Rabu 11 September 2019 terkait pelanggaran kode etik terhadap eks Deputi Penindakan KPK Firli Bahuri yang juga maju jadi capim KPK.

Pertanyaan pertama dilayangkan Anggota Komisi III Fraksi PDIP Masinton Pasaribu.

Menurut Masinton, konferensi pers kemarin berkaitan dengan nasib karier seseorang. Masinton menyindir KPK sebagai lembaga penghambat karier.

“Kemarin itu ada konpers, karena ini menyangkut nasib seseorang, karier seseorang saya bertanya kepada Pak Alex, sebagai calon komisioner dan juga orang masih menjabat di KPK, mudah-mudahan KPK masih menjadi komisi pemberantasan korupsi, bukan jadi komisi penghambat karier,” ujar Masinton.

Masinton kemudian menanyakan kepada Alex, apakah keputusan jumpa pers soal pelanggaran kode etik Firli kemarin melalui keputusan bersama pimpinan atau tidak.

Edo W.

Pages: 1 2

close