KPK Ciduk Politisi Demokrat Lewat OTT, Berikut Kronologinya

"Diduga penerimaan total Rp 500 juta adalah bagian 7 persen commitment fee yang dijanjikan dari 2 proyek di kabupaten Sumedang senilai total Rp 25 miliar dan diduga commitment fee adalah sebesar R p1,7 miliar,"

KPK Ciduk Politisi Demokrat Lewat OTT, Berikut Kronologinya

Telegraf, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan soal kronologi terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap anggota Komisi XI DPR dari fraksi Partai Demokrat Amin Santono dalam dugaan penerimaan suap terkait penerimaan hadiah atau janji Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada Rancangan APBN-Perubahan 2018.

“Pada Jumat malam, 4 Mei 2018, sekitar pukul 19.30 WIB, tim mendapat info adanya pertemuan AMS (Amin Santono) anggota komisi XI DPR dengan EKK (Eka Kamaluddin), YP (Yaya Purnomo) dan AG (Ahmad Ghiast) di sebuah restoran di Bandara Halim Perdanakusumah,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Sabtu (05/05/18) malam.

Saat pertemuan belangsung tim menduga terjadi penyerahan uang dari Ahmad Ghiast kepada Amin Santono uang sebesar Rp 400 juta dalam pecahan rupiah yang dipindahkan dari mobil Ahmad ke mobil Amin di tempat parkir.

“Setelah uang dipindahkan, AMS meninggalkan restoran dan tim mengamankan yang bersangkutan bersama sopir di jalan ke luar bandara dan menemukan uang Rp 400 juta dibungkus dalam 2 amplop cokelat yang dimasukkan tas jinjing,” imbuhnya.

Sedangkan tim KPK lain mengamankan 5 orang lain yang hadir dalam pertemuan di restoran tersebut.

“Selain mengamankan 7 orang tersebut dan membawa mereka ke gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan awal, tim kemudian bergerak ke daerah Bekasi dan mengamankan YP (Yaya) di kediamannya,” tambahnya.

Dari tangkap tangan itu, tim selain mengamankan uang tunai Rp 400 juta dan bukti transfer sebesar Rp 100 juta serta dokumen proposal.

“Diduga penerimaan total Rp 500 juta adalah bagian 7 persen commitment fee yang dijanjikan dari 2 proyek di kabupaten Sumedang senilai total Rp 25 miliar dan diduga commitment fee adalah sebesar R p1,7 miliar,” ungkap Saut.

Uang diberikan Ahmad, seorang kontraktor di lingkungan pemerintah kabupaten Sumedang kepada Amin Santono sebesar Rp 400 juta secara tunai pada 4 Mei 2018 saat sesaat sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan dan Rp,100 juta ditransfer kepada Eka Kamaludin.

“Sumber dana diduga para kontraktor di lingkungan pemerintah kabupaten Sumedang. AG diduga sebagai koordinator dan pengepul dana untuk memenuhi permintaan AMS,” tambah Saut.

Kedua proyek yang dijanjikan adalah proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kabupaten Sumbedang senilai Rp4 miliar dan proyek di dinas PUPR kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar.

KPK pun menetapkan anggota Komisi XI DPR dari fraksi Partai Demokrat Amin Santono, perantara yaitu Eka Kamaluddin dan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo sebagai tersangka penerima suap.

Sedangkan terhadap pengepul yaitu Ahmad Ghiast ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

KPK telah menetapkan 4 orang tersangka dari kasus OTT yang melibatkan Amin Santono. Selain Amin, KPK juga menetapkan Eka Kamaluddin (EEK) sebagai pihak swasta dan Yaya Purnomo (YP) sebagai Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

KPK mengamankan uang tunai Rp 400 juta dan bukti transfer uang sebesar Rp 100 juta dan dokumen proposal sebagai barang bukti dalam OTT tersebut.

Baca Juga  Jangan Hanya Tolak, Polri Nyatakan Hoax Juga Harus Dilawan

Amin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 dalam Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1.

Sikap Demokrat Atas Perilaku dan Tindakan Kadernya Yang Terkena OTT

Partai Demokrat menyampaikan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menangkap kadernya yang diduga terlibat kasus korupsi. Partai Demokrat akan tetap mendukung KPK dalam melakukan tindakan pemberantasan korupsi.

Sebagaimana diberitakan, Tim Satgas KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 9 (sembilan) orang di Jakarta pada Jumat (04/05/18) malam. Salah satunya adalah Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat yaitu Amin Santono.

KPK pun menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka atas tuduhan menerima suap, hadiah atau janji dalam pengurusan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018.

“Maka atas penetapan tersangka tersebut, Partai Demokrat mengucapkan terima kasih kepada KPK yang turut membersihkan bangsa ini dari para pelaku korupsi dan juga membersihkan Partai Demokrat dari kader kader yang korupsi,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (05/05/18).

“Partai Demokratakan mendukung KPK dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi di semua lini termasuk di partai politik. Kemudian, tutur dia, sebagai bentuk dukungan kepada KPK, dan tanggung jawab moril Partai Demokrat yang tidak memberikan ruang sedikitpun di dalam partai Demokrat bagi koruptor, maka Amin Santono diberbentikan,” tegas Hinca.

“Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat Sdr AS dari Partai Demokrat dan memberhentikan dari keanggotaan di DPR. Semua administrasi yang terkait pemberhentian tersebut akan di proses segera dan pada kesempatan pertama,” ungkapnya.

“Sekali lagi Partai Demokrat mengucapkan terima kasih kepada KPK karena turut membersihkan Demokrat dari para koruptor. Pihaknya, kata dia juga meminta maaf kepada masyarakat atas peristiwa tersebut, Demokrat akan konsisten mendukung pemberantasan korupsi dan tidak akan menoleransi perilaku koruptif,” pungkasnya. (Red)


Photo Credit : Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Demokrat Amin Santono (tengah) mengenakan rompi tahanan KPK seusai menjalani pemeriksaan pasca-operasi tangkap tangan di Gedung KPK, Jakarta, 6 Mei 2018 dini hari. | Antara / Indriarto Eko Suwarso

Share