KPK Akan Terus Cermati Ocehan Nazaruddin

KPK Akan Terus Cermati Ocehan Nazaruddin

"Kita harus uji terlebih dahulu, karena Nazar kan memang berkontribusi dan sejak penyidikan dia juga sudah menjelaskan banyak hal tapi apa yang ia jelaskan tentu harus diuji terlebih dahulu,"

KPK Akan Terus Cermati Ocehan Nazaruddin


Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati pernyataan mantan Bedahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin yang menyebut seluruh ketua fraksi di DPR periode 2009-2014 mendapat jatah uang dari proyek pengadaan e-KTP. Tak hanya Nazaruddin, KPK juga mencermati keterangan saksi-saksi lainnya di persidangan.

“Keterangan-keterangan saksi termasuk Nazaruddin itu tentu kita cermati ya,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/02/2018).

Dikatakan Febri, setiap keterangan saksi, termasuk Nazaruddin bakal didalami dan dipastikan validitasnya dan melihat kesesuaiannya dengan bukti-bukti lain. Hal ini lantaran, tidak semua keterangan bisa langsung diterima sebagai sesuatu kebenaran.

“Kita harus uji terlebih dahulu, karena Nazar kan memang berkontribusi dan sejak penyidikan dia juga sudah menjelaskan banyak hal tapi apa yang ia jelaskan tentu harus diuji terlebih dahulu,” jelas Febri.

Diketahui, Nazaruddin menyebut seluruh Ketua Fraksi di DPR periode 2009-2014 menerima aliran dana dari proyek pengadaan e-KTP. Hal ini diungkapkan Nazaruddin saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa mantan Ketua DPR, Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/02/2018).

Nazaruddin mengaku mengetahui aliran dana kepada seluruh Ketua Fraksi ini berdasarkan penjelasan dari Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Tak hanya Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Anggaran dan anggota Komisi II DPR juga disebut mendapat jatah dari proyek yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.

Kesaksian Nazaruddin ini mengonfirmasi surat dakwaan KPK terhadap dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto yang menyebut proyek e-KTP dikuasai tiga partai besar, yakni Partai Golkar, Partai Demokrat dan PDIP.

Bahkan, ketiga partai besar itu disebut turut kecipratan aliran dana dari proyek e-KTP. Disebutkan, terdapat Rp 150 miliar ke Partai Golkar, Rp 150 miliar ke Partai Demokrat dan PDIP disebut kebagian jatah Rp 80 miliar.

Saat proyek e-KTP ini bergulir Ketua Fraksi Golkar dijabat oleh Novanto, Ketua Fraksi Demokrat dijabat oleh Anas Urbaningrum yang digantikan oleh Jafar Hafsah, sementara Ketua Fraksi PDIP dijabat oleh Puan Maharani.

Namun, sejak awal mengusut kasus ini, KPK belum pernah memeriksa Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani. Padahal, Setya Novanto, Anas Urbaningrum dan Jafar Hafsah sudah berulang kali diperiksa tim penyidik. Bahkan, KPK telah menjerat Setya Novanto yang kini duduk di kursi terdakwa.

KPK mengaku telah mengantongi nama-nama anggota DPR yang diduga turut menikmati “uang panas” proyek e-KTP. Termasuk nama-nama Ketua Fraksi yang menjabat saat proyek senilai Rp 5,9 triliun itu bergulir.

Bahkan, KPK mengakui kalau nama-nama penerima aliran uang haram dari proyek e-KTP ini juga sudah diuraikan dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Meski demikian, KPK mengaku berupaya tetap berhati-hati dalam menjerat pihak yang diduga terlibat. (Red)


Photo Credit : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati pernyataan mantan Bendum Demokrat, M Nazaruddin yang menyebut seluruh ketua fraksi di DPR periode 2009-2014 mendapat jatah uang dari proyek pengadaan e-KTP. Antara/Wahyu Putro A

KBI Telegraf

close