Korupsi DAK Politikus Demokrat Divonis 8 Tahun Penjara

"Menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok,"

Korupsi DAK Politikus Demokrat Divonis 8 Tahun Penjara

Telegraf, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman 8 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat Amin Santono. Amin Santono terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama menerima suap terkait alokasi tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018 untuk Kabupaten Sumedang dan alokasi anggaran yang bersumber dari DAK dan Dana Insentif Daerah (DID) APBN 2018 untuk Kabupaten Lampung Tengah.

“Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan melakukan gabungan beberapa kejahatan,” kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Arifin saat membacakan amar putusan terhadap Amin Santono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (04/02/19).

Tak hanya pidana penjara dan denda, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan agar membayar uang pengganti sebesar Rp 1,6 miliar. Majelis Hakim juga mencabut hak politik Amin selama 3 tahun setelah menjalani pidana pokok.

“Menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok,” katanya.

Menurut hakim, Amin adalah anggota DPR Komisi XI yang memiliki fungsi pengawasan dan budgeting. Amin seharusnya mengawasi berbagai kebijakan Kementerian Keuangan. Namun bukannya mengawasi, Amin malah bersama-sama pegawai Kemkeu menerima suap terkait permintaan anggaran.

Pencabutan hak politik untuk mencegah agar jabatan publik tidak diisi orang-orang yang melakukan perbuatan tercela. Selain itu, hukuman tambahan itu untuk melindungi publik dari fakta atau persepsi yang salah tentang calon pemimpin.
Dalam pertimbangannya, hakim menilai, Amin selaku anggota DPR tidak mendukung pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut hakim, Amin terbukti bersama-sama dengan konsultan Eka Kamaluddin dan Yaya Purnomo selaku pegawai di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menerima suap sebesar Rp 3,3 miliar dari Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman dan Direktur CV Iwan Binangkit Ahmad Ghiast.

Uang tersebut diberikan agar Amin Santono melalui Eka dan Yaya Purnomo mengupayakan Kabupaten Sumedang mendapatkan alokasi tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018. Selain itu, uang tersebut diberikan agar Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari DAK dan Dana Insentif Daerah (DID) APBN 2018.

Mulanya, Amin menyetujui usulan Eka untuk mengupayakan beberapa kabupaten atau kota mendapatkan tambahan anggaran yang bersumber dari APBN atau APBN-P dengan menggunakan usulan atau aspirasi Amin selaku anggota Komisi XI DPR. Amin pun memerintahkan Eka mengajukan proposal penambahan anggaran beberapa daerah. Anggaran itu untuk membiayai bidang pekerjaan prioritas, seperti pembangunan jalan dan jembatan, irigasi, rumah sakit dan pasar.

Proposal ini juga diteruskan kepada Kementerian Keuangan (Kemkeu) melalui Ditjen Perimbangan Keuangan, badan anggaran (Banggar) DPR dan Komisi XI DPR. Amin meminta agar fee sebesar 7 persen dari tiap total anggaran yang akan diterima pemerintah daerah.

Dari total Rp 3,3 miliar, sebanyak Rp 475 juta diberikan kepada Eka Kamaludin. Sementara, Yaya Purnomo menerima Rp 300 juta. (Red)


Photo Credit : Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Demokrat Amin Santono (tengah) mengenakan rompi tahanan KPK seusai menjalani pemeriksaan pasca-operasi tangkap tangan di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/5) dinihari. KPK menetapkan Amin Santono bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji mengenai usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan 2018. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

 

Share



Komentar Anda