KOMPAK Kembali Gelar Aksi Demo Kasus Korupsi Jumbo E-KTP di KPK

KOMPAK Kembali Gelar Aksi Demo Kasus Korupsi Jumbo E-KTP di KPK

"Saya yakin ada intervensi kekuatan politik oleh rezim yang sedang berkuasa sekarang. Karena para tersangka terduga kasus korupsi Jumbo E-KTP dari PDIP tidak diajukan dan tidak ditetapkan sebagai tersangka sampai saat ini. Kasus Korupsi Jumbo E-KTP dilokalisir hanya untuk segelintir orang yang menjadi tumbal. Seharusnya KPK dalam menuntaskan kasus mega korupsi E-KTP tidak tebang pilih, semua nama yg telah disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa harus segera diproses dan diusut secara tuntas,"

KOMPAK Kembali Gelar Aksi Demo Kasus Korupsi Jumbo E-KTP di KPK


Telegraf, Jakarta – KOMPAK(Komando Aksi Mahasiswa Dan Pemuda Anti Korupsi kembali melakukan aksi demo Kasus Korupsi Jumbo E-KTP di depan Gedung KPK JL. HR. Rasuna Said Jakarta Selatan, Senin(18/12/2017), dimana ratusan pendemo memakai rompi berwarna orange layaknya koruptor yang ditangkap oleh KPK.

Dalam aksi demo KOMPAK kali ini, Koordinator Lapangan Aksi, Santoso menegaskan bahwa KPK sudah tidak fair atau sudah tidak adil. Karena yang ditangkap hanya segelintir orang seperti Setya Novanto saja. Sedangkan nama-nama yang sudah disebutkan dalam dakwaan Jaksa diantaranya Yasona Laoly, Menteri Hukum dan HAM, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah dan lain-lain sudah dihilangkan seperti yang diributkan oleh Pengacara Setya Novanto.

“Saya yakin ada intervensi kekuatan politik oleh rezim yang sedang berkuasa sekarang. Karena para tersangka terduga kasus korupsi Jumbo E-KTP dari PDIP tidak diajukan dan tidak ditetapkan sebagai tersangka sampai saat ini. Kasus Korupsi Jumbo E-KTP dilokalisir hanya untuk segelintir orang yang menjadi tumbal. Seharusnya KPK dalam menuntaskan kasus mega korupsi E-KTP tidak tebang pilih, semua nama yg telah disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa harus segera diproses dan diusut secara tuntas,” tandas Santoso.

Aktivis yang sudah malang melintang dalam dunia pergerakan ini berharap supremasi hukum harus menjadi Panglima di negeri ini, karena demokrasi fondasi hukum itu harus kokoh, tanpa hukum demokrasi nonsense (omong kosong), artinya hukum harus ditegakkan.

Dalam aksi demo KOMPAK kali ini berlangsung dengan lancar, tertib dan damai. (Red)o

Photo Credit : Dok/Ist. Photo


KBI Telegraf

close