Ketum INACA: Bukan Insentif Pajak Saja Tapi Fleksibilitas Pembayaran Avtur Dibutuhkan Saat Pandemi

“Keputusan insentif perpajakan ini ada di tangan Kemenko Perekonomian. Saya berharap insentif ini bisa segera direalisasikan, karena ini membantu sekali untuk maskapai”

Ketum INACA: Bukan Insentif Pajak Saja Tapi Fleksibilitas Pembayaran Avtur Dibutuhkan Saat Pandemi


Telegraf – Pandemi Covid-19 telah membuat industri penerbangan terpuruk sepanjang 2020. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di sepanjang 2020 hanya 4,02 juta kunjungan. Bila dibandingkan dengan kunjungan wisman pada 2019 yang sebesar 16,11 juta kunjungan, jumlah ini merosot 75,03% yoy.

Keseluruhan jumlah penumpang angkutan udara domestik sepanjang 2020 tercatat 32,4 juta orang. Angka ini turun 57,76% yoy dari 2019 yang mencapai 76,79 juta orang. Sementara, jumlah penumpang internasional tercatat 3,7 juta orang atau anjlok 80,61% dibandingkan periode yang sama 2019.

Ketua Umum Indonesia National Air Carries Association (INACA) Denon Prawiraatmadja mengatakan kepada Telegraf, untuk saat ini yang di butuhkan seluruh maskapai penerbangan membutuhkan insentif perpajakan, dan seluruh mas kapai penerbangan sudah mengajukan permohonan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan sejak Maret 2020. Namun, hingga kini persetujuan pemerintah atas permintaan insentif ini belum turun.

“Keputusan insentif perpajakan ini ada di tangan Kemenko Perekonomian. Saya berharap insentif ini bisa segera direalisasikan, karena ini membantu sekali untuk maskapai,” tutur Denon melalui sambungan selular, Kamis 25 Februari 2021.

Denon memaklumi bahwa menghitung besaran Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) puluhan maskapai bukan perkara mudah. “Sampai sekarang kami cukup intens berkomunikasi dengan Kemenko Perekonomian untuk menghitung besaran insentifnya. Tapi karena ini menyangkut dana pemerintah, tentu tidak boleh salah menghitungnya, harus benar-benar sesuai,” ungkap Denon.

Selain Insentif perpajakan Denon menyebutkan penerbangan di Indonesia juga memerlukan fleksibilitas mekanisme pembayaran dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dengan aviasi, misalnya ihwal biaya avtur. Pertamina sebagai penyelenggara avtur tunggal diharapkan bisa memberikan fleksibilitas tersebut.

Menurutnya, fleksibilitas mekanisme pembayaran sudah sangat membantu para perusahaan penerbangan. Karena di tahun 2020 market industri aviasi turun sekitar 65%, sementara pertumbuhan market di tahun 2021 juga melandai.

Ia tak berharap lebih dari BUMN yang terkait dengan industri penerbangan. Karena, badan usaha itu juga terdampak pagebluk yang sudah hampir satu tahun ini dan harus mempertahankan kegiatan operasional mereka.

“Demikian pula yang terjadi pada biaya-biaya bandara, biaya navigasi, Angkasa Pura dan AirNav. Yang diharapkan maskapai hanya fleksibilitas dari pembayaran. Sampai saat ini mereka (BUMN) belum menyetujui soal fleksibilitas itu,” tegasnya.

Veranita Yosephine CEO Indonesia AirAsia mengungkapkan pihaknya terus bernegosiasi dengan pengelola bandara terkait biaya penempatan pesawat yang tidak aktif, berupa penundaan maupun pemotongan biaya. Namun, dengan pandemi yang berkepanjangan maskapai mengharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan dukungan berupa subsidi biaya.

Percepatan vaksinasi dan upaya-upaya mempermudah tes Covid-19 atau memperingan biaya tiket, termasuk keringanan biaya servis penumpang (Passenger Service Charge/PSC) yang dapat mendukung daya beli dan menstimulasi keyakinan masyarakat untuk kembali bepergian, juga akan sangat membantu industri penerbangan untuk bangkit saat pandemi sekarang ini.

Veranita berharap fasilitas pembukaan pintu perbatasan internasional sudah mulai disiapkan oleh pemerintah, terutama dalam pemenuhan syarat-syarat kesehatan yang akan ditetapkan, seperti keterangan bebas Covid-19 maupun vaksinasi. Hal ini bisa dimulai secara bilateral maupun bilateral dengan negara-negara sumber pasar wisatawan mancanegara.

“Saat ini kami terus berkoordinasi dengan otoritas, asosiasi dan pemangku kepentingan penerbangan di tanah air untuk bertahan dan memulihkan kondisi dari situasi ini,” Veranita.

Dihubungi terpisah Direktur Utama PT Citilink Indonesia, Juliandra mengatakan, terkait soal kebijakan dan insentif yang diberikan pemerintah selama ini, kata Juliandra, Citilink mendukung serta mengapresiasi penuh, khususnya dalam hal menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia. Citilink senantiasa menjalankan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan tetap berkomitmen menerapkan penerbangan yang aman dan nyaman sesuai dengan yang telah ditetapkan.

“Kami sangat mengapresiasi Pemerintah dalam memberikan dukungan melalui kampanye tentang Safe Travel. Hal ini tentu saja sangat berarti, khususnya bagi industri penerbangan,” kata Juliandra.

Namun begitu, dengan berkepanjangannya masa pandemi, airline sangat berharap masyarakat dapat memilih moda transportasi udara ketika melakukan perjalanan. Apalagi, studi dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan International Air Transport Association (IATA) menyatakan, pesawat merupakan moda transportasi paling sehat dibanding moda transportasi lainnya.

Sementara itu pengamat penerbangan Arista Atmadjati menilai situasi industri penerbangan pada 2021 akan belum banyak berubah, meski tidak separah tahun lalu.

“Pada 2020, performa keuangan maskapai cenderung minus. Tahun ini ada potensi pemasukan bisa break event point, itu sudah bagus sekali,” kata Arista. Namun, dia menambahkan, ada dua hal yang harus menjadi perhatian dalam industri penerbangan. Pertama, permintaan yang masih rendah karena faktor kesehatan. Kedua, proses vaksinasi yang sedang dikebut pemerintah diperkirakan bakal membutuhkan waktu.

“Tahun ini, semua orang dalam posisi mencoba bertahan hidup. Rata-rata hampir seluruh pekerja di dalam negeri mengalami pemotongan gaji. Ini memengaruhi daya beli dan permintaan masyarakat,” paparnya.

Dia menilai, aturan dari regulator penerbangan sudah cukup mendukung. Ketika angka penumpang turun pada 2020, pemerintah menyiasatinya dengan mengizinkan maskapai mengangkut kargo, tetapi dengan catatan tidak diperbolehkan adanya penumpang umum.


Photo Credit : Ilustrasi pesawat terbang komersial. FILE/IST. PHOTO

 

Atti K.

close