Kepala BKPM: PTSP Jadi Modal Utama Daerah Tarik Investasi

Kepala BKPM: PTSP Jadi Modal Utama Daerah Tarik Investasi

"Perbaikan layanan PTSP merupakan salah satu modal utama yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menarik investasi. Mengandalkan potensi daerah saja tidak cukup. Investor akan melihat daerah-daerah mana yang reformis dalam memberikan layanan investasi,"

Kepala BKPM: PTSP Jadi Modal Utama Daerah Tarik Investasi


Telegraf, Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong (Tom), menegaskan bahwa perbaikan layanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) menjadi modal utama daerah dalam menarik investasi ke wilayahnya.

Tom dalam kunjungannya di PTSP Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (28/12), menyatakan bahwa dalam era kompetisi saat ini, reformasi layanan investasi sangat penting dan sangat diperlukan. Karena potensi daerah cukup besar untuk digali dan bisa dikembangkan.

Sehingga, lanjutnya, diperlukan perbaikan dari berbagai sisi layanan perizinan investasi. Agar investasi banyak yang masuk ke daerah dan mengoptimalkan pendapatan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

“Perbaikan layanan PTSP merupakan salah satu modal utama yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menarik investasi. Mengandalkan potensi daerah saja tidak cukup. Investor akan melihat daerah-daerah mana yang reformis dalam memberikan layanan investasi,” kata Tom.

Lebih lanjut Tom mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan perbaikan layanan investasi yang dilaksanakan di daerah. Dan menurutnya, Sulawesi Utara dan tentunya provinsi-provinsi yang lain merupakan termasuk salah satu provinsi yang mengalami kenaikan investasi cukup signifikan.

Data BKPM menyebutkan, nilai realisasi investasi Sulawesi Utara periode Januari-September 2016 untuk PMDN sebesar Rp164,26 miliar naik 426% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara nilai realisasi investasi PMA periode Januari-September 2016 tercatat US$318,30 juta, naik 314% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara, Lynda Watania, menambahkan bahwa salah satu perbaikan layanan yang konkret adalah penyatuan dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
“Mulai tahun depan kami akan disatukan dengan Peraturan Gubernur menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu, ada perbaikan pembangunan fisik bangunan kantor,” kata Lynda. (Red)

Photo credit : Antara/Puspa Perwitasari


KBI Telegraf

close