Kepala BIG: Sekertariat di Provinsi Itu Mimpi

Kepala BIG: Sekertariat di Provinsi Itu Mimpi

“saya puya mimpi di daerah daerah itu punya dinas informasi geospasial contohnya untuk dinas provinsi jawa barat, dan sebagainya saya pengenya di setiap provinsi ada agar masyarakat lebih mudah untuk meakses satu peta itu”

Kepala BIG:  Sekertariat di Provinsi Itu Mimpi


Telegraf, Jakarta – Implementasi kebijakan satu peta (KSP) dapat mendukung adanya kepastian lahan dan tersedianya informasi spasial yang mudah dan diakses oleh semua pihak sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi dan juga merupakan dasar perencanaan untuk mengembangkan potensi wilayah secara berkelanjutan.

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Z Abidin menjelaskan usai coffee break dalam agenda Rapat Kerja Nasional Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan Simposium Nasional Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif, Kamis (26/10), di Jakarta.

Untuk mewujudkan KSP Hasanuddin mengatakan terlaksanannya pelasksanaan skema berbagai informasi geospasial tematik dimana pemerintah pusat dan daerah dapat saling mengakses informasi geospasial untuk perencanaan dan pengelolaan tata ruang.

“Kalau KSP masih terbatas karena perlu pasword karena masih banyak yang tumpang tindih, dari BIG inginnya itu sekertariat dimasing masing daerah kalau untuk saat ini masing masing daerah beda sih ada yang ke Bapeda ada yang ke dinas Kominfo, macem macem,” ungkap Hasanuddin.

Hasanuddin menerangkan “saya puya mimpi di daerah daerah itu punya dinas informasi geospasial contohnya untuk dinas provinsi jawa barat, dan sebagainya saya pengenya di setiap provinsi ada agar masyarakat lebih mudah untuk meakses satu peta itu.”

Hasanuddin juga memaparkan untuk saat ini sebenernya tidak terhambat melainkan jalannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, pertama BIG masih kekurangan sumber daya manusia (SDM), karena didaerah kan masih lemah kelembagaan didaerah tidak ada, nah ini memang harus di benahi dari infrastrukturnya betul, kalo melihat teknologi sudah ok.

Ditemui di tempat yang sama Menteri Perekonomian Darmin Nasution mengatakan saat ini pemerintah mengandeng mitra mintra pembangunan seperti Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-I) guna mengidentifikasi adanya data spasial peta batas desa dan tanah ulayat yang dipetakan dengan metode partisipatif, bukan hanya itu saja pemerinta juga bekerjasama dengan aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN) untuk pemetaan wilayah adat.

“Kita usahakan sehabis habisan sesuai kemapuan kita, mengingat akan di luncurkan portal satu peta di bulan Agustus 2018 maka seluruh kementrian dan lembaga pemerintah daerah perlu menyiapkan jaringan infrastruktur perangkat keras yang siap beroperasi sebelum Agustus 2018 sesuai dengan apa yang di gariskan oleh BIG untuk menjadi perhatian para Menteri dan gubernur agar memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada,” kata Darmin.

Darmin menjelaskan BIG sebagai kordinator dan penangung jawab simpul jaringan sehingga koordinasi pengembangan-pengembangan informasi geospasial dapat berjalan dengan serta seragam dan kompatible sehingga akan lebih mudah berbagi pake data spasial proses berbagi pake data.

Menko juga sedang mengembangkan peraturan tentang protocol asset berbagai pakai informasi geospasial tematik (IGT), protocol ini berlaku untuk pemerintah pusat pemerintah daerah dan masyarakat umum, yang mana didalam protkol tersebut diatur sispa saja yang berhak dan mengakses informasi data tersebut. (nn)


Credit Photo:Atti Kurnia/telegraf.co.id

Atti K.

close