Kemenkes Cegah Kecurangan Klaim JKN-KIS dan Penghargaan BPJS

Kemenkes Cegah Kecurangan Klaim JKN-KIS dan Penghargaan BPJS

“Performa Puskesmas kini lebih baik dibandingkan sebelum ada JKN. Tetapi, tetap pelayan kesehatan kami tingkatkan kapabilitasnya agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal untuk masyarakat,”

Kemenkes Cegah Kecurangan Klaim JKN-KIS dan Penghargaan BPJS


Telegraf, Jakarta – Maraknya kecurangan yang dilakukan oknum rumah sakit dalam rangka mengejar target penerimaan dari program BPJS Kesehatan. Belakangan ini sampai-sampai iuran BPJS mengalami defisit karena pembayaran.

Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes Kalsum Komaryani menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memiliki tiga cara dalam mencegah terjadinya fraud (kecurangan) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Tiga cara ini menurut dia dijamin ampuh dalam menyelesaikan masalah Fraud yang terjadi. Tiga cara itu meliputi prospective payment.

“Pertama adalah sistem pembayaran di JKN yang sudah dipilih, yakni prospective payment di faskes (fasilitas kesehatan) tingkat pertama dengan sistem kapitasi,” ungkapnya di Jakarta, Senin (26/02/2018).

Kalsum menerangkan, penetapan standar tarif dalam dana kapitasi tersebut disusun oleh Tim Tarif Kemenkes dan hasil akhirnya ditetapkan secara bersama-sama oleh Kemenkes, Kementerian Keuangan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Cara selanjutnya adalah dengan membentuk Tim Bersama antara Kemenkes, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan BPJS Kesehatan pada Juli 2017.

“Tim Bersama ini terdiri dari tiga sub tim, yaitu tim pencegahan, tim deteksi, dan tim penyelesaian,” imbuhnya.

Lalu yang terakhir yakni dengan memperkuat regulasi terkait pemanfaatan dana kapitasi. Sejauh ini sudah ada dua regulasi yang melingkupi masalah itu. Yaitu Perpres No.32/2014 dan Permen No. 21/2016

Adapun regulasi-regulasi tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016, serta sejumlah Peraturan Daerah yang sejalan dan mengacu pada kedua regulasi tersebut.

“Performa Puskesmas kini lebih baik dibandingkan sebelum ada JKN. Tetapi, tetap pelayan kesehatan kami tingkatkan kapabilitasnya agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal untuk masyarakat,” tutur Kalsum.

Raih Penghargaan

Sementara itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) berhasil meraih penghargaan pada ajang Sustainability Reporting Award (SRA) 2017. Meski baru pertama kali mengikuti ajang ini, BPJS Ketenagakerjaan keluar sebagai runner up pada kategori Best Government Institution Sustainability Report.

“Pencapaian ini adalah bentuk komitmen institusi untuk terus meningkatkan transparansi dan kepedulian terhadap lingkungan,” kata Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Evi Afiatin dalam keterangan tertulis yang diterima, pada akhir pekan lalu.

SRA 2017 adalah gelaran ajang tahun ke-13 yang diselenggarakan oleh Nasional Center of Sustainability Reporting (NCSR), suatu organisasi independen yang mempromosikan dan mengembangkan sistem laporan berkelanjutan di Indonesia melalui training yang terkreditasi oleh Global Reporting Initiative (GRI), yang berpusat di Amsterdam, Belanda. Penganugerahan penghargaan tersebut digelar di Lor In Hotel Surakarta pada Sabtu (24/02/2018).

Evi menjelaskan, program-program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas empat pilar. Pilar pertama yakni, Jembatan Kesejahteraan sebagai bentuk kepedulian yang bertujuan untuk mengurangi beban hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti program sembako murah yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dan program mudik gratis bersama BPJS Ketenagakerjaan yang sudah memberangkatkan lebih dari 50 ribu pekerja.

Berikutnya adalah Jembatan Kelestarian, yang mempunyai tujuan untuk pemeliharaan dan pelestarian lingkungan seperti pengolahan sampah menjadi bahan baku produksi, yang bisa memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat di Jawa Barat.

Selanjutnya adalah Jembatan Kemandirian yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi lebih mandiri. Hal ini diwujudkan dengan pemberian bantuan fasilitas usaha kepada para pekerja disabilitas di Bali dan Jawa Barat.

Terakhir adalah Jembatan Hati yang bertujuan untuk menunjukkan kepedulian dan empati terhadap masyarakat seperti pemberian bantuan kepada korban bencana alam di seluruh Indonesia.

“Kami terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, yang merupakan komitmen kami sebagai badan hukum publik,” tambah Evi.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga mempunyai program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran). Program ini bertujuan untuk menggalang solidaritas pelaku usaha swasta, BUMN/BUMD melalui CSR dan masyarakat untuk aktif berkontribusi memberikan perlindungan kepada para pekerja rentan.

“BPJS Ketenagakerjaan juga sedang mengembangkan landmark atau ruang terbuka hijau (RTH) untuk wahana masyarakat umum bersosialisasi dan pelestarian lingkungan di Bali dan Makasar,” tambahnya.

Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan juga telah berhasil menjadi finalis dalam ajang Sustainability Report Internasional, The Asia Sustainability Reporting Award 2017 di Singapura. “Annual dan sustainability report adalah hal yang sangat penting dilakukan institusi sebagai wujud keterbukaan terhadap publik. Kami akan perbaiki terus kualitas pelaporan kami. Tahun depan kami bertekad untuk menjadi yang terbaik,” kata Evi. (Red)


Photo Credit : Maraknya kecurangan yang dilakukan oknum rumah sakit dalam rangka mengejar target penerimaan dari program BPJS Kesehatan. | File/Dok/Ist. Photo

KBI Telegraf

close