Kasus Reklamasi Akan Diambil Alih Oleh KPK?

"Penanganan kasus oleh polisi, jaksa oleh KPK sebenarnya memungkinkan. Kalau ada persinggungan atau misal objek yang sama atau pihak yang sama, maka mengacu pada Pasal 50 UU KPK,"

Kasus Reklamasi Akan Diambil Alih Oleh KPK?


Telegraf, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk mengambil alih penanganan kasus dugaan penyimpangan proyek reklamasi yang saat ini sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan memeriksa sekitar 20 saksi lainnya.

Pengambilalihan kasus ini dapat dilakukan jika kasus yang ditangani Polda bersinggungan dengan kasus yang sedang diselidiki KPK. Hal ini berdasar Pasal 50 Ayat (3) dan Ayat (4) UU KPK yang menyebutkan bahwa bilamana KPK tengah melakukan penyidikan terhadap suatu perkara dan perkara tersebut juga tengah disidik Kepolisian dan Kejaksaan, maka Kepolisian dan Kejaksaan tak berwenang lagi melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.

“Penanganan kasus oleh polisi, jaksa oleh KPK sebenarnya memungkinkan. Kalau ada persinggungan atau misal objek yang sama atau pihak yang sama, maka mengacu pada Pasal 50 UU KPK,” kata Febri Diansyah selaku Jubir KPK, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/01/2018) malam.

Febri mengakui KPK saat ini sedang menyelidiki dugaan penyimpangan di proyek reklamasi itu. Hingga kini, KPK belum meningkatkan status penanganan kasus ini ke tahap penyidikan lantaran masih membutuhkan waktu mengumpulkan bukti permulaan yang cukup dalam proses penyelidikan.

“Kita masih terus menangani perkara ini, karena dalam penyelidikan tidak sebentar. Kita harus pastikan bahwa bukti permulaan itu sudah ada,” terangnya.

Sejauh ini, Febri mengatakan, kasus yang ditangani Polda Metro Jaya berbeda atau belum bersinggungan dengan kasus yang ditangani KPK. Untuk itu, Febri memastikan, KPK akan terus menyelidiki kasus dugaan penyimpangan dalam proyek reklamasi yang sudah diselidiki selama ini.

“Sejauh ini objek ya berbeda, jadi karena itu kita masih terus menangani perkara ini,” jelasnya.

Namun, Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengakui tengah menyelidiki kejanggalan dalam penerbitaan sertifikat hak guna bangunan (HGB) di Pulau D. Agus mengatakan penerbitaan itu terkesan terburu-buru. Kasus yang serupa juga sedang ditangani Polda Metro Jaya. Bahkan, kepolisian sudah melayangkan surat pemanggilan pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

Mantan penyidik KPK yang kini menjabat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan mengatakan, pemeriksaan Sofyan dimaksudkan untuk mengetahui landasan pembangunan proyek reklamasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang dipimpin Sofyan Djalil.

“Kami ingin tahu sebetulnya sejarahnya bagaimana, karena HGB (hak guna bangunan) keluar ada dasarnya, penentuan HGB yang urus pihak pemda,” katanya beberapa waktu lalu. (Red)

Photo Credit : Antara


KBI Telegraf

close