Kasus Penipuan dan Penggelapan Tanah Oleh Sandiaga Bukan Kasus Politik?

Kasus Penipuan dan Penggelapan Tanah Oleh Sandiaga Bukan Kasus Politik?

"Kami hanya orang kecil, rakyat biasa saja. Saya hanya punya pengharapan ditegakkannya hukum sesuai dengan hukum yang ada. Jadi sekali lagi kasus ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan politik,"

Kasus Penipuan dan Penggelapan Tanah Oleh Sandiaga Bukan Kasus Politik?


Telegraf, Jakarta – Fransiska Kumalawati Susilo menegaskan soal laporan yang dibuatnya terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan penjualan tanah atau aset PT Japirex dengan terlapor Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Andreas Tjahjadi tidak berkaitan dengan urusan politik.

“Kami hanya orang kecil, rakyat biasa saja. Saya hanya punya pengharapan ditegakkannya hukum sesuai dengan hukum yang ada. Jadi sekali lagi kasus ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan politik,” ujar Fransiska, Rabu (07/02/2018).

Fransiska juga mengaku kecewa ketika Sandiaga tidak memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dengan alasan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, pada Selasa (06/02/2018) kemarin.

Dia juga mempertanyakan, mengapa Sandiaga menggunakan Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, padahal kasus ini merupakan perkara pribadi yang diduga dilakukan sebelum menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Ini urusan pribadi yang dilakukan sebelum menjabat. Kok sekarang pakai biro hukum DKI, mempergunakan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi dong itu namanya,” ungkapnya.

Berdasarkan atas laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ia sampaikan, jika uang hasil penjualan tanah sekitar Rp 12 miliar ditampung di akun bank milik Andreas Tjahjadi. Setelah uangnya diambil, diduga akun tersebut pun kemudian ditutup.

“Menurut keterangan PPATK account Andreas Tjahyadi yang dipakai sebagai menampung uang hasil dari pembeli Ho Ing Hing, telah ditutup setelah uang hasil penjualan tersebut diambil tunai,” jelasnya.

Menurutnya, semua bukti sudah jelas. Polisi tidak akan berani menetapkan Andreas Tjahjadi sebagai tersangka dan menahannya apabila tidak ada bukti. Dia menduga Sandiaga juga terlibat dalam penjualan tanah di wilayah Curug, Banten, itu.

“Bukti-bukti semua jelas. Kalau tidak jelas mana mungkin polisi berani menahan seseorang. Jelas yang menandatangani di atas materai adalah Andreas Tjahyadi dan Sandiaga Uno,” tegasnya.

Diketahui, pengusaha Djoni Hidayat melalui kuasa hukumnya Fransiska Kumalawati Susilo, melaporkan Sandiaga Uno dan Andreas Tjahjadi, terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan penjualan tanah, ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, dengan nomor laporan: TBL/1151/III/2017/PMJ/Dit. Reskrimum, pada tanggal 8 Maret 2017.

Andreas dan Sandiaga diduga telah melakukan penggelapan uang sekitar Rp 12 miliar terkait penjualan sebidang tanah, di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan, Banten, pada tahun 2012 silam.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, kini sudah menetapkan Andreas Tjahjadi sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan penjualan tanah itu. Sementara, Sandiaga Uno hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi. (Red)


Photo Credit : Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat menjalani pemeriksaan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metrojaya dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan tanah di Jakarta, Selasa (30/1). Sandiaga Uno diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penggelapan tanah di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan. Antara/Galih Pradipta

KBI Telegraf

close