Kasus Century, KPK Kembali Tegaskan Tidak Ragu Untuk Jerat Boediono Cs

"Yah di undang-undang enggak ada nama besar, nama kecil begitu loh. Yang jelas disebutkan dalam putusan Budi Mulia ada 10 nama. Dalam hukum itu enggak ada besar kecil,"

Kasus Century, KPK Kembali Tegaskan Tidak Ragu Untuk Jerat Boediono Cs

Telegraf, Jakarta  – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang memastikan pihaknya masih mengusut keterlibatan 10 nama yang ada di dalam putusan perkara korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) pada Bank Century, yang menyeret mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya.

Namun, sambung Saut, pihaknya masih memerlukan waktu lebih untuk mengusut peran-peran yang terlibat dalam kasus Bank Century. Diakui Saut, KPK juga harus hati-hati dalam menetapkan tersangka baru di kasus ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak ragu untuk menjerat pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Termasuk menjerat Wakil Presiden ke-11, Boediono dan nama-nama lainnya yang disebut dalam putusan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya.

Nggaklah, ragu bagaimana?” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (04/05/18).

“‎Century masih jalan. Timnya masih mempelajari. Perlu waktu, siapa-siapa (namanya), karena 10 orang itu kan harus dipelajari pelan-pelan,” katanya.

Sebagaimana dalam putusan Budi Mulya di tingkat kasasi den‎gan nomor perkara 861 K/Pid.Sus/2015, terdapat sepuluh orang yang disebut secara bersama-sama dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya melakukan tindak pidana korupsi.

Kemudian, 10 orang tersebut yakni, Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia; Miranda Swary Goeltom selaku Deputi Senior Bank Indonesia; Siti Chalimah Fadjrijah selaku Deputi Gubernur 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah; Almarhum Budi Rochadi selaku Deputi‎ Bidang 7 Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan, Robert Tantular; Hermanus Hasan Muslim; Muliaman Dharmansyah Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan; Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang 3 Kebijakan Moneter, dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang 8 Logitik, Keuangan, dan Penyelesaian Aset, serta Raden Pardede selaku KKSK.

Perbuatan yang dilakukan Budi Mulya bersama Boediono Cs dinilai telah merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 8 triliun.

Saut membantah, dalam pengusutan kasus Bank Century, KPK ragu untuk menjerat aktor besar. Sebab, berdasarkan Undang-Undang, KPK bekerja tidak mengenal besar dan kecilnya jabatan seseorang.

“Di UU enggak ada nama besar, nama kecil, yang jelas, di-mention dalam putusan Budi Mulya ada 10 nama, dalam hukum enggak ada besar dan kecil,” tegasnya.

Dalam perkara ini, Budi Mulya divonis sepuluh tahun penjara di tingkat pertama atau Pengadilan Tipikor. Jaksa melakukan upaya hukum lanjutan, yang kemudian hukuman terhadap Budi Mulya diperberat menjadi 15 tahun penjara.

Baca Juga  Moeldoko: Lewat Koopssusgab Negara Hadir Jamin Keamanan Rakyat

Saut menegaskan, dalam proses penegakan hukum, KPK tidak mengenal nama besar maupun kecil. Hal ini lantaran asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law principle.

“Yah di undang-undang enggak ada nama besar, nama kecil begitu loh. Yang jelas disebutkan dalam putusan Budi Mulia ada 10 nama. Dalam hukum itu enggak ada besar kecil,” katanya.

Diketahui, Perkara Century yang menjerat Budi Mulya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht sejak April 2015 lalu. KPK pun telah menerima salinan lengkap putusan kasasi MA terhadap Budi Mulya sejak Januari 2016 lalu. Setelah menerima salinan putusan Budi Mulya, KPK saat itu berjanji bakal mengembangkan kasus ini. Namun, setelah lebih dari dua tahun menerima dan mengkaji putusan Budi Mulya, KPK belum juga menjerat pihak-pihak lain yang disebut terlibat dalam kasus ini.

Lambannya penanganan perkara ini membuat Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Hakim praperadilan PN Jakarta Selatan, Effendi Mukhtar mengabulkan praperadilan tersebut. Dalam putusan yang dibacakan pada Senin (09/04/18) itu, Hakim Effendi Mukhtar memerintahkan termohon, yakni KPK untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan.

Kemudian melanjutkannya dengan pendakwaan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atau melimpahkannya kepada kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di PN Tipikor Jakpus‎. ‎

Saut mengaku, hingga saat ini, KPK masih terus mengkaji dan mmempelajari untuk menindaklanjuti kasus dugaan korupsi Bank Century. Saut mengklaim, pihaknya perlu berhati-hati untuk menjerat pihak-pihak lain yang terlibat dalam megakorupsi ini.

Setelah PN Jaksel mengabulkan praperadilan yang diajukan MAKI, KPK sebelumnya berjanji akan segera memutuskan tindak lanjut perkara ini dalam waktu dua pekan. Namun, janji tersebut belum ditepati KPK. Saut mengaku, pihaknya masih perlu melengkapi sejumlah hal, sehingga belum dapat memutuskan kelanjutan penanganan kasus ini. (Red)


Photo Credit : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pastikan pihaknya masih mengusut keterlibatan Boediono Cs dan 10 nama yang ada di dalam putusan perkara korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) pada Bank Century. | Faizal Fanani

Share