Kasus Bakamla: KPK Akan Periksa Anggota DPR

Kasus Bakamla: KPK Akan Periksa Anggota DPR

"Karena kita masuk pada proses pembahasan anggaran, pengembangannya ya dengan menetapkan satu tersangka, maka tentu orang-orang yang mengetahui itu kita panggil, baik itu dari Bakamla atau dari DPR,"

Kasus Bakamla: KPK Akan Periksa Anggota DPR


Telegraf, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil sejumlah pihak untuk mendalami kasus dugaan suap proyek pengadaan satelit monitoring pada Badan Keamanan Laut (Bakamla)‎. Tak terkecuali sejumlah anggota DPR. Hal ini lantaran KPK sudah mulai menyidiki kasus dugaan suap dalam proses pembahasan proyek satelit monitoring yang telah menjerat anggota DPR Fayakhun Andriadi.

Kali ini KPK pun tak hanya akan memanggil dan memeriksa pihak dari unsur DPR saja, akan tetapi KPK juga merencanakan memeriksa pihak dari unsur lain yang diduga terkait dengan persoalan itu, seperti Bakamla.

“Karena kita masuk pada proses pembahasan anggaran, pengembangannya ya dengan menetapkan satu tersangka, maka tentu orang-orang yang mengetahui itu kita panggil, baik itu dari Bakamla atau dari DPR,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah, Selasa (27/02/2018).

Dalam persidangan perkara suap proyek satelit monitoring sebelumnya, sejumlah nama anggota DPR disebut terlibat dan menerima aliran dana terkait proyek ini. Adapun nama-nama yang disbutkan itu antara lain sprti, Politikus PDI Perjuangan, TB. Hasanuddin dan Eva Sundari, Politikus Golkar, Fayakhun Andriadi serta dua Politikus dari NasDem, yaitu Bertus Merlas dan Donny Priambodo.

Meski demikian, Febri belum mau untuk menyebutkan siapa saja anggota DPR yang sudah masuk daftar pihak yang bakal diperiksa oleh penyidik KPK.

Febri menyatakan, pemeriksaan terhadap saksi merupakan kebutuhan penyidik dalam mendalami lebih lanjut dugaan suap dalam pembahasan anggaran tersebut. ‎

“Fakta sidang kita pelajari dan di sidang itu kan ada banyak saksi, ada keterangan tersangka, ada keterangan mantan terpidana juga, nanti kita akan lihat kesesuaian satu dengan lain. Kita harus cek juga dengan keterangan-keterangan yang lain,” terangnya.

Disisi lain, KPK masih terus memburu‎ ‎narasumber Bakamla, Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi. Keterangan kader PDIP itu dibutuhkan KPK untuk mendalami keterlibatan para anggota DPR penerima suap proyek tersebut.‎

“(Ali Fahmi) masih dicari. Kita masih terus mencari. Karena keterangannya dibutuhkan,” tegasnya.

Dikatakan Febri, tim penyidik memang masih mengumpulkan bukti-b‎ukti tambahan untuk proses penyidikan kasus ini. Tak tertutup kemungkinan dari pengembangan kasus ini KPK bakal menjerat tersangka baru.

“Bukti-bukti harus dikumpulkan dulu setelah penyidikan ini, (baru) diteruskan, kita ‎lihat dululah fakta-faktanya,” katanya.

Soal keterlibatan dana dana kepada anggota DPR ini diungkapkan Direktur PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Darmawansyah saat bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dalam kesaksiannya, Fahmi mengakui pernah memberikan uang sebesar Rp 24 miliar atau enam persen dari nilai total proyek alat satelit monitoring di Bakamla sebesar Rp 400 miliar kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi yang disebut sebagai inisiator kasus suap proyek satelit monitoring di Bakamla.

Uang tersebut diduga telah disalurkan Ali Fahmi kepada sejumlah anggota DPR untuk meloloskan anggaran proyek Bakamla ini.‎ Namun, KPK belum dapat mendalami lebih lanjut keterangan dari Ali Fahmi. Hingga saat ini, KPK masih memburu Ali Fahmi yang berulang kali mangkir dari pemeriksaan di penyidikan maupun persidangan. (Red)


Photo Credit : KPK akan memanggil sejumlah pihak untuk mendalami kasus dugaan suap proyek pengadaan satelit monitoring pada Badan Keamanan Laut (Bakamla)‎. | Antara

KBI Telegraf

close