Kampus Tidak Boleh Dijadikan Tempat Debat Capres-Cawapres

"Debat itu adalah salah satu dari 9 (sembilan) metode kampanye. Berarti debat itu kampanye. Padahal ada aturan KPU, kampanye nggak bisa dilaksanakan di lembaga pendidikan termasuk kampus,"

Kampus Tidak Boleh Dijadikan Tempat Debat Capres-Cawapres


Telegraf, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sama-sama menegaskan bahwa debat publik calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tidak bisa diselenggarakan di kampus. Pasalnya, sebagai salah satu bentuk kampanye, debat dilarang oleh UU 7/2017 tentang Pemilu untuk diselenggarakan di kampus yang merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, debat publik capres-cawapres merupakan salah satu dari sembilan bentuk atau metode kampanye yang diperbolehkan oleh UU Pemilu. Karena itu, kata Wahyu, dalam debat tersebut terdapat unsur-unsur kampanye.

“Debat itu adalah salah satu dari 9 (sembilan) metode kampanye. Berarti debat itu kampanye. Padahal ada aturan KPU, kampanye nggak bisa dilaksanakan di lembaga pendidikan termasuk kampus,” ujar Wahyu Setiawan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (22/10/18).

Sesuai dengan Pasal 275 ayat (1) huruf h UU Pemilu, menyebutkan kampanye pemilu dapat dilakukan melalui debat pasangan calon tentang materi kampanye paslon. Debat ini diselenggarakan oleh KPU sebanyak 5 kali dan disiarkan secara nasional oleh lembaga penyiaran publik.

Sementara Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, ditegaskan bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk berkampanye. Pelanggaran terhadap pasal ini bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Wahyu mengatakan bahwa kampus sudah jelas merupakan salah satu lokasi yang dilarang untuk melakukan kampanye. Namun, kata dia, mahasiswa atau civitas akademik bisa menjadi audiens pada saat debat publik sejauh tempatnya tidak berada di kampus.

“Kalau audience-nya adalah civitas akademika itu boleh saja, selama lokasinya tidak di dalam kampus,” katanya.

Baca Juga :   PKB Ingatkan Kader Mendekat ke Masyarakat

Senada dengan Wahyu, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalollo mengatakan, kampanye dalam bentuk apapun termasuk debat publik dilarang diselenggarakan di kampus.Sebab, hal tersebut jelas dilarang oleh Undang-Undang Pemilu dan pelanggaran atasnya bisa dikenakan sanksi pidana.

“Tentu akan memberi hal yang menurut kami bertentangan UU. Karena UU saja melarang, berarti kita sebagai penyelenggara harus tunduk. Kalau dari tempat, ya nggak boleh. Dalam debat kan pasti kampanye, pasti sampaikan visi-misi dan program,” kata Dewi.

Menurut dia, debat publik sebagai bentuk kampanye hanya diselenggarakan oleh KPU. Kalau institusi lain mau menyelenggarakan debat, kata dia, maka harus taati aturan yang berlaku termasuk larangan debat di kampus.

“Debat kandidat sebagai bentuk kampanye itu dilakukan KPU, bukan institusi lain,” terangnya. (Red)


Photo Credit : Pasangan Capres-Cawapres Peserta Pilpres 2019. FILE/Dok/Ist. Photo

 

KBI Telegraf

close