Jokowi Tunggu Momentum Terkait Reshuffle dan Pergantian Panglima TNI

"Tetapi kalau anda mau politik, mau menjadi calon Presiden, maka cepat-cepat pensiun atau mengundurkan diri dari TNI. Ikutlah ritme dari demokrasi ini, kalau berpolitik itu ada di partai politik, kalau tidak berpartai melalui warga biasa atau warga sipil supaya tidak rusak semua, TNI dibawa berpolitik, warga politiknya menerima TNI masuk itu kembali ke Zaman Orde Baru, zaman dimana institusi TNI terlibat dalam urusan-urusan politik yang dikenal dengan konsep Dwi Fungsi ABRI,"

Jokowi Tunggu Momentum Terkait Reshuffle dan Pergantian Panglima TNI

Telegraf, Jakarta – Direktur dan Pendiri LIMA, Ray Rangkuti menyatakan bahwa Presiden Jokowi menunggu momentum terkait dengan rencana reshuffle kabinet dan pergantian Panglima TNI.

Hal ini diungkapkannya dalam acara Syndicate Update Seri Politik dengan Tema: “Reshuffle Dan Pergantian Panglima TNI: Pergerakan Isu Versus Kebutuhan Politik,” yang diselenggarakan oleh Para Syndicate di kantor Para Syndicate Jl. Wijaya Timur 3 No.2 A Jakarta Selatan, Jum’at, (17/11/2017).

Menurut Ray Rangkuti, apalagi ada satu Menteri yaitu Khofifah Indar Parawansa yang akan maju dalam Pilkada Jawa Timur yang mau tidak mau dipastikan akan mengundurkan diri dari jabatannya. Pada saat itulah reshuffle akan dilakukan oleh Presiden Jokowi secara menyeluruh.

“Saya melihat misalnya Menteri dari PAN sudah sepatutnya direshuffle, bukan karena menterinya tidak bagus, tetapi posisi PAN yang tidak jelas. Mereka punya wakil di kabinet tetapi kinerja mereka sebenarnya lebih banyak mengkritik Presiden, ketimbang mendukung kebijakan Presiden,” tandasnya.

Terkait dengan pergantian Panglima TNI, menurut Ray Rangkuti, yang harus dipertegas ke Pak Gatot Nurmantyo sebenarnya apakah beliau mau jadi politisi atau mau jadi Panglima?. Kalau mau jadi Panglima bertindaklah sebagai Panglima, uruslah TNI kita dan buatlah komitmen bahwa tentara ini dan institusinya tidak bisa dilibatkan dalam hiruk pikuk politik, itu urusan sipil.

“Tetapi kalau anda mau politik, mau menjadi calon Presiden, maka cepat-cepat pensiun atau mengundurkan diri dari TNI. Ikutlah ritme dari demokrasi ini, kalau berpolitik itu ada di partai politik, kalau tidak berpartai melalui warga biasa atau warga sipil supaya tidak rusak semua, TNI dibawa berpolitik, warga politiknya menerima TNI masuk itu kembali ke Zaman Orde Baru, zaman dimana institusi TNI terlibat dalam urusan-urusan politik yang dikenal dengan konsep Dwi Fungsi ABRI,” jelasnya.

Baca Juga :   Novel Baswedan Sebut Isu Taliban Datang Dari Koruptor

Terkait dengan pergantian Panglima TNI, menurut Ray Rangkuti, kalau dilihat dari rotasinya semestinya dari TNI AU.

Sementara itu menurut Komarudin Watubun, Ketua DPP PDI Perjuangan, menilai bahwa reshuffle kabinet dan pergantian Panglima TNI itu adalah hak prerogatif Presiden Jokowi sesuai dengan Konstitusireshuffle kabinet dan pergantian Panglima TNI, pertama  merupakan kewenangan Presiden dan kedua pertimbangan Presiden karena waktu tahun politik sudah semakin dekat. “1 bulan saja itu berarti apalagi 2 tahun itu sangat berarti, tergantung Presiden kalau merasa ada reshuffle kabinet itu adalah jalan terbaik untuk mempercepat janji-janji politik Presiden maka saya kira itu harus dilakukan,” jelasnya.
Terkait dengan pergantian Panglima TNI, menurut Komarudin, TNI itu berpegang teguh pada Sapta Marga dan Sumpah prajurit. Jadi kalau Presiden sudah melihat waktunya untuk mengganti, saya kira tidak ada soal. Presiden harus kembali ke tradisi Orde Reformasi dalam rotasi pergantian Panglima TNI.
“Saya kira politik kita ini politik Indonesia, politik Pancasila ini politik berbagi, sudah berbagilah TNI AD, periode ini TNI AL, besok TNI AU. Jadi semua juga ikut berpartisipasi aktif dalam   membangun bangsa ini, sekaligus itu bisa menetralisir penilaian negatif antar angkatan,” tandasnya. (Red)

Photo Credit : Antara


KBI Telegraf