Jokowi: Kalau PKI Muncul Gebug Saja

Jokowi: Kalau PKI Muncul Gebug Saja

"Saya katakan kepada Kapolri jangan terpengaruh pakai hitung-hitungan yang lain. Kalau ada bukti silahkan ditindak. Kalau gebug, ya gebug saja! Jangan sampai ragu-ragu. Organisasi yang sudah jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 45 dan hukum harus ditindak,"

Jokowi: Kalau PKI Muncul Gebug Saja


Telegraf, Jakarta – Presiden Jokowi berjanji akan bertindak tegas secara hukum kepada kelompok-kelompok dan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Jokowi dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media nasional, di Jakarta, Rabu, (17/05/2017), mengatakan telah meminta Kapolri untuk bertindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku jika ada pihak-pihak yang memecah belah masyarakat, mengancam negara dengan paham yang bertentangan dengan hukum, dasar negara, termasuk gerakan PKI.

“Saya katakan kepada Kapolri jangan terpengaruh pakai hitung-hitungan yang lain. Kalau ada bukti silahkan ditindak. Kalau gebug, ya gebug saja! Jangan sampai ragu-ragu. Organisasi yang sudah jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 45 dan hukum harus ditindak,” kata Jokowi di Istana Merdeka.

Jokowi mengingatkan bahwa dia dipilih oleh rakyat, dan dilantik sebagai presiden harus berpegangan dan menjaga konstitusi.

Jokowi tidak secara khusus mengatakan organisasi mana yang ia maksud tetapi mengatakan hal ini termasuk PKI. “Kalau PKI muncul gebug saja,” Jokowi menegaskan.

Jokowi juga mengatakan bahwa ia menghargai hak mengeluarkan pendapat dan berdemokrasi, tapi Indonesia juga negara yang berdasar hukum yang harus ditaati dan ditegakkan.

Saat ditanya oleh mengapa ia menggunakan istilah ‘gebug’ dan bukan yang lain seperti ‘jewer’, Jokowi mengatakan bahwa ia ingin menunjukkan ketegasan.

“Istilah yang paling cocok itu ‘gebug’, kalau saya pakai istilah ‘jewer’ nanti dianggap tidak tegas,” ujar Jokowi.

Jokowi juga menegaskan, dirinya telah memerintahkan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan, yang mengganggu NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jokowi menegaskan bahwa kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul dijamin oleh konstitusi kita. Tetapi kebebasan tersebut harus sesuai dengan koridor hukum, harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan harus berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.

Jikalau pun dalam beberapa waktu terakhir ini ada gesekan antar kelompok di masyarakat, Jokowi meminta agar mulai saat hal-hal tersebut untuk segera dihentikan.

“Jangan saling menghujat karena kita ini adalah saudara. Jangan saling menjelekkan karena kita ini adalah saudara. Jangan saling memfitnah karena kita ini adalah bersaudara. Jangan saling menolak karena kita ini adalah saudara,” kata Jokowi seraya menambahkan, agar kita jangan  saling mendemo, karena akan habis energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif itu.

Jokowi juga menegaskan, bahwa kita tetap saudara, saudara sebangsa dan setanah air.

“Saya senang dan berterima kasih mendengar komitmen semua umat beragama untuk terus menjaga persatuan, persaudaraan, perdamaian, dan toleransi antar umat, antar kelompok, dan antar golongan,” ungkap Jokowi. (Red)

Photo Credit : Jay


KBI Telegraf

close