Telegraf, Jakarta – Terpilihnya Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 membuat sejumlah pejabat KPK lebih memilih mengundurkan diri.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis (GEPENTA), Brigadir Jenderal Polisi (Purn) DR Parasian Simanungkalit meminta agar Presiden Joko Widodo tidak mengabulkannya.
“Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Bapak Jokowi dapat menolak dan memerintahkan kepada Pimpinan KPK yang mengundurkan diri itu untuk menyelesaikan perkara yang sedang ditangani, dan memerintahkan untuk mempersiapkan serah-terima jabatan Pimpinan KPK sampai pada bulan Desember 2019, tinggal dua bulan lagi,” ujar Brigjen Pol (Purn) Parasian Simanungkalit, Minggu (15/09/19).
Selain itu, DPR RI periode 2014-2019 yang masa jabatannya hampir berakhir diharapkan tidak memaksakan diri melakukan revisi Undang Undang (UU) KPK. Menurutnya, DPR RI terkesan terburu-buru membahas pasal-pasal yang dapat melemahkan KPK.
“Biarlah anggota DPR RI periode 2019-2024 membahasnya nanti, supaya dapat mendengarkan pendapat rakyat,” ucapnya.
Sebagai informasi, Irjen Pol Firli Bahuri terpilih sebagai Ketua KPK melalui voting dalam rapat pleno Komisi III DPR RI dengan suara terbanyak mencapi 56 suara.
Berselang beberapa jam kemudian, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Penasihat KPK Mohammad Tsani mengundurkan diri dari jabatannya. (Red)
Photo Credit : KPK kini sedang menghadapi kemelut dan babak baru dalam perjalanannya terkait revisi UU. ANTARA
