Joko Widodo Berharap DPR Bisa Menyelesaikan Omnibus Law 77 UU Dalam 100 Hari

"Saya akan angkat jempol dua jempol kalau DPR ini bisa menyelesaikan dalam 100 hari, tidak hanya saya Bapak Ibu juga wajib mengacungkan jempol kalau ini akan selesai di 100 hari,"

Joko Widodo Berharap DPR Bisa Menyelesaikan Omnibus Law 77 UU Dalam 100 Hari

Telegraf, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengajukan kepada DPR untuk menyelesaikan pembahasan umnibus Law yang terdiri dari 77 Undang Undang (UU) yang berisikan 1244 pasal dalam 100 hari kerja untuk mendongkrak laju perekonomian Indonesia.

“Kita akan mengajukan kepada DPR omnibus law ada 79 UU yang akan kita revisi sekaligus yang di dalamnya ada 1244 pasal yang ingin di revisi,” hal itu diungkapkan Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2020, di Jakarta, Kamis (16/1).

Hal itu dilakulan karena pasal pasal tersebut menghambat kecepatan dalam bergerak dan memutuskan untuk merespon setiap perubahan perubahan yang ada di dunia.

Jokowi meminta omnibus law tersebut diselesaikan dalam waktu maksimal 100 hari. “Saya akan angkat jempol dua jempol kalau DPR ini bisa menyelesaikan dalam 100 hari, tidak hanya saya Bapak Ibu juga wajib mengacungkan jempol kalau ini akan selesai di 100 hari,” tuturnya

Jokowi mengatakan membangun kepercayaan dari dalam negeri dan luar negeri adalah salah satu yang di fokuskan dalam meningkatlan investasi dan sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

“Yang akan dikerjakan pemerintah secara makro dalam setiap kegiatan yang dilakulan sebetulnya hanya satu yaitu membangun kepercayaan baik didalam negeri maupun luar negeri,” tuturnya.

Jokowi menyebutkan problem besarnya adalah masih banyaknya peraturan peraturan yang menghambat kita baik UU baik peraturan pemerintah, baik peraturan daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk itu Jokowi meminta kepada DPR agar cepat menyelesaikan perubahan UU yang diajukan tersebut. (Red)

Baca Juga :   Terpapar Covid-19, Dino Patti Djalal Dirawat di ICU RSPAD

Photo Credit : Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2020, di Jakarta, Kamis (16/1)/istimewa


Atti K.