JC Andi Narogong Ditolak, KPK Pertimbangkan Ajukan Kasasi

JC Andi Narogong Ditolak, KPK Pertimbangkan Ajukan Kasasi

"Jadi putusan itu akan kami pelajari dan kami akan melihat kemungkinan upaya hukum lanjutan seperti kasasi. Kami lakukan secara lebih rinci,"

JC Andi Narogong Ditolak, KPK Pertimbangkan Ajukan Kasasi


Telegraf, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan untuk mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang menjadi terdakwa perkara korupsi e-KTP. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI menjatuhkan hukuman 11 tahun pidana penjara terhadap Andi Narogong atau lebih berat tiga tahun dari putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukum kolega Setya Novanto itu dengan 8 tahun pidana penjara.

Kasasi ini menjadi pertimbangan untuk diajukan KPK lantaran Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan status Justice Collaborator (JC) yang sebelumnya dikabulkan Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Jadi putusan itu akan kami pelajari dan kami akan melihat kemungkinan upaya hukum lanjutan seperti kasasi. Kami lakukan secara lebih rinci,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/04/18) malam.

Dibatalkannya status JC ini membuat KPK terkejut. Hal ini lantaran, Jaksa KPK maupun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai Andi Narogong sudah memenuhi syarat menyandang status JC, seperti mengakui kesalahannya dan bersikap koperatif dengan membuka keterlibatan pihak lainnya dalam kasus e-KTP.

“Kami cukup kaget mendengar ketika hakim membatalkan atau tidak menerima posisi Andi Agustinus sebagai Justice Collaborator. Ini tentu saja kita sayangkan meskipun kami menghormati putusan pengadilan. Karena menurut pandangan JPU dan juga ditegaskan oleh Hakim di tingkat pertama, bahwa Andi Agustinus sudah mengakui perbuatannya dan bahkan berkontribusi dalam penanganan perkara ini, yakni membuka keterangan pihak lain seluas-luasnya,” terangnya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, tim Jaksa didukung keputusan Hakim Pengadilan Tipikor menyematkan status JC kepada Andi Narogong. KPK berharap Pengadilan Tinggi DKI maupun aparat penegak hukum lainnya memiliki pandangan yang sama terhadap tersangka maupun terdakwa yang telah membantu membongkar pihak lain atau kasus lain untuk diberikan perlindungan dan ditetapkan sebagai JC.

“Dalam konsep yang paling ideal tentu kita beharap orang-orang yang membuka kasus korupsi dengan segala resiko yang dia tempuh bisa diberikan perlindungan hukum agar tidak ada kekhawatiran nanti terdakwa yang ingin atau bersedia sebagai Justice Collaborator. Kami berharap ada komitmen yang sama dari semua pihak terkait dengan hal ini,” harapnya. (Red)


Photo Credit : KPK pertimbangkan mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Andi Narogong yang menjadi terdakwa perkara korupsi e-KTP. | Antara/Rosa Panggabean

 

KBI Telegraf

close