Jamin Ketersediaan BBM di Aceh Utara, BPH Migas Lakukan Sosialisasi Sub Penyalur di Bireun

"Langkah ini bertujuan untuk mempercepat penerapan program BBM Satu Harga secara Nasional,"

Jamin Ketersediaan BBM di Aceh Utara, BPH Migas Lakukan Sosialisasi Sub Penyalur di Bireun

Telegraf, Bireun – Indonesia memiliki luas daratan 1.992.570 km2, sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 8 Ayat (2), disebutkan bahwa “Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI.”

Komite BPH Migas M.Lobo Balia mengungkapkan dalam sambutannya disosialisasi implementasi sub penyalur di Gedung Aula Pendopo Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

Lobo menjelaskan pemerintah melalui Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berupaya menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM di seluruh wilayah NKRI, melalui pengawasan dan pengaturan sesuai Peraturan BPH Migas Nomor 06 tahun 2015.

Bireun adalah salah satu titik yang menjadi tempat dalam sosialisasi implementasi sub penyalur, dikarenakan Bireun masuk dalam kategori daerah 3 T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) yang belum memiliki infrastruktur penyalur (SPBU), dimana masyarakat dalm memperoleh BBM harus membutuhkan waktu yang cukup dan menempuh jalan puluhan kilometer.

“Langkah ini bertujuan untuk mempercepat penerapan program BBM Satu Harga secara Nasional,” tuturnya.

I Ketut Gede Aryawan, Kasubdit Pengaturan BBM BPH Migas, mengungkapkan untuk menjadi sub penyalur memiliki beberapa syarat. “Ada 2 tahapan besar (untuk jadi sub penyalur BBM), pertama tahapan sebelum impelementasi sub penyalur dan kedua tahapan persyaratan untuk menjadi sub penyalur,” ungkapnya Sabtu (2/2).

Ketut melanjutkan untuk tahapan awal, kepala daerah setempat membentuk tim yang bertugas untuk menunjuk sub penyalur BBM. Setelah itu, bupati atau wali kota juga menentukan besaran ongkos dari penyalur ke sub penyalur serta menentukan standarisasi teknis peralatan sub penyalur.

“Ongkos ditentukan Pemda, bukan BPH Migas bukan Pertamina karena yang tahu kondisi daerah setempat itu Bupati,” tambah Ketut.

Baca Juga  Optimalisasi, BPH Migas Gandeng KPK Lakukan MoU Dengan Gubernur se-Sulawesi

Ketut mengatakan sub penyalur BBM juga harus memiliki tempat penyimpanan BBM dengan kapasitas maksimal 3.000 liter serta memiliki atau menguasai alat angkut dan peralatan penyaluran BBM sesuai standar teknis dan K3LL. Lebih lanjut, serta Lokasi sub penyalur paling tidak berjarak 5 kilometer dari Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), atau 10 kilometer dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Untuk diketahui hadir juga dalam agenda tersebut Anggota Komisi VII DPR RI Bpk. H Firmandez, Asisten 3 Bidang Adiministrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Bpk Dailani ST, Biro Hukum Kementerian ESDM Muhidin dan Kacab . PT Pertamina Persero cabang Banda Aceh Awan Raharjo. (Red)


Photo Credit : Komite BPH Migas M.Lobo Balia memberi plakat sebagai kenang kenanga Usai Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Di Bireun. FILE/Dok/Istimewa

Share



Komentar Anda