Isu Kebangkitan PKI Jangan Dieksploitasi Ke Ruang Publik Terlalu Berlebihan

"Kondisi internasional maupun lokal sudah tidak mungkin mendukung proses itu. Tetapi sayangnya pendekatan-pendekatan tidak dilakukan, tetapi justru ada yang mengangkat isu PKI menjadi komoditas politik untuk membuat musuh bersama. Ini sebetulnya yang tidak kita inginkan,"

Isu Kebangkitan PKI Jangan Dieksploitasi Ke Ruang Publik Terlalu Berlebihan


Telegraf, Jakarta – Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU), Mukhlas Syarkun saat di interview (10/03/18) terkait dengan isu kebangkitan PKI menjelaskan bahwa oknum-oknum PKI yang masih dendam itu masih ada, tetapi jangan kemudian dieksploitasi dan dinarasikan ke ruang publik terlalu berlebihan, karena itu bisa memberi tafsir yang seolah-olah ada ancaman besar.

Menurut Mukhlas Syarkun, yang paling penting substansinya, bagaimana yang para pendendam itu didekati.

“Kan manusia, secara kemanusiaan. Tetapi memang kita menyadari bahwa upaya-upaya balas dendam itu memang masih kelihatan, kita menyadari itu, tetapi mengatasinya itu tidak dengan cara bombamtis. Itu yang saya tidak setuju,” ungkapnya.

Menurutnya yang harus lebih diwaspadai adalah substansi ideologi PKI yang otoritarian, yang melawan demokrasi. Itu yang harus kita waspadai. Yaitu gerakan-gerakan radikal liberal itu yang harus kita waspadai.

Sementara itu pengamat politik, Tuswoyo AG menyatakan hal yang sama bahwa memang ada orang-orang yang masih punya dendam terhadap masa lalu.

Kenapa mereka masih punya dendam? Karena memang pengaruh kaderisasi, ideologisasi dan sebagainya. Inilah yang harus didekati secara personal, supaya mereka mengerti bahwa sudah tidak layak lagi mereka bangkit.

Hasil gambar untuk ISU PKI

“Kondisi internasional maupun lokal sudah tidak mungkin mendukung proses itu. Tetapi sayangnya pendekatan-pendekatan tidak dilakukan, tetapi justru ada yang mengangkat isu PKI menjadi komoditas politik untuk membuat musuh bersama. Ini sebetulnya yang tidak kita inginkan,” ungkap Tuswoyo.

Untuk itulah menurut Tuswoyo, kedepan kita semua sudah sepakat bahwa tidak perlu lagi mengedepankan otoritarianisme. Entah itu yang militerisme, itu yang PKI, entah yang fasisme, itu tidak perlu lagi. Karena kita sudah sepakat dengan demokrasi.

Baca Juga :   Anies: Kondisi Covid-19 Jakarta Mengkhawatirkan

“Kedepan kita harus fikirkan bagaimana caranya agar demokrasi itu bisa membawa kepada kesejahteraan masyarakat secara bersama dan menyeluruh,” harapnya.

Sementara itu Bonar Tigor Naipospos dari Setara Institute juga menyatakan bahwa isu kebangkitan PKI merupakan isu yang kontraproduktif yang akan menghambat proses Indonesia menuju sebuah negara yang berdaulat dan demokratis.

Menurut Tigor, seharusnya kita melihat persoalan-persoalan ini dengan kacamata yang lebih jernih dan lebih obyektif dan mampu mengambil jarak.

“Apalagi kemudian, kita juga harus melihat di dunia saat ini, komunisme sudah tidak lagi menjadi daya tarik bagi aktivis politik, karena ini ideologi totalitarian dan banyak partai-partai politik yang berdasarkan komunisme telah gagal,” ungkapnya.

“Kedepan yang seharusnya dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah kita harus mampu berfikir jernih, berdamai dengan sejarah, menghargai sesama warga negara apapun perbedaan kita dan kita percaya pada hukum. Biarkan hukum yang bekerja,” ungkapnya. (Red)


Photo Credit : Isu-isu soal kebangkitan PKI yang kian marak belakangan ini dinilai oleh para pengamat, bahwa isu tersebut sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. | File/Dok/Ist. Photo

KBI Telegraf

close